Agar Aspirasi Rakyat Tak Sekadar Basa-Basi


Bak ditelan bumi, lama sekali kita tidak mendengar jargon ”Vox Populi, Vox Dei” (Suara rakyat adalah suara Tuhan) dan ”Membela yang benar, bukan membela yang bayar” yang sering diteriakkan dengan lantang oleh para aktivis di negeri ini. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, jargon ini memang menjadi ciri khas dalam penerapannya. Jargon yang mengingatkan begitu pentingnya seorang Presiden mendengarkan aspirasi/suara rakyat, ketika dia ditunjuk dan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri ini.

Tak hanya para aktivis saja sebenarnya yang sering berbicara "adagium” Vox Populi Vox Dei, namun juga para politisi di parlemen maupun para pakar hukum di negeri ini diawal reformasi bergulir. Namun kini semuanya terbungkam, seolah lelah dan tak berdaya menghadapi kekuasaan rezim yang semi otoriter. Berbagai persekusi yang marak akhir-akhir ini membuka mata kita, bahwa negeri ini tidak aman bagi para pengkritik rezim.

Yang menjadi pertanyaan adalah benarkah prinsip suara rakyat adalah suara Tuhan yang begitu diagungkan oleh negara penganut demokrasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh rezim petugas partai yang saat ini sedang berkuasa? 

TEMPO edisi 24 Februari 2020 melansir pendapat Direktur Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah. Beberapa catatan dikemukakan, bahwa Presiden Jokowi terlalu bergantung dan sangat percaya pada para buzzer. Mereka dikenal sebagai buzzer istana. Yakni para sukarelawan yang saat kampanye pemilihan Presiden, dengan gencar melancarkan pencitraan melalui media sosial. Sikap Jokowi yang semacam ini, dinilai sebagai sebuah sikap bias dari seorang kepala negara. Karena sukarelawan kampanye seharusnya tugasnya selesai ketika misi mereka selesai, yaitu memenangkan jagoannya, duduk sebagai pemimpin negara.

TEMPO juga memberitakan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2020, Presiden Jokowi mengundang para relawan dan buzzer ke Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka pembicaraan seputar reshuffle kabinet. Hal yang begitu penting karena menyangkut masa depan bangsa. Namun sayang, pihak-pihak yang diajak bertukar pikiran malah relawan dan buzzer. 

Seharusnya jika ingin mendapat masukan yang membangun, yang diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai disiplin ilmu. Termasuk mengundang tokoh tokoh yang cerdas dan kritis serta merepresentasikan rakyat. Bukankah saatnya semua elemen masyarakat berpadu dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik? 

Fakta ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat yang digembor-gemborkan negara demokrasi pun nyaris fiktif. Bagaimana tidak? Lebih mudah bagi penguasa untuk mengakomodasi kepentingannya sendiri dan pihak-pihak yang mensponsori kampanyenya, daripada mendengarkan keinginan rakyat secara sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, memberi kepercayaan pada para buzzer adalah kesalahan fatal.  Buzzer adalah mereka yang membuzzing atau menggelontorkan info pencitraan melalui sosial media. Buzzer tidak mewakili aspirasi rakyat. Pun mereka bekerja karena adanya bayaran yang tidak sedikit. Semua penuh dengan kepentingan. 

Apakah negara yang begitu melimpah sumber daya alam dan sumber daya manusia ini rela digawangi oleh penguasa yang tidak peka terhadap aspirasi rakyatnya?

Keterkejutan kita tak berhenti sampai disini. CNN Indonesia pada 26 Pebruari 2020 memberitakan, bahwa Pemerintah akan menggelontorkan dana bagi para influencer. Tujuannya untuk mendongkrak sektor pariwisata di tengah isu merebaknya virus corona. Dananya pun tak tanggung-tanggung, sebesar 72 milyar. Influencer, menurut CNN Indonesia di tajuk yang sama, adalah orang yang bisa memberi pengaruh pada masyarakat melalui sosial media.  Lagi-lagi pencitraan dan sisi positif kebijakan rezim yang mereka viralkan.

Jika diteruskan, hal ini tentu akan sangat mengganggu laju pemerintahan. Bahkan dikhawatirkan rakyat tidak lagi percaya pada rezim beserta seluruh lembaga-lembaga formal negara. Rezim pun berpotensi mengalami kegagalan dalam menyerap aspirasi publik. Karena landasan keputusannya bukan bersifat riil struktural, melainkan bersumber dari relawan pembisik yang kemudian mereka booming-kan sendiri secara masif melalui peran mereka selaku buzzer di dunia maya.

Maka sudah saatnya kita coba menoleh sistem lain yang berasal dari Sang Kholiq. Sebuah sistem yang sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menentramkan jiwa. Sistem itu tiada lain adalah sistem Islam dalam bingkai daulah Khilafah. Khilafah sebagai sistem kenegaraan berideologi Islam, melaksanakan amanah untuk mengurusi urusan umat. Tidak diragukan lagi keberhasilannya karena bersumber dari wahyu Ilahi. Dan telah terbukti diterapkan selama kurang lebih 1300 tahun pada masa Rasulullah Saw dan khalifah-khalifah setelahnya. 

Islam memperhatikan aspirasi publik, namun tidak juga menjadikannya sebagai standar dalam menjalankan Pemerintahan sebagaimana slogan “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”. Karena standar perbuatan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang pemimpin adalah hukum Syara yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah. Maka ketika aspirasi rakyat bertentangan dengan aturan Islam, khalifah akan mengabaikannya.

Dalam Islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa (khalifah) yang menyimpang karena khalifah adalah manusia biasa. Islam mengingatkan pentingnya mengoreksi kezaliman penguasa meskipun taruhannya adalah kematian. 

Rasulullah saw. bersabda: 
"Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya." (HR Abu Dawud).

Abdul Kareem Newell dalam buku Akuntabilitas Negara Khilafah mengatakan bahwa ada pengimbang kekuatan eksekutif Khalifah di dalam negara Khilafah, yaitu Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim. Rakyat yang merasa dizalimi oleh penguasa boleh mengadukan perkaranya kepada Mahkamah Mazhalim ini. Qadhi (hakim) di dalamnya secara berkala mengawasi seluruh pejabat negara dan hukum perundang-undangan yang dilaksanakan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syariah, tanpa ada penindasan kepada rakyat. Di sisi lain, individu warga negara maupun keberadaan partai politik yang melakukan koreksi terhadap penguasa bukan hanya boleh, tetapi wajib (QS Ali Imran [3]: 103). Inilah jaminan penyaluran aspirasi rakyat dalam Negara Khilafah.

Di dalam Khilafah terdapat struktur Majelis Umat yang menyalurkan aspirasi umat. Majelis ini dipilih dari rakyat dan anggotanya terdiri atas perwakilan umat Islam dan non muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Para anggota majelis ini mewakili konstituen mereka di dalam negara khilafah. Majelis ini tidak memiliki kekuasaan legislasi sebagaimana halnya lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi. Namun demikian, anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. 

Majelis Umat melakukan fungsi utamanya dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan di berbagai level dengan aktivitas musyawarah/syura dan kontrol/muhasabah. Terdapat perbedaan antara syura dan muhâsabah. Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan, sedangkan muhâsabah adalah melakukan penentangan setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan. Perlu ditekankan juga bahwa Majelis Umat bukan bagian dari struktur pemerintahan, karena itulah anggotanya pun bisa saja dipilih dari kaum wanita.

Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam Struktur Negara Khilafah (2005: 261-264) menjelaskan beberapa hal yang menjadi wewenang Majelis Umat, dimana pendapat majelis dapat bersifat mengikat Khalifah atau tidak mengikat. Wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dimintai masukan dan memberikan masukan kepada Khalifah terkait urusan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Dalam hal ini, jika aktifitas tersebut memerlukan pengkajian dan analisis yang mendalam, maka pendapat Majelis Umat tidak bersifat mengikat, bahkan Khalifah tidak harus merujuk kepada Majelis Umat. Namun, jika aktifitas tersebut tidak membutuhkan pengkajian dan analisis yang mendalam, pendapat Majelis Umat dalam hal ini bersifat mengikat, misalnya: permintaan rakyat atas perbaikan kota-kota dan penjagaan keamanan, dll.

2. Memberikan masukan terhadap penetapan hukum, tapi tidak melakukan adopsi hukum, dan pendapat Majelis Umat dalam hal ini tidak mengikat.

3. Mengoreksi Khalifah atas semua aktifitas praktis daulah. Pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat kecuali yang berkaitan dengan aspek syariah yang telah sempurna dilaksanakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Makhamah Madzalim.

4. Berhak untuk menampakkan ketidakrelaan terhadap para mu’awin, wali maupun amil. Pendapat mayoritas majelis dalam hal ini bersifat mengikat, kecuali jika pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat majelis wilayah di wilayah tersebut.

5. Membatasi calon-calon Khalifah yang sudah ditetapkan Mahkamah Madzalim. Pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat.

Di dalam Khilafah pun terdapat struktur media informasi, keberadaannya bukan sebagai pencitraan bagi Pemerintah, tetapi sebagai sarana dakwah. Khalifah pun tidak perlu repot dan menghabiskan dana yang cukup besar untuk membiayai buzzer dan influencer dalam melakukan pencitraan. Cukup dengan menerapkan Islam secara sempurna, mengurusi seluruh permasalahan umat dan tetap berpegang pada tali agama Allah, maka citra positif itu akan muncul dengan sendirinya.

Demikianlah, bagaimana Islam bisa menempatkan aspirasi rakyat agar tak sekadar basa basi. Mari kita bersama berdoa: 

اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين, اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان

“Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah kepada mereka untuk melakukan perkara terbaik bagi mereka, bagi Islam, dan bagi kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya, sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb Semesta Alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan memberikan nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb Semesta Alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang baik, di mana pun mereka berada.”
Aamiin Yaa Rabb..

Wallahu'alam bishshowab.[]

Oleh: Hj. Tia Damayanti, M.Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Masalah Sosial Politik)

Posting Komentar

0 Komentar