Iuran BPJS Batal Naik, makin sejahterakah jaminan kesehatan?

Mahkamah Agung (MA) menerima dan mengabulkan sebagian uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Tribunnews, 10/03/2020). MA membatalkan kenaikan iuran BPJS pada semua kelas. Menurut DPR, penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS untuk peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) kelas III yang jumlahnya mencapai 19,9 juta orang itu sangat memberatkan terutama rakyat kelas menengah bawah (miskin). Namun dengan keputusan tersebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memutar otak untuk menambal defisit BPJS. Pemerintah juga harus menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga akhir 2019 sebesar Rp. 15,5 Triliun (Kompas.com, 9/03/2020).
             
Menurut Dirut BPJS, Fahmi Idris menyatakan bahwa persoalan defisit kronis BPJS dijadikan alasan kenaikan premi. Proyeksi defisit BPJS akan mencapai Rp. 77,8 T pada tahun 2024. Hal tersebut merupakan pembelaan pemerintah terhadap kepentingan agenda neolib, karena sejak pertama kali program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 sampai saat ini tak henti menyengsarakan dan menimpakan penderitaan pada publik, misal peristiwa Bayi Debora terjadi akibat buruknya sistem kesehatan.
             
Fakta di masyarakat membuktikan bahwa rakyat telah membayar premi setiap bulan namun ketika sakit tetap harus membeli lagi layanan kesehatan yang dibutuhkan, baik pelayanan yang diluar plafon, waktu tunggu yang lama, rumah sakit yang tidak melayani karena tunggakan BPJS hingga triliunan tidak lunas, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami peserta BPJS Kesehatan Kecamatan Kaur Utara, Bengkulu. Peserta tersebut memilih berobat mandiri (harus membayar lagi) dengan alasan khawatir kesehatan anaknya jika antri lama.
             
Pelayanan kesehatan gratis penduduk miskin yang digadang-gadangkan pemerintah syarat aspek diskriminatif malah membuat penyakit bertambah parah bahkan menyebabkan kematian. Misal pasien yang mengalami gagal ginjal di Polewi Mandar memilih menahan sakit karena hartanya habis untuk berobat, sedangkan obat sangat mahal sehingga tidak ditanggung BPJS. Ini merupakan fenomena puncak gunung es, angka sesungguhnya bisa ribuan kali lebih besar.
              
Menurut laporan audit BPKP, Menkeu menyebutkan akar masalah BPJS Kesehatan karena adanya rumah sakit yang melakukan kebohongan data, jumlah layanan melebihi jumlah peserta, adanya perusahaan yang mengakali iuran, peserta aktif rendah, data tidak valid, dan persoalan manajemen klaim. Namun jika didetaili, hal tersebut bukan akar utama persoalan, tetapi hanyalah aspek permukaan dan cabang. Akar defisit kronis BPJS Kesehatan dan krisis pelayanan kesehatan saat ini yaitu tidak diterapkan Islam secara keseluruhan dalam aspek kehidupan. 

Terdapat dua konsep batil yang telah diterapkan yaitu Pertama, liberalisasi komersialisasi pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan berbasis asuransi kesehatan wajib. Kedua, liberalisasi fungsi negara. Yakni, negara berlepas tanggung jawab dalam pengurusan hajat pelayanan kesehatan publik dengan berfungsi sebagai regulator bagi kepentingan korporasi khususnya korporasi BPJS Kesehatan.
            
Kedua konsep batil ini berakibat pada harga pelayanan kesehatan yang terus melangit, serta pelayanan tunduk kepada kepentingan bisnis. Bahkan, prinsip-prinsip ilmiah kedokteran pun harus dinomorduakan. Sehingga, tak jarang berujung pada perjudian nyawa publik di fasilitas kesehatan. Disisi lain publik dipaksa menanggung beban finansial di luar batas kemampuan, karena harus menanggung biaya kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara secara langsung tanpa perantara industri bisnis kesehatan BPJS Kesehatan.
                
Jika ditelaah lebih mendalam, JKN UHC merupakan program yang didasarkan pada sejumlah paradigma batil yang menjadi jiwa pelayanan kesehatan era JKN. Utamanya terkait pelayanan kesehatan termasuk ialah jasa yang dikomersialkan dan fungsi negara merupakan regulator. Sebenarnya lama usia dan perbaikan teknis seperti kemajuan teknologi, berbagai sanksi, dan perbaikan administrasi termasuk kenaikan premi tidak mampu mengatasi persoalan defisit kronis pelayanan kesehatan, karena paradigma ideologi sistemik neoliberalisme, sehingga perlu koreksi secara menyeluruh dan solusi yang bersifat ideologis yang tepat.
                  
Inilah akar persoalan defisit kronis pembiayaan kesehatan era JKN berikut persoalan krisis pelayanan yang mendera jutaan publik. Yakni, konsep, paradigma batil neoliberalisme-kapitalisme berikut sistem kehidupan sekularisme itu sendiri. Khususnya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi. Dengan kata lain, karena tidak diterapkannya Islam sebagai solusi persoalan kehidupan manusia, dalam hal ini pada pembiayaan dan pelayanan kesehatan.

Islam adalah solusi yang sesungguhnya bagi setiap persoalan kehidupan manusia, tidak terkecuali persoalan pelayanan kesehatan. Karena, dilandaskan pada akidah yang sahih, bersumber dari wahyu Allah subhanahu wata’ala. 

Setidaknya ada dua aspek paradigma Islam yang penting bagi penyelesaian persoalan defisit kronis BPJS Kesehatan dan krisis pelayanan kesehatan yang berlarut-larut.

Pertama, konsep bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, bukan jasa untuk dikomersialkan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya“. (HR. Bukhari).
             
Artinya, tidak dibenarkan bahkan haram pemerintah memiliki program yang bertujuan mengomersilkan pelayanan kesehatan –dalam hal ini program JKN termasuk keberadaan badan penyelenggaranya, BPJS Kesehatan. Di samping asuransi -apapun bentuk dan jenisnya- adalah institusi kapitalisme yang diharamkan Islam. Keharaman program JKN dan BPJS Kesehatan dengan sendirinya akan mengakhiri persoalan defisit kronis BPJS Kesehatan.

Kedua, negara bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan publik, gratis berkualitas terbaik. Rasulullah saw menegaskan, artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Artinya, haram negara berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang memuluskan agenda hegemoni dan bisnis korporasi, apapun alasannya. Dua prinsip ini dengan sendirinya akan menegasikan model pembiayaan neolib berbasis asuransi kesehatan wajib.
                 
Islam hanya mengenal prinsip pembiayaan kesehatan berbasis baitul mal yang bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan baitul dan pintu-pintu pengeluarannya sepenuhnya berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa ta’ala, agar negara memiliki finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya, termasuk pembiayaan kesehatan antidefisit, termaktub dalam Alquran dan Sunah, maupun apa yang ditunjukkan oleh keduanya berupa ijmak sahabat dan qiyas.
                 
Lebih dari pada itu, sejarah membuktikan penerapan paradigma Islam yang sahih tentang kesehatan, fungsi negara, dan pembiayaan serta pelaksanaan sistem kehidupan Islam secara total dalam bingkai Khilafah benar-benar memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama puluhan abad bagi setiap individu publik. Sampai-sampai bagi yang berpura-pura sakit sekalipun. Bahkan, fakta sejarah peradaban menunjukkan pelayanan kesehatan Khilafah yang dilandaskan pada paradigma Islam yang sahih adalah yang terbaik sepanjang masa.
                
Ruang pelayanan kesehatan benar-benar meraih puncak kemanusiaan. Salah satu buktinya dipaparkan sejarawan berkebangsaan Amerika, Will Durant, rumah sakit Al Manshuri (683 H/1284 M) Kairo, sebagai berikut, “…Pengobatan diberikan secara gratis bagi pria dan wanita, kaya dan miskin, budak dan merdeka; dan sejumlah uang diberikan pada tiap pasien yang sudah bisa pulang, agar tidak perlu segera bekerja…“. [W. Durant: The Age of Faith; op cit; pp 330-1]
                
Ini adalah kepastian, sebagaimana Allah subhanahu wata’ala tegaskan dalam TQS Ibrahim (14): 24 dan 25, yang artinya, “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit; (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat."
               
Kehadiran sistem kehidupan Islam, Khilafah adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia, dengan izin Allah SWT akan hadir kembali sebagai obat dan penyembuh berbagai persoalan dan “penyakit” yang ditimbulkan oleh sistem kehidupan sekularisme-kapitalisme, dalam hal ini defisit kronis pembiayaan kesehatan neoliberalisme dan krisis pelayanan kesehatan yang ditimbulkan hingga ke akar persoalan.
Sehingga, segera terwujud pelayanan kesehatan gratis yang mudah diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Tidak saja ada, tetapi dengan derajat kemanusiaan tertinggi, mengutamakan prinsip-prinsip kedokteran terkini dengan berbagai kemajuan teknologinya, di samping menyejahterakan semua pihak. Baik publik, rumah sakit, maupun insan kesehatan.

Lebih dari pada itu, Khilafah adalah syariat Islam yang diwajibkan Allah SWT kepada kita semua.
Allah SWT berfirman:

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَا عْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَ نَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ
"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfal 8: Ayat 24). Wallahu a’lam bi shawab.[]

Oleh : Sahna Salfini Husyairoh (Aktivis Muslimah)


Post a Comment

0 Comments