Indonesia Dicoret sebagai Negara Berkembang, Kebanggaan atau Kesengsaraan?


Bulan Februari kita digemparkan dengan kabar Indonesia dikeluarkan dari daftar negara-negara berkembang. Indonesia dimasukkan dalam kategori negara maju dalam perdagangan internasional. Hal ini diputuskan secara sepihak oleh Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menganggap hal tersebut sebagai hal yang membanggakan. “Justru kita berbangga, kita kan G20, kita sekarang ekonomi 15-16. Dan purchasing power parity kita nomer 7. Masa dianggap berkembang?” Kata Airlangga di BPPT, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2020. (detik.com, 24 Februari 2020)

LANTAS APAKAH KABAR INI MERUPAKAN SUATU YANG BENAR-BENAR BISA KITA BANGGAKAN?

Masuk sebagai negara maju, Indonesia akan kehilangan beberapa fasilitas dalam dunia perdagangan internasional. Salah satunya, Indonesia akan kehilangan Generalized System of Preferences (GSP). GSP merupakan fasilitas keringanan bea masuk impor terhadap produk ekspor Negara penerima yang diberikan oleh Negara maju demi membantu ekonomi Negara berkembang. Saat ini terdapat 3.544 produk Indonesia yang menerima fasilitas GSP.

Ketika fasilitas GSP dihapuskan, Indonesia akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya ekspor ke AS dan memperlebar defisit neraca dagang Indonesia. AS memberlakukan kebijakan ini dengan tujuan untuk menekan defisit perdagangannya dengan Indonesia. Kebijakan ini hanya mengunguntungkan AS dan merugikan bagi Indonesia karena akan membuat ekspor turun dan perdagangan Indonesia menjadi rugi.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara maju bukanlah suatu kabar yang membanggakan. Perubahan status ini hanyalah sebagai bentuk politik labeling yang merupakan alat politik AS untuk meningkatkan pemasukan negaranya dari perdagangan luar negeri. Politik labeling ini hanya berorientasi pada keuntungan politik AS, bukan kemaslahatan seluruh negara di dunia. Hal ini tidak lain adalah bentuk penjajahan gaya baru (neoimperealisme).

Sistem kapitalisme lah yang mengakibatkan Indonesia terjerat dalam neoimperealisme tanpa sadar. Terjeratnya Indonesia pada neoimperealisme AS mengakibatkan Indonesia semakin terpuruk walapun memiliki label negara maju. Hal ini terbukti dari kebijakan baru AS yang mengakibatkan Indonesia secara terpaksa mengikuti kebijakan tersebut yang sesungguhnya memberikan kerugian pada Indonesia.

Jika ingin menjadi negara maju, Indonesia haruslah keluar dari jeratan neoimperealisme dari berbagai negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi Khilafah. Karena hanya dengan sistem Khilafah yang utuh, Indonesia dapat menjadi negara yang independen dan superpower. Selain itu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di dalamnya. Hal ini ditunjukkan pada masa Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz, tidak ada seorangpun yang berhak menerima zakat karena seluruh kebutuhannya telah terpenuhi dengan layak.[]

Oleh Diana Barirotuttaqiyyah S.T., M.Sc. 
Alumni S1 ITB, Alumni S2 UGM, Aktivis BMI Banten

Post a Comment

0 Comments