Adat Diseleksi, Syariat Ditaati


Pada bulan Maret 2020 ini, baru saja ramai perdebatan tentang ritual adat Mosehe Wonua Suku Tolaki-Mekongga. Hal ini dipicu tersebarnya video cerahmah di media sosial Seorang Ustadz, beberapa waktu Lalu saat Khutbah jum'at di salah satu Masjid di Kabupaten Kolaka.

Dilansir dalam Kendari,Telisik.Id - Tak terima atas muatan isi ceramah yang disampaikan   penceramah (Muzakir) yang diduga bernuansa Sara disalah  satu mesjid di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dilaporkan ke Polda Sultra. Kepala Bidang Hukum dan Ham Lembaga adat Tolaki Prov Sultra Khalid Usman didampingi Juru Bicara Tamalaki mendatangi Direktorat Reskrimsus Polda Sultra guna melaporkan hal ini.

"Pengaduan hari ini adalah adanya ceramah di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tentang menghina Suku Tolaki dengan kata-kata Mosehe itu adalah sirik akbar," ungkap Khalid Usman, Jumat (6/3/2020).

Mosehe itu adalah salah satu adat istiadat Suku Tolaki, cara berdoa kepada Allah SWT dengan cara disakralkan untuk lebih memenuhi terkabulnya doa tersebut. masyarakat Suku Tolaki-Mekongga yang menjadi pegiat acara tersebut menyatakan bahwa acara ini adalah bentuk menjaga amanah dari leluhur dan rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk ritual adat ‘Mosehe Wonua'

Dari sini, setidaknya penulis memahami dua hal: pertama, sensifitas seorang da'i terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang dari aqidah Islam, sehingga harus diluruskan. Kedua, rasa trauma yang mendalam terhadap berbagai musibah, terutama gempa dan tsunami yang terjadi di beberapa daerah seperti Palu, Sigi, Donggala dan Lombok). Masyarakat muslim menyakini bahwa musibah-musibah tersebut bukanlah terjadi secara kebetulan. Musibah tersebut sebagai peringatan atau azab dari Allah Swt. karena kemaksiatan manusia terlebih hal-hal yang berbau syirik.

 

Bagaimana Sejarah Adat Mosehe Wonua ? 

Tradisi tolak bala ada di banyak suku dan daerah di Indonesia. Masyarakat di Jawa melakukan tolak bala dengan melaksanakan bersih desa atau ruwatan massal. Cara yang cukup berbeda dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan bagian Selatan. Untuk menolak bela mereka melakukan ritual dengan melakukan upacara yang diikuti dengan cara mandi dan menyucikan tubuh. 

Selain di Jawa dan Kalimantan, tradisi tolak bala yang cukup unik juga dilaksanakan di kawasan Sulawesi Tenggara. Salah satu suku yang mendiami kawasan itu melaksanakan upacara penyucian kampung dengan melaksanakan Mosehe Wonua yang sangat meriah. Mari kita telusuri seperti apa upacara yang konon telah dilakukan sejak abad ke-13 ini hingga sekarang.

Dalam bahasa suku Tolaki-Mekongga, Mosehe memiliki arti melakukan sesuatu yang suci. Mo diartikan melakukan sesuatu dan Sehe memiliki arti suci. Berangkat dari sini, Mosehe Mekonga bertransformasi menjadi sebuah ritual yang diadakan secara rutin untuk menolak bala san menyucikan negeri dari hal-hal yang merugikan semua orang yang ada di dalam kawasan kerajaan Mekongga. Mosehe Wonua dilakukan sejak abad ke-13 saat Kerajaan Mekongga masih berjaya di kawasan Sulawesi Tenggara. Tradisi ini terus dipertahankan hingga raja-raja berikutnya yang bertahta dan memimpin masyarakat suku Mekongga yang masih bertahan dan menjadi masyarakat modern.

Sejarah Mosehe Wonua dahulu kala, tradisi ini dilakukan saat dua kerajaan melakukan peperangan. Untuk menyucikan semua dosa dan juga dendam, raja di Mekongga melakukan upacara Mosehe Wonua ini. Dalam upacara yang dilakukan ratusan tahun lalu ini, Raja Mekongga juga menjodohkan anaknya sehingga permusuhan akhirnya reda. Sejak Mosehe Wonua dilakukan pertama kali, tradisi ini jadi rutin dilakukan untuk menolak bala dan juga mara bahaya.

Dari abad ke-13 hingga abad ke-17 awal, tradisi ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring dengan berjalannya waktu, terutama saat Islam masuk ke Nusantara dan menyebarkan ajaran mereka di kawasan kerajaan Mekongga. Dari sini, unsur islami juga dimasukkan ke dalam ritual Mosehe Wonua.

Tradisi Mosehe Wonua Ritual penyucian negeri ini akhirnya disisipi doa-doa yang lebih islami. Selebihnya, urutan ritual tidak ada yang berubah seperti melakukan siraman kepada tubuh dari pemimpin atau raja yang dihormati. Saat Kerajaan dari Mekongga sudah tidak ada, masyarakat tetap melakukannya dan mengganti Bupati sebagai orang yang ditinggikan di dalam ritual.

Di era modern saat ini, Mosehe Wonua tetap dilakukan dan menjadi salah satu agenda besar pemerintah daerah. Saat ini Mosehe Wonua dilakukan di daerah Kolaka dengan Bupati Kolaka beserta wakil menjadi orang yang ditinggikan. Dua pemimpin ini dan istrinya akan disiriam dengan air suci setelah sebelumnya di arah pada area pemakaman raja dari Mekongga. Mosehe Wonua di era modern, tradisi ini berlangsung meriah dan disaksikan oleh banyak orang. 

Semua mata ingin menyaksikan seperti apa ritual yang sudah sangat tua ini. Masyarakat ingin tahu seperti apa sakralnya upacara yang diikuti dengan acara penyembelihan kerbau putih dan juga melakukan tradisi tari-tarian. Inilah sedikit ulasan tentang Mosehe Wonua yang sangat sakral dan legendaris.

 

Kedudukan Adat Dalam Pandangan Islam

Menyetir tulisan KH. Hafidz Abdurrahman, bahwa Adat-istiadat adalah produk pemikiran. Hanya saja, tidak dalam bentuk materi, tetapi non-materi. Karena itu adat-istiadat adalah bagian dari peradaban [hadhârah], bukan madaniyyah [produk materi]. Sebagai produk pemikiran, adat-istiadat itu lahir, atau terpancar dari akidah tertentu. Karena itu ketika adat-istiadat itu tidak bertentangan, atau sesuai dengan syariah Islam, tidak bisa serta-merta diklaim sebagai bagian dari Islam. Sebabnya, adat-istiadat tersebut lahir, atau terpancar dari akidah lain. Bukan dari akidah Islam.

Memang ada sebagian fuqaha' menjadikan adat-istiadat [al-‘âdat] dan konvensi [al-‘urf] sebagai dalil. Alasannya, karena Allah SWT memerintahkan: ”Jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh (QS al-A'raf [7]: 199).

Frasa, “wa'mur bi al-urf” (suruhlah mengerjakan berdasarkan kebiasaan) ini mereka gunakan sebagai justifikasi. Mereka menjustifikasi konotasi ini dengan beberapa masalah fikih, yang mereka klaim, ditetapkan berdasarkan penggunaan konvensi [‘urf]. Bahkan mereka juga mengklaim Nabi saw. telah mengakui sejumlah konvensi dan adat-istiadat. Karena itu bagi mereka adat-istiadat dan konvensi itu merupakan dalil syariah.

Mengenai QS al-A'raf ayat 119 di atas, yang mereka gunakan untuk menjustifikasi adat-istiadat sebagai dalil, jelas keliru.

Alasannya: Pertama, ayat yang mereka klaim sebagai dalil syariah ini sebenarnya tidak ada relevansinya dengan adat-istiadat atau konvensi. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah. Diturunkan sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Makna ayat ini adalah, “Ambillah perbuatan, akhlak masyarakat dan apa saja yang datang dari mereka, yang dibenarkan untukmu [Muhammad]. Kamu pun mudah [berinteraksi] dengan mereka, tanpa beban. Kamu tidak meminta jerih payah dari mereka, dan apa saja yang bisa memberatkan mereka, sehingga mereka lari.” Mengenai perintah, “wa'mur bi al-‘urfi” maknanya adalah perintahkanlah perbuatan baik. ‘Urf di sini konotasinya adalah al-ma'rûf [perbuatan yang terpuji]. 

Adapun klaim bahwa Nabi saw. telah mengakui adat-istiadat, atau konvensi, maka ini juga tidak bisa dijadikan dalil untuk menjadikan adat-istiadat atau konvensi sebagai dalil. Namun, yang harus dijadikan sebagai dalil adalah pengakuan Nabi saw. itu sendiri. Dengan kata lain, dalilnya bukan adat-istiadat, atau konvensi, tetapi hadis Nabi saw. 

Kedua, konvensi [‘urf], adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Jika dilakukan oleh individu disebut adat-istiadat [al-‘âdat]. Jika dilakukan oleh komunitas atau kelompok disebut konvensi [al-‘urf]. 

Semua perbuatan ini harus dilaksanakan berdasarkan syariah Islam. Ini karena setiap Muslim wajib melaksanakan perbuatannya mengikuti perintah dan larangan Allah SWT. Karena itu syariahlah yang harus menjadi patokan adat-istiadat atau konvensi. Bukan sebaliknya. Karena itulah adat-istiadat atau konvensi tidak bisa dijadikan, baik sebagai dalil maupun kaidah syariah. 

Ketiga, kadangkala adat-istiadat atau konvensi tersebut menyalahi syariah, kadangkala tidak. Jika adat-istiadat atau konvensi menyalahi syariah maka syariah datang untuk membersihkan atau mengubahnya. 

Hal ini karena di antara tugas syariah adalah mengubah adat-istiadat atau konvensi yang rusak, bukan memeliharanya. Jika adat-istiadat atau konvensi tersebut tidak menyalahi syariah maka hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil dan ‘illat syariah, bukan berdasarkan adat istiadat atau konvensi tersebut. Karena itu syariahlah yang menjadi patokan adat-istiadat atau konvensi. Bukan sebaliknya. 

Keempat, adat-istiadat atau konvensi tidak memiliki akar [ushûl], baik dalam al-Quran, as-Sunnah, maupun Ijmak Sahabat. Karena itu adat-istiadat atau konvensi tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai dalil syariah. Pasalnya, apapun tidak diakui sebagai dalil syariah, kecuali dinyatakan oleh al-Quran dan as-Sunnah. 

Kelima, adat-istiadat atau konvensi itu ada yang baik [hasan], dan ada yang tidak [qabîh]. Karena itu adat-istiadat atau konvensi yang tidak baik, pasti tidak diakui. Lalu apa yang membedakan antara adat-istiadat atau konvensi yang hasan dan qabîh? Akal atau syariah? Jika akal yang digunakan untuk membedakan hasan dan qabîh, maka pasti tidak mampu, karena tidak bisa menjangkau apa yang ada di balik hasan dan qabîh tersebut, yaitu pujian dan celaan [al-madh wa ad-dzam], atau pahala dan dosa [ats-tsawâb wa al-‘iqâb]. Jika akal tetap dipaksan untuk memutuskan maka hasilnya akan fatal dan kacau. Karena itu keputusannya harus diserahkan pada syariah, bukan pada akal. 

Keenam, mengenai konvensi yang menjadi istilah [al-ishthilâh] dan patokan [at-taqdîr] di masyarakat, maka istilah adalah penggunaan nama-nama untuk obyek tertentu, baik yang kemudian dikenal dengan makna hakiki menurut bahasa [haqîqah lughawiyyah], konvensi [haqîqah ‘urfiyyah], atau makna hakiki menurut syariah [haqîqah syar'iyyah], semuanya ini merupakan istilah. Sebagai contoh, penggunaan kata fi'il, fâ'il, maf'ûl di kalangan ulama nahwu adalah istilah. Kata shalat, shaum, zakat, haji dan jihad adalah juga istilah yang digunakan syariah. 

Adapun patokan [taqdîr] yang digunakan di tengah masyarakat, maka yang diakui adalah apa yang dinyatakan oleh nash. Yang tidak dinyatakan oleh nash tidak diakui. Selain itu, istilah dan patokan ini bukan merupakan adat-istiadat dan konvensi, sebagaimana yang mereka maksud. Ketujuh, mengenai sejumlah hukum yang diklaim menggunakan adat-istiadat atau konvensi sebagai dalilnya, maka ada dua kemungkinan: Pertama, hukumnya benar tetapi salah dalam penggunaan dalilnya. Kedua, Hukum dan dalilnya salah.

Alhasil, menjadikan aqidah dan syariah Islam sebagai timbangan dalam memahami masalah ritual adat ini menjadi suatu keharusan. Hal itu setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, secara umum kaum muslimin memang wajib terikat pada rambu-rambu yang diajarkan oleh Allah Swt. dalam Alquran dan Hadits, sebagai konsekuensi logis dari ikrar syahadat mereka. Kedua, masyarakat Suku Tolaki-Mekongga pada umumnya adalah mayoritas beraga Islam, maka menjadikan keyakinan masyarakat mayoritas sebagai tolok ukur sangatlah relevan. Adapun hukum adat, ia tidak boleh berdiri sendiri, adat harus dibawah kontrol agama. Sebagaimana adanya semboyan “Adat bersendikan Syara'/kitabullah”, membuktikan bahwa para pendahulu kita telah berusaha memposisikan adat dalam bimbingan agama, tentu dengan batasan yang tidak menyimpang dari hukum syara'. Wallahu a'lam.[]

Oleh : Risnawati (Penulis Jurus Jitu Marketing Dakwah)

 

Posting Komentar

0 Komentar