TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Count Down to #LockDown


  Gempita #LockDown menjadi alat pendorong bagi penguasa untuk segera mengambil langkah taktis mengatasi wabah Corona. Pasalnya, percepatan wabah Corona di Indonesi kian mengakhawatirkan. Rakyat yang memang tidak disiapkan dalam tanggap wabah dan bencana, mengalami ketakutan sendiri. Alhasil, geliat aktifitas dan ekonomi perlahan mandeg. Media sebagai corong informasi terkait pandemi Corona tiada henti mewartakan korban berjatuhan dan sikap dari rakyat.

  Awal seruan #LockDown atau dikenal isolasi dilontarkan oleh kalangan ulama yang peduli. Berdasarkan aktifitas Rasulullah SAW dalam menangani wabah, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menahan diri tidak keluar wilayah. Isolasi dilakukan agar persebaran tidak meluas dan menimbulkan bencana baru. Gayung bersambut tenaga medis yang berada di garda terdepan meminta pemerintah pusat segera menerapkan kebijakan #Lockdown dengan persiapan yang matang. Kini, seruan #lockdown telah diintepretasikan masing-masing individu dengan caranya. Ada yang isolasi wilayah kabupaten dan desa.

  Sayangnya, pemerintah masih berpikir panjang. Tak mengambil langkah cepat dan akurat. Kondisi ini pun akhirnya mengonfirmasi bahwa penguasa tidak menyiapkan rakyat sebaik-baiknya. Penguasa hanya peduli pada suara rakyat tatkala pemilu. Setelah itu muncullah cerita dan kisah pilu. Hal terberat yang harus dihadapi setiap pemerintahan demokrasi yang bermanhaj ekonomi kapitalisme  selain politik ialah masalah ekonomi, bencana alam, wabah, dan sosial disorder (kekacauan).

  Publik pun sejatinya bertanya, mengapa pemerintah pusat tidak segera me-lockdown wilayah merah pandemi Corona? Serta menutup gerak pesebaran pandemi corona? Mengapa pemerintah hanya menyeru tetap tinggal di rumah dan melarang perkumpulan manusia dalam interaksi sosialnya? Untuk itu ada beberapa alasan politis yang melatar belakanginya:

Pertama, pola pengurusan rakyat yang kacau diakibatkan kesalahan pemilihan kebijakan. Manusia-manusia yang diserahi urusan rakyat, belum kompeten dalam menghadapi tantangan dan masalah yang diluar prediksi penguasa. Bisa jadi penguasa mengklaim melakukan aktifitas yang pro-rakyat, namun harus diingat bahwa mereka juga berhadapan dengan kondisi wilyah alam dan geografis wilayah pemerintahannya.

Kedua, model politik kapitalis demokrasi telah gagal dalam menjaga nyawa umat manusia. Berkaitan dengan kesehatan, nasib rakyat diserahkan kepada lembaga pembiayaan dengan model asuransi sosial. Rakyat harus bekerja keras dan menabung uang untuk alokasi kesehatan yang mahal. Polemik BPJS Kesehatan dan Ketanagakerjaan menjadi contoh buruk pengelolaan kesehatan massal. Belum lagi gaya hidup kesehatan yang tiada edukasi holistik dari negara.

Ketiga, skala prioritas yang tidak tepat. Demi ambisi berpindah ibu kota gelontoran dana triliunan dengan kebanggaan infrasturktur begitu mudah cair. Sementara demi jutaan nyawa rakyat Indonesia terasa ogah dan gerah sehingga membuka donasi membantu negara.

Keempat, salah kaprah ungkapan “jangan tanya apa diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kau sudah berikan kepada negara”. Ungkapan ini manis, namun sejatinya pahit karena bentuk lepas tanggung jawab negara. Karakter khas negara ideologi kapitalisme ialah menyerahkan urusan rakyat ke pasar dan individu. Negara baru hadir jika ada persolan besar dan mengancam kepentingan nasional. Dengan kondisi pandemi Corona inilah saatnya negara hadir di hadapan rakyatnya. Jangan buang badan sebab konstitusi telah menyumpah di atas kitab suci dan disaksikan jutaan manusia Indonesia. Jangan sampai rakyat dibuat kecewa dengan pemerintahan yang tidak kapabel dan kredibel.

Kelima, rasa berat karena harus menanggung kebutuhan pokok rakyat. Termasuk listrik, gas, dan telekomunikasi. Pun juga menjaga keamanan di semua wilayah, khususnya Rumah Sakit dan fasilitas publik.

Oleh karena itu ada upaya strategis dan taktis yang bisa diambil dalam kedaruratan pandemi Corona:

Pertama, negara dengan mengajak intelktual anak bangsa dalam bidang ekonomi, politik, sosial, kesehatan merumuskan upaya dan kemungkinan yang terjadi jika lockdown dilakukan. Jika sudah berkumpul, janganlah silang pendapat. Maka cara terbaik ialah menyontoh Rasulullah SAW dengan panduan wahyu ilahi.

Kedua, negara harus menemukan wilayah yang menjadi sumber pandemi Corona. Kemudian menutup wilayah sumber itu. #Lockdown lokal wilayah bisa diterapkan untuk menutup semua pergerakan arus manusia dan barang selama 14-30 hari. Adapun wilayah lain yang tidak mewabah menahan diri dan waspada agar tidak terdampak.

Ketiga, pemerintah harus jujur terkait sumber pendapatan negara. Jangan sampai uang-uang rakyat yang sudah taat bayar pajak disia-siakan. Kalau rakyat sudah taat, mengapa pemerintah lambat mengembalikan uang itu ke rakyat agar jutaan manusia selamat. 

Keempat, pemerintah pusat tidak bisa membiarkan pemerintah daerah berjuang sendiri menangani wabah Corona. Ini bukan bicara otonomi, tapi bica kepentingan nasional keselamatan umat manusi. Tak perlu eman-eman menolong rakyatnya, toh selama ini rakyat sudah menolong negara.

Kelima, bantuan yang diberikan oleh LSM, lembaga filantropi, atau donasi tidak boleh melangkahi kewenangan penguasa. Secukupnya digunakan untuk menolong korban yang bersifat sementara. Penguasalah yang wajib bertanggung jawab atas yang terjadi di negeri ini. Sebab penguasa hadir untuk mengurusi rakyat. Adapun lemba-lembaga donasi tak mampu meng-cover seluruh pembiayaan.

Alhasil, melalui Corona inilah Allah membuka kode rahasia ilahi. Allah menunjukkan siapa saja yang benar-benar mengurusi rakyatnya dan siapa yang lari dari tanggung jawab terhadap rakyatnya. Semoga Allah segera mengangkat wabah Corona dengan skenario terindah. Saatnya hitung mundur lockdown dari penguasa.[]

Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik-Media di Pusat Kajian dan Analisis Data)

Posting Komentar

0 Komentar