Indonesia Tergagap Hadapi Corona?


Belum genap satu bulan sejak kasus pertama serangan Covid-19 terjadi di Indonesia, hingga tulisan ini dibuat 22/03/2020 dinyatakan 514 kasus dengan 48 orang meninggal dunia. Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan fantastis dengan waktu yang sangat cepat. Parahnya dibanding dengan negara asalnya, kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebanyak 8,67% lebih besar dari china yang hanya 1,09% dan italia 8,57%. Prosentase dan angka kasus Covid-19 tersebut diprediksi masih akan terus merangkak naik dan tak terkendali jika pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya masih saja mengabaikan dan tak sigap melawan serangan Covid-19 ini. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa hal.

Pertama, Reaksi pertama pemerintah terkesan lambat dan terlambat. Merasa aman dan jauh dari virus Corona bukanlah sikap yang dibenarkan. Sedikit jumawa pada awal munculnya Covid-19 dengan malah membuka peluang sektor pariwisata merupakan langkah awal mengabaikan keselamatan jutaan nyawa rakyat. Sebagai negara yang banyak disinggahi warga negara asing, khususnya wilayah terdampak pertama, selayaknya pemerintah melindungi rakyat dengan menutup terlebih dahulu akses dari dan keluar negeri sejak kabar merebaknya Covid-19. Namun hingga detik ini juga Jokowi masih kekeh tidak akan melakukan lockdown. Perlu diingat bahwa yang paling mengerikan dari virus corona terbaru ini adalah penularannya yang sangat cepat. 

Disisi lain, beberapa pemerintah daerah telah dan masih berusaha keras mengantisipasi dengan berbagai cara, masyarakat menanti presiden segera me-lockdown negeri ini. Covid-19 tidak akan memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya masih belum bisa memahami bahwa keamanan nyawa manusia telah menjadi isu internasional setelah munculnya Covid-19. Setidaknya menutup semua akses keluar masuk dari negara luar dan lockdown wilayah terdampak pertama diperlukan guna mencegah meluasnya wabah. Dan kenyataannya kita dijadikan bahan olokan di luar negeri karena membuka lebar pintu masuk wisatawan asing, khususnya China. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran.

Kedua, penanganan yang kurang maksimal. Meski saat ini antivirus Covid-19 masih menjadi perdebatan dan uji klinis, namun penanganan pasien yang positif terjangkit Covid-19 masih memprihatinkan. Jumlah tenaga medis yang kurang membuat mereka kelelahan. Ditambah alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan yang dibawah standart menjadikan tenaga medis justru rentan tertular Covid-19, hingga sebagian gugur dalam menjalankan tugas. Dalam situasi seperti ini Indonesia masih tergagap merespons kedaruratan kompleks akibat Covid-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan. 

Nyawa warga digadaikan demi keamanan ekonomi. Bagaimana tidak, menurut CNBCIndonesia, Juru bicara Pemerintah RI untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa opsi lockdown untuk memberantas penyebaran virus corona di tanah air terlalu ekstrem. Pemerintah lebih memilih mengambil kebijakan agar warga menghindari kerumunan, mengurangi berada ditempat-tempat umum, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah merupakan bentuk dari social distancing.

Ketiga, informasi yang kurang. Disatu sisi pemerintah tidak transparan dalam membuka peta wilayah terdampak, begitu juga tidak melakukan lockdown meski hanya dalam satu wilayah. Hal ini membuat masyarakat menilai wilayah mereka masih aman semua. Padahal Covid-19 telah menjangkiti sebagian dari mereka. Alhasil banyak yang tidak tau bahwa mereka juga terpapar Corona. Disisi lain edukasi tentang menjaga jarak di tengah masyarakat minim sekali. Sehingga kebijakan meliburkan sekolah selama 14 hari sebagai aksi social distancing disalah gunakan masyarakat. Aparat masih lamban menertibkan masyarakat yang bandel, masih berkerumun di kafe dan warung. Edukasi untuk melindungi diri minimal menggunakan masker saja masih berat dijalankan, justru yang terjadi panic buyying ditengah masyarakat. 

Keempat, Semua negara harus siap menghadapi kerugian ekonomi besar akibat Corona, termasuk Indonesia. Meskipun tanpa Corona pun ekonomi Indonesia tetap anjlok. Karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan justru menjadikan negara membayar lebih besar kerugian. Jika saja pemerintah sedikit rekoso (sengsara) menjamin kehidupan masyarakat terdampak (bukan seluruh negeri, dan hanya yang kurang mampu dan tak mampu), serta mengerahkan aparat untuk menjaga agar masyarakat mematuhi self distancing kemudian tenaga medis dibekali dengan APD sesuai standart WHO, maka langkah ini bisa memutus peyebaran Covid-19 ke wilayah lain. 

Dari sisi ekonomi, pemerintah bisa menggeser kebutuhan infrastruktur yang tidak terlalu penting untuk dialokasikan menjadi dana penanggulangan bencana Corona. Suntikan dana segar bagi dunia kesehatan sangat dibutuhkan. Selanjutnya menjadikan wabah Corona ini menjadi peluang untuk mandiri, mandiri agar tidak melakukan impor terutama bahan makanan dan buah. Sehingga perekonomian sektor riil mampu bangkit. Tinggalkan solusi impor untuk segala masalah kebutuhan masyarakat. Panggil ahli ekonomi Indonesia untuk bersama menangani permasalahan bersama, bukan malah mendengarkan IMF yang pasti memberikan solusi pinjaman dana segar. Dimana ujung ujungnya menyengsarakan Indonesia.

Disinilah seharusnya pemerintah hadir di tengah masyarakat. Bukan malah menyerahkan keamanan dan jaminan kesehatan kepada masing-masing individu. Perlu kebijakan dan peran pemerintah agar kondisi ini cepat berlalu.[]

Oleh Isna Yuli K

Post a Comment

0 Comments