KESETARAAN GENDER: Logika Absurd Menuju Persamaan Hak dan Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Liberalisme


International Women's Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional dirayakan seluruh dunia setiap tanggal 8 Maret. Perempuan berkumpul merayakan pencapaian, mulai dari aspek politik hingga sosial, dengan misi utama untuk menyerukan kesetaraan gender.

Penetapan tanggal perayaan tersebut bermula pada 1908, ketika 15.000 perempuan melakukan aksi demo di New York, AS, menyuarakan hak mereka tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja.

Setahun kemudian, tepatnya 28 Februari 1909, terjadi peristiwa deklarasi oleh Partai Sosialis Amerika yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional Pertama di Amerika Serikat.

Pada 1910, Pemimpin 'Kantor Perempuan' Clara Zetkin mengajukan sebuah gagasan untuk menetapkan Hari Perempuan Internasional yang menyarankan setiap negara merayakan satu hari dalam setahun untuk mendukung aksi tuntutan perempuan.

Gagasan itu kemudian diamini Konferensi perempuan dari 17 negara yang beranggotakan total 100 perempuan. Sehingga disepakati 19 Maret 1911 sebagai perayaan pertama Hari Perempuan Internasional di Austria, Jerman, Denmark dan Swiss.

Pergerakan perempuan di Rusia menggelar aksi damai menentang Perang Dunia I pada 8 Maret 1913. Setahun kemudian, perempuan di seantero Eropa menggelar aksi yang sama di tanggal yang sama.

Di era Perang Dunia II, 8 Maret pun digunakan negara-negara dari semua benua sebagai penanda momentum advokasi kesetaraan gender.

Tanggal 8 Maret kemudian diakui keberadaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1975. Pada 2011, mantan Presiden AS Barack Obama menetapkan Maret sebagai 'Bulan Sejarah Perempuan'.

Perlunya terus merayakan dan memperjuangkan hak perempuan karena aksi tersebut merupakan representasi protes kesetaraan gender yang sampai saat ini masih timpang. Secara global, taraf pendidikan, kesehatan, posisi perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Sementara, angka kekerasan seksual terhadap perempuan semakin bertambah.

Menurut Forum Ekonomi Dunia, perlu 100 tahun lagi untuk membuat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki sirna. Ini dibuktikan oleh data di perusahaan Inggris yang menempatkan gaji karyawan perempuan tidak sampai setengah dari gaji laki-laki.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penting untuk kesetaraan gender. Salah satunya momentum peringatan ke 25 Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, lalu tepat 10 tahun sejak berdirinya Perempuan PBB, dan peringatan 20 tahun resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. (cnnindonesia.com 9/3/2020)

Data statistik kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 juga menunjukkan rata-rata setiap tahunnya, 5.327 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Forum Pengada Layanan (FPL) menemukan, hanya 40 persen kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke polisi. Dari 40 persen tersebut, hanya 10 persen yang berlanjut ke pengadilan.

Sedangkan angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun 2015 sejumlah 293.220 kasus, tahun 2016 sejumlah 321.752 kasus, tahun 2017 sejumlah 259.150 kasus, tahun 2018 sejumlah 348.446 kasus dan di tahun 2019 sejumlah 406.178 kasus. (komnasperempuan.go.id 18/2/2020)

Berdasarkan data dari ‘Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan 2015-2019’ diatas, pemerintah terkesan masih abai terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, para pelaku kejahatan masih sangat minim tersentuh hukum. Dikuatkan lagi dengan fakta semakin bertambahnya kasus kekerasan perempuan dari tahun ke tahun, seakan menunjukkan negeri ini tidak lagi aman bagi perempuan.

Sejarah panjang sejak dicetuskannya hari perempuan sedunia, tidak membuat perempuan semakin berdaya, hak-hak perempuan seakan hanya sekedar wacana. Solusi kesetaraan gender benarkah mampu mewujudkan persamaan hak dan pemberdayaan perempuan?



Mengungkap Cara Pandang Liberal dengan Kesetaraan Gender yang Meracuni Peran Perempuan

Kesetaraan gender merupakan perwujudan cara pandang liberal yang terlahir dari doktrin sekuler Barat. Ide ini muncul akibat penderitaan kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan dan perampasan hak-haknya di negara-negara Barat dan Eropa di bawah buruknya sistem sekuler.

Kemudian ide ini dipaksakan untuk dianut bagi seluruh perempuan-perempuan di dunia termasuk juga seluruh perempuan di negeri-negeri muslim dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan peran antara kehidupan laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun pribadi.

Slogan kesetaraan gender telah menjadi kampanye global yang diusung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Berbagai macam program dalam bentuk kebijakan-kebijakan, gerakan-gerakan dan konferensi-konferensi tingkat internasional terus digencarkan.

Salah satu contoh, tahun 2020 ini merupakan peringatan ke-25 Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA) atau Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing. BPfA ini hasil dari konferensi dunia keempat PBB terkait Perempuan pada September 1995 di Beijing, Tiongkok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak-hak kaum perempuan dan kehidupan mereka secara global melalui penegakkan ‘Kesetaraan Gender’ di dalam seluruh bidang kehidupan: politik, ekonomi, dan sosial, serta untuk menggabungkan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, undang-undang, dan program di dalam negara-negara dunia, pada seluruh tingkat masyarakat.

Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing 1995 ini disebut-sebut sebagai landasan penting dalam percepatan pelaksanaan kemajuan perempuan. Deklarasi ini diadopsi oleh 189 negara termasuk mayoritas pemerintahan di dunia Muslim dan telah menginjak tahun ke-25, namun faktanya belum juga mampu menyelesaikan persoalan perempuan di seluruh dunia. 

Tahun 2020 ini juga menandai empat puluh tahun peringatan Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yaitu sebuah perjanjian yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa. 

CEDAW ini bila ditilik dari sejarahnya juga lahir sebagai bentuk respon terhadap gerakan feminisme internasional yang marak pada saat itu, yang membawakan tema kesetaraan gender.

Segala macam kebijakan dan gerakan yang mengangkat kesetaraan gender pada kenyataannya tidak mampu mengurangi persoalan yang dihadapi perempuan. Mulai dari eksploitasi ekonomi, komersialisasi media, kekerasan seksual, kemiskinan, pendidikan, tiadanya jaminan kesehatan, dan lain-lain.

Nasib perempuan di berbagai belahan dunia masih tetap sama dengan berbagai macam permasalahan yang semakin memburuk dan mengerikan. Bukankah ini jelas mengisyaratkan kegagalan-kegagalan kesetaraan gender dalam mewujudkan tujuannya memberikan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Cara pandang liberal dalam sistem sekuler yang mengedepankan kebebasan berperilaku, dan memisahkan agama dari kehidupan, akankah terus memaksakan kesetaraan gender bagi peran laki-laki dan perempuan? Padahal jelas cara pandang liberal ini menggerogoti peran penting penciptaan seorang perempuan secara fitrahnya.

Klaim kesetaraan gender mampu memenuhi hak-hak kaum perempuan dan pemberdayaan perempuan jauh dari genggaman. Bahkan menjadi racun bagi perempuan-perempuan Muslim khususnya dalam menunaikan peran perempuan sesungguhnya secara fitrah. Yaitu sebagai pencetak generasi peradaban untuk mewujudkan peradapan gemilang.


Dampak Kesetaraan Gender Penyumbang Penghancuran Peran Perempuan sebagai Pencetak Generasi Peradaban

Kesetaraan gender ini dianggap sebagai sebuah solusi global untuk permasalahan perempuan yang harus diemban oleh semua orang tanpa memandang keyakinan budaya atau keyakinan agama mereka. Yang mana dewasa ini, ide ini dipandang oleh banyak pihak, termasuk perempuan muslim sebagai cara yang mumpuni untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kualitas kehidupan perempuan.

Sedangkan pada kenyataannya konsep ini adalah ide yang dilahirkan oleh Barat yang berlandaskan atas doktrin sekuler Barat. Jadi kesetaraan gender ini adalah konsep yang cacat secara rasional dan rusak secara sosial.

Alhasil, sering terjadi benturan antara perempuan muslim yang memegang teguh ajaran agamanya dengan kaum feminis dalam mengkampanyekan kesetaraan gender ini. Dikarenakan setiap bentuk kepercayaan, budaya, atau ideologi apapun yang berseberangan dengan ide kesetaraan gender ini akan dikecam dan dilabeli sebagai sesuatu yang anti perempuan, terbelakang, dan menindas.

Syariat Islam yang mengatur sistem pergaulan Islam dan peran laki-laki perempuan di dalam keluarga Islam telah menjadi target utama mereka. Bahkan mereka berani masuk dalam ranah merubah pemahaman umat terhadap hukum-hukum Islam.

Mereka kaum feminis menganggap kewajiban jilbab adalah upaya pengekangan terhadap hak-hak perempuan Muslim untuk mengatur bagaimana mereka mengeksploitasi tubuhnya, dengan dalil khas mereka ‘my body my authority’, bahkan dengan menggaet tokoh masyarakat, tak segan-segan berani menyuarakan bahwa jilbab tidaklah wajib bagi perempuan muslim.

Ini adalah pernyataan tidak ber-nash dan bahkan menyalahi hukum syara’ karena tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang wajibnya hijab bagi perempuan muslim yang telah baligh. Belum lagi serangan-serangan mereka terhadap hukum syariat Islam yang membolehkan poligami, tentang hukum waris antara perempuan dan laki-laki, hak talak pada laki-laki, peran domestik perempuan dalam keluarga, kesemuanya dianggap mendiskriminasikan seorang perempuan.

Inilah bentuk rongrongan Barat yang menyasar Islam, apalagi tidak sedikit umat Muslim yang mengadopsi kesetaraan gender dan ide-ide feminis lainnya. Dimana mereka masih menaruh kepercayaan bahwa konsep-konsep kesetaraan gender dan ide-ide feminis tersebut akan mengarahkan mereka pada terpenuhinya hak-hak perempuan dan membawa kemajuan bagi mereka dan lebih berdaya.

Mereka tidak menyadari penderitaan yang saat ini dialami oleh keluarga muslim adalah produk invasi peradaban Barat dengan konsep-konsep liberalnya yang jelas-jelas merusak dan telah menunjukkan kerusakannya karena bertumpu pada cara pandang liberal sekuler. 

Penerapan sistem sekuler kapitalistik pun turut mendorong kegoncangan terhadap ketahanan keluarga Muslim. Program kesetaraan gender gagal untuk menghargai pentingnya peran seorang ibu, gagal mengakomodasi tanggung jawab keluarga mereka.

Konsep Barat tentang kesetaraan gender di berbagai negara-negara mayoritas Muslim dan komunitas Muslim di seluruh dunia hanyalah cara lain yang digunakan oleh negara-negara kapitalis kolonial di dalam perjuangan ideologis mereka melawan Islam. Mereka mengendalikan negeri-negeri Muslim, menciptakan penguasa-penguasa boneka, menggerogoti kekayaan alamnya, menghancurkan peran perempuan sebagai ummun wa rabbatu bait, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan pengurus rumah tangga bagi suaminya. Dengan lemahnya peran perempuan sebagai ibu, mengantarkan pada kehancuran generasi, sehingga tidak mampu lagi berdaya untuk mencetak generasi Islam yang gemilang, 

Inilah upaya mereka secara masif demi mencegah kebangkitan Islam di dunia Muslim sebagai sebuah sistem politik: yakni Khilafah yang berdasarkan metode kenabian, yang akan menantang hegemoni mereka dan mengancam kepentingan mereka di dunia. 

Islam Memenuhi Hak-Hak Perempuan dan Memuliakan Perempuan yang sesuai dengan Fitrahnya

Secara historis ide kesetaraan gender lahir dari sistem sekuler liberal yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.. Lahir dari pengalaman historis akan ketidakadilan, penindasan dan ketiadaan hak-hak politik, ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh kaum perempuan di negara-negara Barat. Sedangkan di dalam sistem Islam selama 14 abad memimpin dunia, tidak ada sejarah ini.

Surat An-Nur ayat 31 adalah wujud penjagaan kehormatan seorang perempuan.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Mengenai pandangan Islam terhadap hubungan laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar hubungan untuk menyatukan naluri melestarikan jenis semata. Namun juga, melarang aktivitas yang dapat mendorong timbulnya naluri melestarikan jenis yang tidak sesuai dengan hukum syara’. Sebagaimana firman Allah di dalam surat al-Israa ayat 32, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Di dalam kitab An-Nizham Al-Ijtima’I fi Al-Islam, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani pada bab Pengaturan Hubungan Pria dan Wanita, menjelaskan aturan interaksi pria wanita dalam kehidupan umum. Dengan hukum-hukum ini, Islam dapat menjaga interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Sehingga interaksi pria dan wanita tetap dalam koridor kerjasama dalam menggapai berbagai kemaslahatan, yang tidak meninggalkan kerusakan, yaitu:

- Pertama, Islam memerintahkan untuk menundukkan pandangan
- Kedua, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian syar’i
- Ketiga, Islam melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan mahram-nya.
- Keempat, Islam melarang pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai mahram-nya.
- Kelima, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya.
- Keenam, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dari komunitas pria
- Ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat

Masih di dalam kitab An-Nizham Al-Ijtima’I fi Al-Islam, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani pada bab Kedudukan Pria dan Wanita, menjelaskan: Islam datang dengan membawa sejumlah hukum yang berbeda, sebagiannya khusus untuk kaum pria, dan sebagian lainnya khusus untuk kaum wanita.

Dalam konteks ini, Islam membedakan antara pria dan wanita dalam sebagian hukum. Islam memerintahkan agar keduanya, kaum pria dan kaum wanita, ridha terhadap hukum-hukum yang khusus tersebut. Sebaliknya, Islam melarang masing-masing pihak untuk saling iri dan dengki serta untuk mengangankan apa yang telah Allah lebihkan kepada sebagian atas sebagian yang lain.

Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan” (QS an-Nisâ’ [4]: 32).

Dalam sejarah panjang masa kekhilafahan juga mencatat torekan tinta emas kegemilangan peran perempuan. Pada masa Kekhilafahan Ustmaniyah, kurikuum di sekolah perempuan mencakup segala aspek pendidikan akademis maupun rumah tangga. Para perempuan Utsmaniyah disiapkan dengan baik untuk mengambil tanggung jawab di rumah. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memainkan peran sebagai istri.

Mohammad Akram, seorang cendikiawan Islam India, membuat proyek kamus biografi ulama hadist perempuan, setelah berpetualang menelusuri kamus biografi, teks-teks klasik, sejarah madrasah dan surat untuk mengambil kutipan yang relevan mengatakan, “Saya pikir akan menemukan mungkin 20 atau 30 perempuan.” Hingga tahun 2007, ia telah menemukan 8000 perempuan luar biasa sejak 1400 tahun silam. (Disarikan dari “A Secret History” oleh Carla Daya diterbitkan majalah NewYork Times,25 Februari 2007)

Ruth Roded, Dosen senior di Sejarah Islam dan Timur Tengah di Universitas Ibrani Yerusalem menyatakan bahwa dalam dokumen sejarah dinyatakan bahwa proporsi dosen perempuan di banyak perguruan tinggi Islam klasik lebih tinggi daripada proporsi dosen perempuan di universitas-universitas Barat.

Tanpa kesetaraan gender, Islam mampu memuliakan dan memberdayakan perempuan secara maksimal terhadap perannya baik dalam wilayah publik maupun privat. Para intelektual muslimah di masa kekhilafahan menjalani kehidupan Islam secara kaffah, menunaikan kewajiban dalam rumah tangga mereka, mengasuh anak-anak mereka, berpartisipasi dalam urusan masyarakat, dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, dan melakukan muhasabah terhadap penguasa.[]

Oleh : Dewi Srimurtiningsih
Analis Mutiara Umat

Post a Comment

0 Comments