TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Aspirasi Rakyat Terwakili oleh Buzzer?


Seringnya Jokowi memanggil para buzzer ke istana membuat riuh pengamat potik negeri. Dalam pertemuan tersebut mereka sering membahas isu-isu vital. Beberapa pertemuan yang telah mereka lakukan antara lain pertama, Jokowi mengumpukan para influencer dan relawan pada 18 pebruari 2020 di istana Bogor. 

Pertemun itu menyinggung isu penting tentang reshuffle kabinet. Kedua, Presiden mengumpulkan para tokoh media sosial dan relawan pada 3 Juli 2019, berselang enam hari dari putusan MK yang menolak gugatan pemilihan presiden dari lawannya, Prabowo Subianto. Ketiga, malam hari setelah dilantik menjadi presiden periode kedua, ia mengundang para relawan ke istana. 

Dalam pertemuan tersebut ia membicarakan tentang bergabungnya partai Gerindra dalam koalisi pemerintah. 
Keempat, Jokowi mengumpulkan para relawannya pada jumat 27 September 2019. Rizal Mallarangeng, koordinator relawan Golkar-Jokowi (Gojo) mengatakan para relawan dari berbagai organisasi ingin bersilatuahmi dan memberikan dukungan, simpati, serta pertimbangan seputar isu revisi UU KPK. Dalam diskusi itu diceritakan bahwa para relawan turut memberikan pertimbangan mengenai sejumlah isu yang terjadi, misalnya demonstrasi #ReformasiDikorupsi  di jakarta, revisi UU KPK, pemberantasan korupsi dan RKUHP. 

Dikutip dari Tempo.co direktur Indonesia Politician Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan sikap Jokowi bias dan tidak menghormati pimpinan formal seperti staf ahli atau menteri terkait. “Maka wajar jika kemudian terjadi silang pendapat soal reshuffle. Terburuknya jika kemudian publik tidak percaya lagi pada lembaga formal di masa mendatang”, lanjutnya.

Politikus PDIP Bima Arya juga mengkritik pembicaraan Jokowi dengan para buzzer yang membahas tentang isu reshuffle. Bima berharap jangan sampai presiden sendiri yang memancing kegaduhan politik dengan adanya isu resuffle, walau reshuffle sendiri  memang kewenangan penuh presiden.

Namun berbeda dengan Airlangga Hartarto yang tidak mempermasalahkan pertemuan presiden dengan para buzzernya. Politikus Golkar ini mengatakan tidak ada kekecewaan melihat pertemuan itu. Begitupula dengan Ahmad Muzani, politikus Gerindra ini mengatakan Jokowi punya cara sendiri dalam berdiskusi dengan para buzzernya. 
Seperti diketahui selama pemerintahan Jokowi, buzzer pro pemerintah bekerja sangat agresif. Para buzzer sangat aktif membela apapun keputusan pemerintah. 

Mereka kerap kali menyebarkan narasi yang berseberangan dengan kelompok masyarakat sipil. Pembelaan yang berlebihan berpotensi menjadi bumerang bagi presiden. Hal ini mengakibatkan citra presiden menjadi buruk dan legitimasi dukungan terhadap pemerintah juga melemah, ujar Savic Ali Direktur NU online.
Peneliti Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Mohammad Rinaldi Camil menilai ada pergeseran pandangan dan pemaknaan publik menyangkut buzzer. Pada awalnya buzzer merupakan profesi legal yang dimaknai secara netral karena kegunaannya untuk kepentingaan promosi dan menaikkan citra produk tertentu. Ia menjelaskan bahwa buzzer mulai dimanfaatkan di dunia politik pada tahun 2012. Yang gunanya untuk menaikkan citra seorang kandidat, namun pada saat itulah hoaks mulai bermunculan. 

Karenanya dalam hal ini penting adanya pertama, pencerdasan kepada publik dalam memilah dan memilih berita. Kedua, pemerintah diharapkan menerima kritik masyarakat yang berupa kontrol, bukan justru dilawan dengan kontra narasi. Ketiga, harus ada pengaturan legal terhadap buzzer politik tersebut.
Selama ratusan tahun negara Khilafah Islam telah menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat. Seorang kholifah  juga selalu mendengarkan aspirasi yang diberikan oleh rakyat didasari oleh banyaknya ayat dan hadist untuk selalu beramar makruf dan nahi munkar. Aspirasi rakyat dapat efektif apabila pertama, pemerintahan Islam mempunyai pandangan hidup yaitu Aqidah Islam yang darinya lahir syariat untuk mengatur seluruh urusan kehidupan termasuk aturan perundang-undangan. Sehingga sistem kontrol yang ada bukan karena ego masing-masing pihak namun demi kemaslahatan umat berdasarkan alasan syariat. Kedua, dibolehkannya berdiri banyak partai yang tugasnya adalah mengawasi kepala negara dan pemerintahan. Menjaga pemikiran Islam di tengah masyarakat dan memastikan pemerintah tidak menyimpang dari implementasi dan penyebaran Islam. 
Ketiga, media hidup untuk menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran. Keempat, semua warga negara berhak untuk mengoreksi dan memberi masukan kepada penguasa walau taruhannya adalah kematian. 

Rasulullah SAW telah bersabda, “Pemimpin para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muthallib dan seorang yang berdiri menentang penguasa yang zalim dan ia terbunuh karenanya”. Dengan demikian bila pemimpin hanya mendengar dari orangnya saja maka bukan hanya pelayanan kepada masyarakat tidak optimal pemerintahan akan berjalan menjadi dzalim. Wallahu ‘alam.[]

Oleh Ruruh Hapsari, ST
(Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar