Buzzer Berdusta, Pemimpin Berkuasa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengundang relawan, influencer, atau buzzer ke istana kepresidenan untuk membicarakan keputusan politik penting. Terbaru, Jokowi mengundang mereka ke Istana Bogor, Jawa barat pada 18 Februari 2020. Bahkan pertemuan tersebut menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet (Tempo.co 24/02).

Dari hal ini terlihat, peran dari buzzer itu sendiri sangatlah berpengaruh pada kesuksesan program kerja yang telah dirancang oleh presiden. Presiden membuat sebuah kebijakan sendiri dan mengundang buzzer ini untuk mendiskusikannya. Sehingga, kebijakan ini berjalan dengan dukungan dan kerja para buzzer tersebut.

Buzzer artinya pendengung atau penggonggong. Merupakan sebuah gerakan bayaran yang terorganisir menggunakan sosial media untuk mem-booming-kan sebuah informasi agar informasi tersebut cepat menyebar secara luas dan mampu membentuk opini umum di tengah-tengah masyrakat. Hingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut mendukung informasi tersebut. 

Kelompok buzzer ini banyak digunakan oleh para pebisnis, parpol, pengusaha, bahkan rezim untuk menjadikan produk unggulan atau kebijakan yang mereka keluarkan bisa cepat diketahui khalayak umum dan membuat masyarakat turut serta menyetujui kebijakan tersebut. Tujuan dari pembentukkan buzzer ini adalah untuk menciptakan disinformasi, menekan hak dasar manusia, mendiskreditkan oposisi politik dan membenamkan pendapat yang berlawanan. Dari hasil temuan riset juga membuktikan para buzzer di Indonesia menyebarkan pesan propaganda untuk mendukung pemerintah, menyerang oposisi dan menciptakan polarisasi publik (http://www.law-justice.co/artikel/73449/terbongkar-tujuan-buzzer-di-indonesia-untuk-menyesatkan-publik/). 
  
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa hari ini bersifat memaksakan kehendak diri. Mengabaikan peran staf ahli negara yang mampu memberi pandangan politik atau pun yang lainnya dalam melihat, meneliti, menimbang dan menilai sebuah kebijakan. Tentu hal ini akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap peran ahli pemerintahan lainnya.

Buzzer bayaran ini umumnya merupakan masyarakat relawan pendukung penguasa. Mereka dikucurkan dana hingga miliyaran untuk turut serta mensukseskan program kerja penguasa. Mereka bergerak atas apa yang dipesankan pada mereka. 

Tidak tahu menahu apakah program kerja tersebut membawa kemashlatan bagi masyarakat luas ataukah membawa kemudaratan besar. Akibatnya, mereka turut mendukung apapun yang dilakukan oleh penguasa. Pencitraan-pencitraan yang mengandung unsur dusta di dalamnya pun akhirnya mau tidak mau harus didukung. Padahal, tiap-tiap manusia pada akhirnya akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuatnya secara individu. 

Masyarakat hari ini masih memakai sistem demokrasi dalam menilai baik buruknya suatu kebijakan. Mereka sebagai suatu kelompok masyarakat diminta berkumpul dan menyatakan pandangan masing-masing terhadap suatu permasalahan. Ketika pendapat mayoritas memilih setuju untuk kebijakan tersebut diterapkan, maka kebijakan tersebut akan berjalan. Sedangkan suara minoritas yang menolak kebijakan tersebut tidak digubris dan bahkan harus mengikuti pendapat mayoritas. 

Dari tampungan aspirasi suatu kelompok masyarakat tersebut, maka hal ini menjadi keputusan final mewakili suara kelompok masyarakat lainnya yang tidak mengikuti musyawarah tersebut. Lantas, bagaimana bila ternyata suara minoritas yang kontra tersebut membawa kebaikan bagi masyarakat luas? Apakah diabaikan begitu saja sedangkan suara tersebut merupakan suara kebaikan bagi kemashlatan orang banyak? Begitulah sistem demokrasi yang rusak dan tidak menempatkan kemashlatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Dalam pandangan Islam, penguasa atau pemimpin adalah orang-orang yang dipercaya rakyat untuk berdiri menjadi pengayom, pelindung dan pengurus rakyat. Mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Ketika ia membuat kebijakan yang mengarahkan kepada kemashlahatan masyarakat, maka ia akan mendapat kebaikan (pahala) yang besar di akhirat kelak. 

Namun sebaliknya, ketika kebijakan yang diterapkannya hanya menguntungkan segolongan orang dan merugikan bahkan menyengsarakan rakyat banyak, maka ia akan dituntut tiap-tiap individu karena tidak menjalankan perannya sebagai pemimpin yang harusnya menyejahterakan rakyatnya. Jadi, apapun kebijakan yang akan dijalankan haruslah sesuai dengan pedoman hidup yang benar, yaitu al-Qur’an dan as-sunnah, sebab inilah pedoman yang sudah terbukti mampu mengatur seluruh kehidupan manusia. 

Baik menyelesaikan urusan individu-individu maupun masyarakat berbangsa dan bernegara. Bukan menetapkan kebijakan berdasarkan keinginan (keuntungan) sekelompok orang dan mengabaikan masyarakat yang lain. Aspirasi masyarakat memang penting untuk ditampung. Namun, keputusan yang dihasilkan haruslah disandarkan kepada Qur’an dan Sunnah dan tidak melanggar ketentuan-Nya agar menghasilkan keputusan yang membawa kemashlahatan bagi seluruh masyarakat. 

Inilah yang dilakukan para khulafaurrasyidin ketika menerapkan sistem pemerintahan khilafah sepeninggalan Rasulullah SAW. Para khalifah membentuk Majllis Ummat sebagai forum untuk mendengarkan keluh kesah rakyat dan memecahkan problem yang menimpa rakyat serta menjadi tempat pengontrol penguasa dalam membuat kebijakan. 

Anggota Majlis Ummat ini pun merupakan orang-orang pilihan dari tiap-tiap kelompok masyarakat yang dapat dipercaya ucapannya (ahli). Bukan sembarang orang. Sehingga, ketika bermusyawarah atas suatu permasalahan, mereka dapat memahami betul permasalahan tersebut serta mampu memberi solusi yang solutif. Adakah sistem pemerintahan yang begitu transparan  seperti pemerintahan yang dijalankan khulafaurrasyidin terwujud hari ini??

Dengan demikian, penguasa harusnya tidak memerlukan buzzer jika kebijakan yang dibuat semata-mata untuk kemashlahatan masyarakat umum, bukan golongan. Penguasa harusnya menyandarkan segala sesuatunya kepada aturan sang pencipta manusia agar apa yang diterapkan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kita sebagai masyarakat haruslah kritis terhadap seluruh kebijakan yang diterapkan penguasa. 

Tidak gampang membenarkan dan mempercayai serta menyebarkan apa yang diikuti kebanyakan orang tanpa meneliti lebih dalam lagi tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Sebab Rasulullah bersabda “Sungguh, akan ada sesudahku para pemimpin. Siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezhaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan akupun bukan golongannya...” (H.R an-Nasa’i, al-Baihaqi dan al-Hakim). Wallahua’lam bisshowab.[]

Oleh Qisti Pristiwani
Mahasiswi UMN Al Washliyah

Post a Comment

0 Comments