MENDAPUK DUTA MENDULANG DIRI PANCASILAIS: Mungkinkah?




Di awal Maret 2020, seorang Finalis Putri Indonesia asal Sumatera Barat, Kalista Iskandar, menjadi objek perbincangan oleh kalangan netizen dan masyarakat Indonesia. Pasalnya, finalis Puteri Indonesia ini disebut-sebut tidak hapal lima sila yang terkandung dalam Pancasila. Saat malam puncak pemilihan Puteri Indonesia 2020 pada 6 Maret 2020, Kalista mendapat pertanyaan dari salah satu juri, yaitu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Bambang meminta Kalista untuk menyebutkan lima sila dari Pancasila. Namun, Kalista tidak lancar menjawabnya dengan tepat. Ia gagal melafalkan Pancasila saat memasuki sila keempat dan kelima. Setelah kejadian tersebut banyak yang mencibir gadis keturunan Tionghoa dan Amerika Serikat ini melalui sosial media. Akan tetapi, alih-alih mendapatkan sanksi atas kesalahannya, Kalista kembali menjadi perbincangan setelah Bambang Soesatyo justru mengangkatnya sebagai Duta MPR bersama lima finalis Putri Indonesia 2020 pada Kamis, 12 Maret 2020 lalu.

Peristiwa tersebut akhirnya mengingatkan publik pada kejadian yang setali tiga uang dengan kejadian saat Pedangdut Zaskia Gotik ditunjuk oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) sebagai Duta Pancasila pada acara pembekalan Pancasila untuk pekerja seni. Yang bermula dari kesalahan penyebutan simbol Pancasila dengan sebutan "bebek nungging" oleh pedangdut asal Cikarang Bekasi tersebut. 

Yang bisa dibaca pada laman Kompas.com, adapun pertimbangan penunjukkan Zaskia disebutkan karena pekerja seni itu sekali ngomong punya dampak besar. Kalau politisi belum tentu. Jadi mereka ini sangat strategis kami dorong untuk menjadi duta-duta. Demikian tukas Abdul Kadir Karding, sang ketua Fraksi waktu itu. Lebih lanjut, dikatakan cara penyelesaian kesalahan penyebutan simbol "bebek nungging" tidak harus dengan hukum, tapi bagi PKB kalau ada permasalahan seperti ini kita ingin menyelesaikan adalah dengan persuasi. Jadi, atas kasus Saskia Ghotik tersebut mungkin bisa disimpulkan bahwa politisi yang bicara hingga berbuih-buih tentang Pancasila sudah tidak didengarkan alias dianggap sepi lalu kemudian dimaknai publik sebagai daur ulang kepalsuan maka mari gunakan pesona artis dalam mengorganisir kesadaran masyarakat menjadi Pancasilais.

Berdasar kedua peristiwa tersebut maka timbulah suatu pertanyaan dalam benak kita, apakah fenomena Zaskia itu juga akan sama terjadi pada sang calon puteri Indonesia Kalista Iskandar? MPR tidak lagi dipercaya rakyat ketika bicara tentang Pancasila karena ditengarai praktek penyelenggaraan negara sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. 

Lantas kemudian atas dasar itu, untuk memuluskan hajat besarnya tentang 'empat pilar' lalu mereka meminta para "selebritis" untuk membumikannya. Anda mungkin bisa memprediksi, akankah berhasil? Akan seperti apa model penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kehidupan mondial? Akan berhasil ataukah justru kian kacau? 

Ketika yang serius mempelajari dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila saja di"anggurkan" bahkan dimusuhi, tapi mengapa yang "mlengse" malah dipercaya menjadi duta? Apakah ini logis? Bagaimana penalarannya?


A. Rendahnya pemahaman serta pengaruh Ideologi Pancasila terhadap kehidupan masyarakat.

Terminilogi kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Prancis Destutt de Tracy pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis idéologie, merupakan gabungan 2 kata yaitu, idéo yang mengacu kepada gagasan dan logie yang mengacu kepada logos. Kata ideoligi dalam bahasa Yunani dipakai untuk menjelaskan logika dan rasio. 

Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya, sebagai "ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan". Jadi, oleh Destuutt de Tracy ideologi didefinisikan sebagai "the science of idea". 

Dalam bahasa Arab, Ideologi disamakan dengan kata Mabda. Mabda secara etimologi adalah mashdar mimi dari kata badaayabdau badan wa mabdaan yang berarti permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran (cabang). Al-Mabda (ideologi): pemikiran mendasar (fikrah raisiyah) dan patokan asasi (al-qaidah al-asasiyah) tingkah laku. Dari segi logika al-mabda adalah pemahaman mendasar dan asas setiap peraturan.

Banyak definisi tentang ideologi. Ada definisi menurut Napoleon, Rene Des Cartes, Karl Marx, Macheavelli, Francis Bacon dan lainnya. Dari banyak definisi tersebut yang cenderung lebih mendekatai pemikiran mendasar dan menyeluruh adalah definisi yang diajukan oleh Taqiyuddin An-Nabhani:

“Mabda adalah suatu aqidah aqliyah yang bersifat rasional yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan Zat yang ada sebelum dan sesudah alam kehidupan di dunia ini. Atau Mabda'l adalah suatu ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup. Mencakup dua bagian yaitu, fikrah dan thariqah.”

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Ideologi (mabda) adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya.

Bagaimana dengan ideologi Pancasila? Ternyata ideologi yang diagung-agungkan itu pun kebenaran objektifnya dipertanyakan oleh sebagian orang karena tampak pada realitas yang menunjukkqn bahwa para pendukungnya cenderung tidak patuh dan justru menjauhkannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kehidupan mondial, maka ideologi ciptaan manusia yang sifatnya relatif dan tidak berasal dari sebuah pemikiran yang mendasar seperti ini sangat mungkin sewaktu-waktu dapat berakhir bahkan mengalami keambrukan.

Faktor tersebut di ataslah yang kemudian menjadikan Ideologi Pancasila negara ini hingga kini sulit membumi di masyarakat sehingga pemahaman tentangnya pun terkesan absurd dan sangatlah minim implementasinya. Ideologi Pancasila yang disebut-sebut sudah final, ternyata hingga kini masih selalu dalam tataran perdebatan bahkan pembuktian dari definisinya yang seharusnya terealisasikan dalam tiap-tiap sendi kehidupan bernegara. Seharusnya kesemuanya itu nampak pengimplementasiannya di bidang politik ekonomi, sosial dan budaya. Dengan kata lain secara murni dan konsekuen pemerintah negara seharusnya dapat memberikan contoh teladan tentang penerapan ideologi Pancasila.

Di sisi lain, dibentuknya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) ternyata tidak mampu memberi solusi atas "belum diterapkannya" Pancasila dalam ke-4 Bidang Kehidupan (BK) yakni BK Bermasyarakat, Berbangsa, Bernegara dan Mondial bahkan boleh jadi lembaga ini akhirnya hanya akan menjadi lembaga "stamping and labeling" terhadap pikiran, sikap, dan tindakan orang-orang yang berada dalam posisi dianggap "lawan pemerintah". Dugaan itu ada kemungkinan benar ketika Pemerintah kemudian membentuk TAHU (Tim Asistensi Hukum) yg diprakarsai oleh Menkopolhukam Wiranto waktu itu, dan di dalamnya juga ada "wakil" dari BPIP. Realitasnya, akan teruji dengan berjalannya waktu.

Demikian pula pendirian UKM-PIB, akan "muspro" (mubadzir). Mengapa? Karena yg dibutuhkan mahasiswa itu bukan "cekokan" gagasan yang "ndakik-ndakik" utopis tetapi miskin implementasi. Terkait dengan suatu ideologi, yg dibutuhkan mahasiswa adalah penerjemahan dalam realitas pada ke-4 Bidang Kehidupan. Salah satu penulis yang berperan dalam kesehariannya yakni sebagai Dosen Filsafat Pancasila seringkali "nangis bathin" ketika sedang mengajarkan dan mendesiminasikan nilai Pancasila kepada para mahasiswa. Mengapa? Karena kita miskin contoh teladan. 

Coba kita tanyakan: mana contoh POLITIK PANCASILA, DEMOKRASI PANCASILA, EKONOMI PANCASILA, BUDAYA PANCASILA? Di mana? Ternyata hingga kini kesemuanya tidak mampu terlihat realisasinya secara nyata di dalam kehidupan bernegara kita. Justru yang terpampang di hadapan kita adalah: POLITIK LIBERAL, EKONOMI LIBERAL, DEMOKRASI LIBERAL, BUDAYA LIBERAL yang pada hakikatnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang diagungkan di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari sini maka seharusnya yang terjadi adalah pemerintah dapat membuktikan bahwa ideologi Pancasila itu memang adalah sebuah ideologi jelas dan diterima oleh logika sehingga dapat dibuktikan oleh sebuah penerapan nilai dan dasarnya yang riil membawa pada kebaikan. Bukan justru sebaliknya ketiadaan contoh yang jelas tentang implementasi nilai Pancasila justru menjadi racun yang merusak pikiran, sikap dan tindakan masyarakat akibat terpenjara oleh indoktrinasi tentang ideologi bangsa yang miskin contoh peradabannya sehingga rakyta bingung model mana yang hendak dijadikan pedoman. Dengan demikian disadari bahwa kebenaran objektif dan kepatuhan serta dinamika pendukungnya adalah mutlak bagi kelangsungan suatu ideologi, apa pun.

B. Urgensi duta Pancasila yang dinilai untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila.

Di tengah polemik didapuknya para Duta Pancasila dari kalangan selebritis ini memunculkan sebuah pertanyaan sekaligus keprihatinan kita sebagai warga negara yang mampu melihat dan merasakan bahwa belum adanya suatu pelaksanaan yang memadai dari prinsip-prinsip yang konon dipegang teguh oleh nilai-nilai Pancasila sendiri, di mana yang terjadi saat ini adalah fungsi Pancasila sebagai rechtsidee itu tak ubah hanyalah sebagai LAMIS (kembang lambe alias lips service) semata, karena pada faktanya sejak merdeka hingga sekarang, bangsa ini belum mampu terlepas dari cengkeraman liberal kapitalisme bahkan komunisme yang tampak pada sikap menganggap nilai-nilai dari syariat agama sebagai musuh dan racun yang harus ditolak dan dimusnahkan, bukankah hal tersebut sangat bertolak belakang dari nilai dan prinsip Pancasila yang diagungkan? 

Memang secara ideal bangsa ini mempunyai UUD NRI 1945 sebagai alat pengejawantahan Pancasila sebagai rechtsidee itu tetapi secara riil kita tidak memiliki ruh Pancasila dalam berpolitik, berhukum, berekonomi, bahkan dalam hal berbudaya. Pancasila akhirnya hanya berfungsi sebagai stempel kekuasaan yang cenderung ingin mengatakan bahwa saya Pancasila yang identik dengan slogan saya adalah negara atau negara adalah saya (L'etat C'est Moi). Dari slogan ini berakibat ketika ada orang berlawanan dengan saya maka itu berarti berlawanan dengan negara dan Pancasila

Bila dilihat dalam penegakan hukum yang ada, hukum sudah tidak dianggap lagi sebagai panglima meski negara ini mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum  (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). Lalu tampillah politik sebagai godam penguasa  untuk pertahankan status quonya. Maka, akhirnya tidak heran ketika yang berlawanan dengannya akan dianggap sebagai musuh dan oleh karenanya mesti disingkirkan dengan cara yang seolah legimate  padahal yang sedang berlangsung adalah ritual OTORITARIANISME. Di situlah kriminalisasi politik tengah berlangsung dengan tujuan utama "memenjarakan" lawan yang lantang berteriak perbedaan dalam klaim demokrasi.

Lalu apa dan di manakah letak urgensi didapuknya para duta-duta tersebut? Dan merupakan suatu pemandangan yang cukup menggelikan ketika yang didapuk sebagai duta-duta tersebut justru dilatarbelakangi oleh pelecehan terhadap simbol Pancasila dan bahkan tidak hafal bunyi dari butir-butir Pancasila itu sendiri. Wajarkah hal demikian? Di mana letak pelaksanaan penegakan hukum yang menjunjung nilai pancasila itu?.

Mengapa ketika ada orang-orang yang secara nyata telah bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diagungkan bahkan sampai pada tindakan melecehkan namun mempunyai integritas cenderung berpihak pada setiap kebijakan penguasa lantas dimaklumi bahkan malah didaulat sebagai duta? Sungguh sebuah realitas yang teramat membingungkan penglihatan dan nalar kita.

Di sisi lain, kisah penulis (Suteki) sebagai dosen Pancasila dan Filsafat Pancasila selama 24 tahun yang sekarang justru diberi sanksi tidak boleh mengajar MK Etika dan Pancasila hanya lantaran berbeda pendapat dengan "pemerintah, rezim" sekarang. Sedangkan para duta-duta yang didaulat tersebut adalah orang-orang baru saja mengenal Pancasila, bahkan hapal pun tidak, lalu serta merta disahkan menjadi duta MPR RI untuk sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, termasuk di dalamnya Pancasila. Inikah wujud pengamalan nilai Pancasila yang berisi "kemanusiaan yang adil dan beradab" yang didengung-dengungkan itu?

Sudahkah nilai-nilai luhur dalam semua isi butir-butir pancasila itu sudah dikaji keutamaannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini? Ternyata pada realitasnya nilai-nilai itu hanya sekedar menjadi macan kertas belaka. Yang mampu memunculkan kesan bahwa negara hukum Indonesia hendak dipaksa berubah arah menjadi negara kekuasaan  belaka.

Seharusnya pemerintah lebih concern pada pengamalan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai pembuktian bahwa negara ini memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan prinsip dalam kesepakatan yang disebut modus vivendi, yakni Pancasila. Mendapuk para selebritis yang cenderung berperilaku liberal dan sekular bukanlah langkah tepat apalagi menjadi solusi untuk membumikan Pancasila dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadapnya, namun justru akan menjadi blunder ketika yang didaulat sebagai duta Pancasila adalah individu yang cenderung tidak mampu berprilaku dengan akhlak yang dijunjung dalam nilai Pancasila.

C. Strategi yang tepat untuk membumikan nilai Pancasila di tengah hegemoni liberalisme dan komunisme.

Seperti apa yang sudah disebutkan dalam alinea pembahasan awal artikel ini bahwa ketika kebenaran yang diklaim objektif justru patut dipertanyakan karena para pendukung dari Ideologi Pancasila ini malah tidak patuh dan justru menjauhkannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kehidupan mondial. Maka ideologi ciptaan manusia yang sifatnya relatif dan tidak berasal dari sebuah pemikiran yang mendasar seperti ini sewaktu-waktu dapat berakhir bahkan mengalami keambrukan. Seperti apa jalan keluarnya?

Berikut ada empat klaim terkait dengan kemungkinan keambrukan sebuah ideologi, dan hal itu mampu membayangi psikologi perpolitikan negara kita hari ini. Empat faktor yang termuat dalam sebuah catatan “The End-of-Ideology Claims and Their Effect on Psychology. (John T. Jost: The American Psychological Association 0003-066X/06; Oktober 2006)” adalah sebagai berikut:

1. The first claim has arguably had the greatest impact within psychology, and it grew out of Converses (1964) famous argument that ordinary citizens political attitudes lack the kind of logical consistency and internal coherence that would be expected if they were neatly organized according to ideological schemata. 

Contoh: Ketuhanan Yang Maha Esa bisa dimaknai esa dalam pluralitas, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: ternyata HAM justru diredam; Persatuan Indonesia: ternyata bercerai berai, pseudo unity, mudah terbakar laksana daun kering: sulit diikat mudah dibakar; Kedaulatan rakyat: kedaulatan partai, demokrasi tak langsung: demokrasi langsung; Keadilan sosial: justru yang terjadi keadilan individual dan sebagainya. Yang ada adalah: LOGICAL INCONSISTENCY.

2. A second and related claim is that most people are unmoved by ideological appeals and that abstract credosassociated with liberalism and conservatism lack motivational potency and behavioral significance. 

Contoh: #2019GantiPresiden itu kebebasan HAM ternyata tetap banyak persekusi, pelarangan tak mendasar padahal sudah dijelaskan secara hukum itu bukan makar melainkan hak kebebasan berbicara. Dengan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 sudah diingatkan bahwa negara akan terjun bebas menjadi negar kekuasaan (bukan kedaulatan rakyat dan hukum). Masih berlanjut pula pada pembubaran Ormas tanpa due process of law yang berarti bertentangan dengan sila 2 HAM berserikat berkumpul dan lain-lain. Yang ada adalah: WEAK MOTIVATION

3. The third claim is that there are really no substantive differences in terms of philosophical or ideological content between liberaland conservative points of view. 

Contoh: tidak ada perbedaan substantif antara: ideologi Pancasila, sosialis dan liberal dalam hal berpolitik, berekonomi, berbudaya. Semua dalam area abu-abu. Kita mengaku berdemokrasi ekonomi Pancasila tetapi semua lini ekonomi kita dasarkan pada liberalisme. Lalu adakah perbedaan substantifnya? Yang ada adalah: PRAGMATISM IDEOLOGY.

4. A fourth claim, which first emerged as a criticism of Adorno, Frenkel-Brunswik,Levinson, and Sanfords (1950) The Authoritarian Personality,is that there are no fundamental psychological differences between proponents of left-wing and right-wingideologies.

Contoh: Tidak ada perbedaan psikilogis yang fundamental para pendukungnya, antara sayap kanan dan sayap kiri. Perangainya, karakternya, gayanya sama saja dalam meraih dan memperebutkan kekuasaan. Tanpa visi ke depan yang panjang apalagi kehidupan setelah mati. Yang ada adalah: OPPORTUNIST PROPONENTS.

Berdasar keempat catatan tersebut bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila negara ini sangatlah jauh dari panggang api. Ideologi yang disebut-sebut lahir dari kesepakatan yang bersumber dari nilai-nilai agama ternyata cenderung didominasi oleh nilai-nilai Ideologi kapitalis, liberalis bahkan sosialis-komunis. Maka apakah salah jika langkah yang paling tepat untuk mengatasi keambrukan ideologi itu adalah mencari solusi yakni kembali pada Religi, khususnya relegi dan sekaligus Ideologi Islam?

Mengapa relegi dan ideologi Islam sangat tepat untuk mengatasi kegagalan ideologi kapitalisme dan komunisme atau ideologi lainnya pun?

Dalam Kitab Al Fikrul Islam karyaTaqiyudin An-Nabhani disebutkan bahwa Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global (khuthuuth 'ariidlah), yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Dengan demikian akan dapat digali (diistinbath) berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. 

Islam menjadikan cara-cara pemecahan problema kehidupan tersebut bersandar pada suatu landasan fikriyah (dasar pemikiran) yang dapat memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan. Kaidah itu pun telah ditetapkan pula sebagai suatu standar pemikiran, yang dibangun di atasnya setiap pemikiran cabang (setiap pikiran baru yang muncul).

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa Islam datang dengan melakukan berbagai macam transformasi. Setidaknya ada 4 transformasi dalam Islam. Keempat macam transformasi itu adalah sebagai berikut:

1. PERTAMA: Mengubah pandangan: dari pemikiran yang dangkal ke pemikiran yang mendalam. Hal ini tercermin dalqm aqidah Islam yaitu: pemikiran yg menyeluruh ttg alam dari sebelum dan sesudah kehidupan.

Semula orang hanya tahu hidup itu hanya sekedar: kerja, cari duit, cari makan dan lain-lain. Islam datang dengan mengubah pemahaman tentang kehidupan. Hidup ini hanya jembatan kehidupan yang setelahnya ada pertangggung-jawaban. Dunia sementara, sebentar tapi sangat menentukan. Maka, orang yang telah tercelup oleh Islam akan membuat hidupnya betul-betul bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan hidupnya. 

Sebelum paham, orang yang dikasih rezeki ia akan bangga tetapi ketika diuji kemiskinan ia penuh dengan keluh kesah. Setelah diberi pengertian tentang Islam, dia berubah total dalam menyikapi hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Kaya tidak menyombongkan diri, miskin tidak merasa terhina. Islam datang membawa pemahaman yang lebih baik dalam menjalani kehidupan.

Apa yang kita miliki ini tak lain dan tak bukan hanyalah anugerah dari Alloh untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau ingkar (kufur). Siapa yg syukur ia sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri, dan berakibat untuk dirinya sendiri. Syukur itu berarti kita melaksanakan sesuatu perbuatan untuk menyenangkan pemberi nikmat.

2. KEDUA: Islam mengubah standar manusia dalam perbuatan, yang semula hanya utk kenikmatan diri sendiri menjadi berstandar halal atau haram.

Semula makan hanya sekedar utk kenikmatan, lalu berubah menjadi standar halal atau haram. Tidak sekedar nafsu tetapi ada pertimbangan halal atau haram. Dalam perkara makan muslimin pun punya visi akherat. Jadi orang Islam itu orang yang CERDAS, tidak dungu (A-VIDYA) karena mampu mengendalikan dirinya. Perbuatannya atau nafsunya dikendalikan dan visinya jangka panjang, setelah kematian.

Kalau manusia paham dan ia mempunyai visi jangka panjang, seseorang tidak akan korupsi. Ingatlah, Bangsa Arab semula tidak dipandang dunia tapi ketika memiliki standar hidup, bahkan baru 10 tahun saja, bangsa ini bisa berhadapan tegak dengan bangsa Persia dan Romawi.

3. KETIGA: Mengubah pemahaman tentang bahagia. Apa itu bahagia? Definisinya berbeda. Anak kecil dan orang tua berbeda. Anak bahagianya makan permen, ia tahu kalau makan permen bisa sebabkan gigi keropos. Pemikiran anak akan berlanjut, hingga pertanyaan: apakah di syurga bisa makan permen tetapi tidak bisa menyebabkan gigi keropos?

Bahagia sebelum Islam dimaknai sebagai pemuasan nafsu dan keinginan terpenuhi. Setelah Islam datang: bahagia itu adalah ketika mendapat ridho Alloh swt. Salman Al Farizi itu seorang yang miskin tetapi ia merasa bahagia. Abdurrahman bin Auf dengan uangnya diinfaqkan di jalan Alloh. Itu bahagia. Umar bin khatab: yang semula gagah berani dan bangga patriotis, ia jadi pembela Islam yang tangguh karena untuk mecapai kebahagiaan sebagai umat yang satu tidak tersekat dinding nasiomalisme atau pun chauvinisme.

Paham Nasionalisme dan Chauvinisme yang ditanamkan seringkali membuat kita abai terhadap penderitaan sesama saudara muslim di negara atau belahan benua lainnya. Seberapa besar kita peduli dengan saudara kita di Palestina, Myanmar, Uyghur, Somalia dan lain sebagainya?

4. KEEMPAT: Mengubah interaksi manusia dari yang semula hanya mengejar manfaat dan diikat hanya sukuisme, nasionalisme dan atau negeri menjadi ikatan aqidah. Orang Islam itu merasa bersaudara dengan tidak peduli dari bangsa mana ia berasal.

Umatan wahidah. Negeri Madinah itu sejak awal terdiri dari dua suku bangsa yakni: Aus dan Khazraj kinflik lbh dari 200 tahun. Dengan datangnya Islam mereka bersatu dalam aqidah. Suku Aus dan Khazraj bersatu di bawah pimpinan Muhammad BIN Abdullah. Tahun 621, sebanyak 10 orang suku Khazraj dan dua orang suku Aus menemui Nabi di Makkah dan menyatakan diri masuk Islam. 

Setelah Nabi hijrah ke Yatsrib tahun 622, kota itu diubah namanya menjadi al-Madinah al-Munawwarah. Tidak ada konflik karena sektarian, kesukuan, cari uang dan lain-lain. Itulah Islam yang mampu mengubah peradaban manusia. Oleh karena itu dapat ditegaskan di sini bahwa: "Ketika sudah ada aqidah carilah kampung akherat tetapi jangan sampai lupa dunia karena dunia itu tempat menanam yang hasilnya akan dipetik di akherat".

Idealnya, hanya Ideologi yang berasal dari aqidah Islam inilah yang dapat menyatukan umat. Sebagaimana yang termuat dalam sebagian butir-butir isi Pancasila, yakni sila ketiga. Namun, ketika kita lepas dari aqidah maka persatuan kita akan merosot hingga terpuruk dan jatuh dalam peradaban buruk yang menjadikan umat terjebak dalam perpecahan dalam beragama, bersuku dan bernegara

Berdasar pada uraian singkat dari artikel ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Ideologi ciptaan manusia yang sifatnya relatif dan tidak berasal dari sebuah pemikiran yang mendasar sewaktu-waktu dapat berakhir bahkan mengalami keambrukan.

Faktor tersebutlah yang kemudian menjadikan Ideologi Pancasila negara ini hingga kini sulit membumi di masyarakat sehingga pemahaman tentangnya pun terkesan absurd dan sangatlah rendah. Ideologi Pancasila yang disebut-sebut sudah final, ternyata hingga kini masih selalu dalam tataran perdebatan bahkan pembuktian dari definisinya yang seharusnya terealisasikan dalam tiap-tiap sendi kehidupan bernegara.

Kedua. Ketika nilai-nilai luhur dalam semua isi butir-butir pancasila seharusnya mampu dikaji keutamaannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ternyata hanya sekedar menjadi 'macan kertas' belaka. Yang mampu memunculkan kesan bahwa negara hukum Indonesia hendak dipaksa berubah arah menjadi negara kekuasaan belaka.

Pemerintah saat ini seharusnya lebih concern pada pengamalan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai pembuktian bahwa negara ini memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan prinsip dalam kesepakatan nasional, modus vivendi yang memuat nilai-nilai Pancasila. 

Mendapuk para selebritis yang cenderung berperilaku liberal-sekular bukanlah langkah tepat apalagi menjadi solusi untuk membumikan Pancasila dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadapnya, namun justru akan menjadi blunder ketika yang didaulat sebagai duta Pancasila adalah individu yang cenderung tidak mampu berperilaku dengan akhlak yang dijunjung dalam nilai Pancasila. Harapan sebaliknya memang tetap ada, namun terkesan sulit.

Ketiga. Ideologi ciptaan manusia yang sifatnya relatif dan tidak berasal dari sebuah pemikiran yang mendasar seperti ini sewaktu-waktu dapat berakhir bahkan mengalami keambrukan. Dan banyak bukti bahwa Ideologi Pancasila negara ini sangatlah jauh dari panggang api. Ideologi yang disebut-sebut lahir dari kesepakatan yang bersumber dari nilai-nilai agama ternyata pelaksanaannya cenderung didominasi oleh nilai-nilai ideologi kapitalis, liberalis bahkan sosialis-komunis. Maka, dalam perspektif religius, langkah yang paling tepat adalah di samping tetap menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen, kita memiliki urgensi untuk mencari solusi masalah negeri yakni dengan kembali pada kemuliaan religi, dan sekaligus keagungan ideologi Islam, yang diyakini akan membawa manusia pada tujuan kehidupan yang hakiki dan terwujudnya negara yang baldatun thoyibatun warrabun ghofur. Duta Pancasila bukanlah solusi utama pembumian nilai-nilai Pancasila di tanah "perdikan" nusantara ini.[]

Oleh Prof Suteki (Pakar Filsafat Pancasila) dan Liza Burhan (Analis Mutiara Umat)


Posting Komentar

0 Komentar