Benarkah Kalimantan Selatan Layak Jadi Gerbang Ibukota Negara?

Semenjak Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu, menjadi perbincangan hangat publik di negeri ini. Tidak luput bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dicanangkan sebagai gerbang ibukota negara baru nanti. 

Bahkan baru-baru ini tepatnya tanggal 9 Februari 2020 lalu dalam acara Hari Pers Nasional ada agenda seminar yang membahas kelayakan Kalsel sebagai gerbang ibukota baru dalam acara Seminar Forum Investasi Menggelorakan Kalimantan Selatan Gerbang Ibukota Negara. 

Dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menyampaikan ada delapan aspek kelayakan Kalsel untuk menjadi gerbang ibukota negara baru yaitu,

Pertama, secara geografis Kalsel berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Diyakini hal ini Kalsel bebas dari letusan gunung berapi dan gempa bumi. “Dari wilayah utara di Kabupaten Tabalong, dari wilayah tenggara di Kabupaten Tanah Bumbu jarak menuju rencana ibu kota negara yang baru tidak lebih dari 250 kilometer,” ucap Rudy Resnawan.

Kedua, sisi laut di wilayah Kalsel memiliki kedalaman yang memiliki standar untuk membangun pelabuhan samudera. Sehingga, sangat strategis menopang sentral poros maritim nusantara.

Ketiga, tersedia lahan dan kawasan untuk membangun sarana dan prasarana yang menopang gerbang ibukota negara. Khususnya di kawasan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan Kawasan industri di Kabupaten Tanah Laut. 

Keempat, Kalsel didukung ketersediaan energi listrik yang cukup. Bahkan provinsi berjuluk Bumi Lambung Mangkurat ini memiliki potensi membangun PLTU mulut tambang. Menurut, Rudy hal ini mengacu uji kelayakan dan kepatutan focus group discussion (FGD).

Kelima, dari segi infrastruktur Kalsel sudah memiliki Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru. Selain itu, ditopang tiga bandara di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru. Tiga Kabupaten tersebut berdekatan ibukota negara yang baru. 

Keenam, dari segi ketahanan pangan Kalsel tidak diragukan lagi, khususnya untuk ketersediaan beras. Selain surplus dan produksi padi tertinggi di Kalimantan, Kalsel juga sebagai penyangga beras nasional. 

Ketujuh, dari segi Pariwisata Provinsi Kalsel tidak kalah dengan daerah lain. Terlebih Pegunungan Meratus telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Saat ini sedang proses menuju Geopark Internasional. Di sepanjang Geopark ini banyak destinasi wisata bisa dikembangkan. Pada saatnya nanti, Kalsel menjadi tujuan utama untuk wisata dari ibukota negara. 

Kedelapan, Kalsel sangat siap sebagai pusat pengembangan inkubator startup digital, di mana bisa menjadi silicon Borneo Digital Valley. 

Bila dicermati secara mendalam benarkah semua aspek kelayakan Kalsel sebagai gerbang ibukota negara untuk kepentingan rakyat? Ada beberapa aspek yang patut diberikan catatan terkait kelayakan tersebut, antara lain: 

Pertama, secara geografis Kalsel bebas dari letusan gunung berapi dan gempa bumi. Memang benar potensi meletusnya gunung berapi dan gempa bumi tidak ada, tetapi bencana yang lain seperti banjir dan tanah longsor sangat rawan terjadi. Awal bulan Februari kemarin beberapa kecamatan di Tabalong terutama di kawasan utara mengalami banjir bahkan terparah sejak 20 tahun terakhir. Ketinggian air sampai atap rumah. (banjarmasinpost.co.id, 06/02/2020). 

Sementara di daerah Batulicin tepatnya di kilometer 79, perbatasan antara Desa Emil Baru dengan Gunung Raya, Kecamatan Mentewe, Senin (30/12/2019) sekitar pukul 11.00 Wita telah terjadi tanah longaor yang mengakibatkan akses jalan ditutup. (banjarmasinpost.co.id, 30/12/2019).  Padahal kedua kabupaten ini yang berdekatan dengan calon ibukota negara baru. 

Kedua, tersedia lahan dan kawasan untuk membangun sarana dan prasarana yang menopang gerbang ibukota negara, seperti Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Ada ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan nasional dengan pedesaan. 

Ambil contoh di Kabupaten Tanah Laut sendiri masih ada jalan pedesaan rusak sangat lama. Puluhan tahun terisolir lantaran jalan rusak, Kepala Desa Tebing Siring, Ketang Subagyo mengimpikan hibah jalan kawasan perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN) di Desa Ambungan, Kabupaten Tanah Laut (Tala). “Kami harapkan proses hibah jalan sepanjang 4,6 kilo meter segera terwujud. Agar jalan ke Desa Tebing Siring bisa diaspal semuanya. Sebab jika yang ada belum dihibahkan, maka sambungan jalan sepanjang 15 kilo meter tembus Kampung Tebing Siring terhambat,” katanya.  (apakabar.com, 17/01/2020). 

Ketiga, dari segi ketahanan pangan Kalsel tidak diragukan lagi, khususnya untuk ketersediaan beras. Berkebalikan dengan fakta. Selama empat tahun terakhir nampaknya menjadi masa-masa sulit bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Bagaimana tidak, sejak 2016 sampai 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Seribu Sungai ini terus bertambah. (kalsel.prokal.co, 23/01/2020). 

Keempat, dari segi pariwisata Provinsi Kalsel tidak kalah dengan daerah lain. Pariwisata selalu ditingkatkan sehingga di balik itu arus liberalisasi semakin menggerus Kalsel yang agamis. 
Inilah gambaran pembangunan kota dalam sistem kapitalisme yang semuanya berorientasi kepada kepentingan penguasa dan pemilik modal. Tidak mempedulikan bagaimana pemenuhan kepentingan rakyat. Penguasa sebagai pedagang, sedangkan rakyat diperlakukan sebagai pembeli. 

Berbeda dengan sistem Islam, yang telah memberikan tuntunan yang jelas bagaimana peran negara sebagai pelayan umat. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana hadits Rasul SAW.: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari). 

Ada koneksi antara kepemimpinan dan akhirat. Inilah sistem yang berlandaskan keimanan. Dalam hadits yang lain Rasul SAW. bersabda: "Tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan mencium bau surga." (HR. Bukhari). 

Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ia ditanya oleh seseorang. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak menutupi ka'bah dengan kain sutra?" tanya orang tersebut. Umar lalu menjawab: "perut kaum muslimin yang pertama". Umar lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dari pada membangun insfrastruktur. 

Bukan berarti Umar abai akan infrastruktur, namun beliau punya skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Masalah jalan adalah hal utama dari infrastruktur yang menjadi perhatian beliau. Umar bin Khattab bahkan pernah berkata: "Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Ta’ala, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’."
Itulah gambaran prioritas kerja yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Baik ketika dalam membangun kota ataupun sebuah negeri. Wallahu a'lam.[]

Oleh Haryati
(Aktivis Muslimah)

Post a Comment

0 Comments