TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Corona Merajalela, Negara Bela Siapa?


Peta Indonesia mulai memerah sebagai tanda kian meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia. Tersebar 30 propinsi di Indonesia, hanya menyisakan 4 propinsi saja yang belum ada data pasien positif covid-19 per Minggu 29/3/2020. (Kompas.com, 29/3/2020). Jumlah ini diperkirakan terus meningkat dan entah kapan berakhir. Apalagi cara yang ditempuh saat ini masih dipertahankan dan jelas tidak menunjukkan hasil penghentian rantai penularannya. 
 
“Salus Populi Suprema Lex Esto” hanya pesan inilah yang disampaikan oleh Presiden untuk mengatasi wabah corona. Kutipan dari Marcus Tullius Cicero ini berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Justru menjadi tanya, rakyat yang mana? Apalagi realitanya jumlah kasus semakin bertambah dan angka CFR (case fatality rate) masih 8%.

Berperang "Tanpa" Senjata 

Kondisi APD (alat pelindung diri) yang minim membuat tenaga kesehatan (nakes) di garda terdepan bak perang "tanpa" senjata. Sudahlah covid-19 belum ada vaksin dan antivirusnya, ditambah resiko tertular dari pasien yang dicurigai atau positif covid-19. 

Tak heran banyak RS yang membuka lebar kesempatan berdonasi APD. Masyarakat pun tergerak untuk membuat dan berdonasi APD. Bahkan ada RS mengenakan APD alakadarnya dari jas hujan atau baju bekas di kamar operasi, juga modifikasi bahan lain asalkan bisa digunakan sebagai pelindung diri. Hal ini untuk mematuhi prosedur operasional standar penanganan corona. (m.cnnindonesia.com, 28/3/2020)

Jeritan kelangkaan APD makin santer terdengar ketika jumlah pasien terus meningkat sedangkan APD semakin menipis. Padahal APD menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus dipatuhi. Bila tidak, resiko tertular besar. Sudah banyak nakes yang positif dan meninggal karena covid-19 setelah kontak dengan pasien tanpa APD lengkap. 

Ironisnya, Indonesia merupakan negara pengekspor APD. Tercatat ada sekitar 25 produsen masker dan 23 produsen APD di Indonesia. Sebelum isu wabah corona membesar, produsen tersebut memang lebih banyak menggantungkan penjualannya ke pasar ekspor  lantaran penjualannya di pasar dalam negeri sangat kecil. Ekspor APD baru dihentikan setelah kebutuhan domestik meningkat. (katadata.co.id, 24/3/2020). Dan sejatinya APD akan terus dibutuhkan oleh nakes selama pandemi covid-19 ini terus berlangsung dan penularannya tidak diputus. 

Tak Sejalan Ucapan dan Tindakan  
Jika keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi maka prinsip tersebut seharusnya dijalankan sejak awal. Sayangnya sikap santuy lebih dipilih daripada prinsip yang diucapkan. Bahkan akses masuk dari negara terjangkit tidak ditutup. Pintu pariwisata pun masih dibuka lebar. Akibatnya setelah kasus meningkat cepat, pun CFR yang tinggi, baru melangkahkan kaki untuk bereaksi.

Desakan lockdown tak digubris. Justru pelaku lockdown wilayah mendapat peringatan keras karena kebijakan lockdown menjadi kewenangan pusat. Dikutip dari katadata.com, Tito dalam keterangannya kepada pers di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3) mengatakan "Sesuai dengan undang-undang pembatasan wilayah menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat dalam hal ini adalah presiden," 

Lantas bagaimana cara memutus rantai penularan sehingga covid-19 ini tidak terus menyebar? Cukupkah dengan physical distancing? Ketakutan ekonomi shutdown bila mengambil kebijakan lockdown salah satu alasan yang mengemuka. Namun membiarkan wabah berkepanjangan pun justru berdampak ekonomi ambyar juga rakyat berkurang jumlahnya karena menjadi korban.

Dengan demikian menjadikan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi tak lebih omong kosong tanpa aksi lebih. Peran negara telah hilang. Alih-alih menjadi pelindung dan perisai rakyatnya, minta bantuan rakyat justru malah menggejala. Ketidakmampuan mengurus rakyat inilah tanda sistem yang ada menganut ideologi kapitalisme. Peran negara tak lebih sebagai fasilitator. Negara pun beraktivitas demi meraih keuntungan duniawi. Tak peduli rakyatnya.

Islam Punya Solusi

Saatnya memutus rantai penularan. Jangan biarkan covid-19 terus menyebar. Kisah dulu bukan sekedar pelajaran. Itulah solusi Islam yang terdepan memghadapi wabah penyakit.  Jauh sebelum negara-negara kapitalis menjalankan. Hadits Nabi tentang penyikapan terhadap wabah Tha'un dan kisah Umar menjalankan syariat tersebut. "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).

Islam pun menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi negara. Kesehatan dijamin dan gratis dalam sistem Islam. Negara juga hadir sebagai pelindung dan perisai rakyatnya. Bukan cuci tangan dan menonton rakyatnya berjibaku.

Kesehatan dijamin negara dalam sistem Islam bukanlah omong kosong. Pembiayaan diambilkan dari kas baitul mal yang didapatkan dari sumber pengelolaan kepemilikan umum seperti pengelolaan kekayaan alam secara mandiri dalam sistem ekonomi Islam. Namun bila dalam kondisi defisit maka bisa ditarik pajak ke kalangan rakyat yang mampu dan sifatnya temporer. Dengan demikian rakyat terjamin kesehatannya disamping langkah-langkah preventif senantiasa dijalankan. 

Karenanya demi keselamatan rakyat sudah seharusnya mengembalikan posisi ke tempatnya masing-masing. Aturan pada syariat Islam. Negara sebagai penanggung jawab dan pengayom rakyatnya sebagaimana hadits Rasulullah saw yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari). 

Rakyat sebagai pihak yang diurusi dan dijamin kesehatannya. Demikianlah keselamatan rakyat diperhatikan, maka kembali pada sistem Islam menjadi keniscayaan. Wallahua'lam bisshowab.[]

Oleh Erwina (komunitas penulis Jombang dan praktisi kesehatan)

Posting Komentar

0 Komentar