Melalui laman viva.co.id Selasa (31/03/2020), Presiden Jokowi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam upaya memerangi pandemi virus corona di Indonesia. Status ini berdasarkan faktor risiko dari wabah ini.
Presiden menjelaskan pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait pandemi virus COVID-19. "Kita telah memutuskan dalam rapat terbatas kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB," ujar Jokowi.
Dalam pasal 59 disebutkan, PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Tujuan PSBB adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
Tindakan pembatasan sosial berskala besar meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja
b. pembatasan kegiatan keagamaan
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Hal tersebut mempertegas bahwa opsi lockdown yang selama ini ditawarkan kepada pemerintah belum bisa diterima melalui keputusan tersebut. Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai keputusan ini dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak terlalu besar dibandingkan harus lockdown.
Mengutip catatan hukum Ahmad Khozinudin, SH, tanpa Pengumumaan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Presiden, secara substansial Pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan yang memenuhi aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2020. Padahal, publik sebenarnya menunggu Pemerintah mengumumkan status Karantina Wilayah atau lebih dikenal dengan istilah Lockdown, baik secara lokal maupun nasional. Sebab, persoalan virus Covid-19 ini perkembangannya sudah sangat mengkhawatirkan.
Ditambah lagi, pendapat dari Chandra Purna Irawan, SH, MH mengatakan patut diduga keengganan menetapkan status karantina wilayah dan/atau lockdown dan/atau karantina kesehatan adalah menunjuk pada dasar politik dan ekonomi dalam penanggulangan pandemi corona.
Upaya lockdown dinilai mampu menjaga nyawa karena dengan lockdown persebaran virus dari manusia satu ke yang lain mampu dihambat secara maksimal. Semakin banyak terjadi interaksi, semakin liar persebaran virus corona. Karena pada dasarnya semua berpotensi membawa dan menyebarkan virus tersebut.
Jika jumlah virus di dalam tubuh masih sedikit, tentunya tubuh dengan imunitas yang tinggi mampu melawan adanya virus tersebut. Tetapi, jika kondisi imunitas lemah, virus akan berkembang biak secara cepat dalam tubuh. Pada akhirnya, tubuh akan mudah sekali drop, hingga pada titik kritis, virus menyebabkan kematian pada korban. Inilah mengapa corona covid-19 tergolong virus ganas, bentuknya yang berupa RNA(Ribonu Nukleat Acid) membuat virus mudah berkembang, tersebar, dan bermutasi sesuai kondisi inangnya.
Oleh karena itu, kenapa opsi lockdown yaitu karantina wilayah dan kesehatan menjadi solusi utama diharapkan mampu melindungi rakyat yang belum tertular dan mampu digunakan sebagai upaya penyembuhan pasien yang telah positif corona virus covid-19. Diperkuat lagi, bahwa lockdown adalah tuntunan syara yang merupakan bagian dari ajaran Islam.
Indonesia sejak awal memang sudah tidak siap menghadapi pandemi covid 19 yang berat dan mengancam. Hal ini tercermin dari respon pemerintah yang lambat saat covid 19 sudah mulai menyebar keluar China. Bahkan salah satu pejabat pemerintah yakin kalau wabah ini tidak akan masuk ke Indonesia. Lebih parah lagi adanya kajian pemberian diskon tiket pesawat kapada para wisatawan asing yang berasal dari negara yang tidak terdampak covid 19 yang akan berwisata ke Indonesia pada akhir februari.
Ketidaksiapan pemerintah mangambil opsi lockdown total bisa dimengerti saat kita mengetahui tata kelola keuangan yang amburadul. Sudah menjadi konsumsi publik bahwa era Jokowi menjadi era raja hutang. Tercatat di akhir pemerintahan SBY, hutang Indonesia masih berada di angka Rp 2.600 trilyun. Saat ini hutang pemerintah sudah menjadi Rp 5.569 Trilyun atau naik 100% lebih.
Hutang pemerintah selalu menjadi beban dalam pembiayaan. Hal inilah yang kemudian menjadi kritik yang sangat keras termasuk oleh ekonomi Rizal Ramli. Pembayaran pokok hutang Indonesia tahun 2020 mencapai Rp 351 trilyun sedangkan bunganya mencapai Rp 295 trilyun. Maka total pokok dan bunga hutang indonesia tahun 2020 mencapai Rp 646 trilyun. Jumlah tersebut adalah 25% dari jumlah APBN indonesia tahun 2020.
Jika hutang tersebut dibagi dalam 12 bulan, maka jumlah uang yang harus dibayarkan perbulan untuk melunasi hutang pemerintah sebesar Rp 53.8 Trilyun. Informasi yang ada, juga banyak lembaga pemerintahan yang memiliki hutang jatuh tempo pada masa pendemi ini. Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan plat merah memiliki hutang jatuh tempo Rp 6,8 trilyun yang harus dibayarkan pada mei 2020. Nilai yang cukup berharga jika digunakan untuk opsi lockdown total dengan konsekuensi perundang-undangan (menanggung pangan rakyat).
Prioritas belanja pemerintah memang tidak untuk rakyatnya. Di tengah pandemi yang cukup berat ini, hal itu tercermin dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tetap memilih opsi untuk melanjutkan pembangunan ibukota baru yang dananya mencapai Rp 466 trilyun. Jika pemerintah berkilah bahwa dana tersebut hanya 19% yang berasal dari negara, maka uang dari negara telah mencapai Rp 88,54 Trilyun. Dengan demikian, apakah nyawa seorang rakyat lebih murah dari pada Rp 88, 54 Trilyun? Padahal Rosululloh SAW pernah menyatakan bahwa nyawa seorang muslim lebih utama dari pada dunia dan seisinya.
Inilah akibat jika sistem yang diterapkan berbasis kapitalisme liberal. Prioritas tertinggi bukan untuk rakyat, melainkan lebih untuk memenuhi kepentingan para kapitalis. Hal itu adalah konsekuensi logis penguasa yang telah terikat kerjasama dengan mereka. Tentunya para kapitalis pasti akan menolak lockdown karena dapat merugikan kepentingannya.[]
Oleh: Ika Mawarningtyas (dosol Uniol)
Analis Muslimah Voice
){kind=link}
0 Komentar