Yang Benar Tetap "KITAB SUCI DI ATAS KONSTITUSI"


Belum juga masalah tentang pernyataan Kepala BPIP bahwa "musuh terbesar Pancasila adalah agama", kini sudah membuat statemen lagi yang saya nilai sebagai akibat bagaimana hukum nasional termasuk konstitusi itu dibentuk sebagi human law

Quote:
“Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara. Sama, semua agama. Jadi kalau bahasa hari ini, konstitusi di atas kitab suci. Itu fakta sosial politik,” kata Yudian saat ditemui Tempo di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Orang-orang yang beragama dalam bernegara harus beralih dari kitab suci menuju konstitusi.

"Sekarang kita yang beragama ini, dalam bernegara harus beralih dari kitab suci menuju konstitusi. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola agama maka dia akan menjadi musuh terbesar kita. Seperti yang saya katakan, karena dia mayoritas yang masuk ke semua lini kehidupan, " kata Yudian saat ditemui di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (13/2/2020).

Pendapat Prof Suteki tetap:
"Kitab suci di atas konstitusi"

Mengapa? 
Karena negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum transendental atau disebut juga RELIGIOUS STATE OF LAW. Kita berpedoman pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 1 UU NRI 1945.

Sebagai homo homini socius, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Mereka berinteraksi, berkumpul membentuk keluarga, masyarakat, bangsa hingga terbentuklah suatu negara. 

Manusia menegara. Manusia menegara memiliki tujuan nasionalnya, bahkan tujuan imnternasional. Menurut J.J. Rosseau, bila ditinjau dari teori kontrak sosial, maka terbentuknya suatu negara bangsa tentu membutuhkan kesepakatan yang dalam negara demokrasi ditempuh dengan cara menjajagi volonte de tous (kehendak setiap orang) untuk menemukan volonte generale (kehendak semua orang). Di sinilah kita menemukan adanya hukum

Bila didasarkan pada pendapat Paul Bohanan, maka hukum yang disepakati oleh warga negara bangsa itu merupakan reinstitusionalisasi (pelembagaan kembali) atas nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang telah ada atau hidup di dalam masyarakat. Nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat itu dapat berupa nilai hukum agama maupun nilai hukum kebiasaan. 

Oleh karena suatu negara juga berhubungan dengan negara lain, maka nilai hukum juga meluas pada nilai hukum yang mondial, misalnya nilai hukum modern. Oleh karena itulah bahan untuk membangun hukum suatu negara bangsa dapat berupa bahan nilai hukum kebiasaan, nilai hukum agama dan nilai hukum internasional.

Indonesia sebagai negara bangsa oriental, tidak lepas dari pengaruh baik maupun buruk atas perkembangan global. Namun sangat disadari Indonesia memiliki dasar pengembangan negara bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya. Dasar itu tidak lain adalah Pancasila. 

Bila kita simak secara seksama, maka ketiga nilai hukum itu sebenarnya telah terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan--dikatakan sebagai dasar dari segala sila, nilai hukum kebiasaan (persatuan, demokrasi, kesejahteraan) serta nilai hukum internasional (kemanusiaan, HAM). 

Ketiga nilai hukum tersebut di atas kemudian mengejawantah menjadi kesepakatan membentuk negara berdasar hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). Macam apa negara hukum yang hendak kita bangun itu? Negara hukum yang hendak dibangun itu adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mah Esa. Lebih konkret lagi negara hukum itu adalah negara hukum transendental.

Sebagai negara hukum transendental, menurut Thomas Aquinas maka hukum yang direproduksi kembali melalui lembaga-lembaga supra dan infrastruktur negara (human law) seharusnya dijiwai nilai ketuhanan baik nilai hukum ketuhanan yang tertulis di kitab suci (scripture), maupun nilai hukum ketuhanan yang melekat pada alam (hukum alam/natural law). 

Sampai di sinilah secara logika sederhanapun kita bisa memahami dan menerima secara nalar bahwa kitab suci itu berada di atas konstitusi sebagaimana telah disebutkan di muka.Bila penalaran ini kemudian kita tarik garis lurus, maka logikanya seharusnya disadari bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci

Juga dapat kita nalar bahwa membaca, mengkaji, memahami, menjalankan bahkan menyebarkan (mendakwahkan) perintah Tuhan dalam kitab suci yang kebenarannya tidak perlu diragukan adalah sebuah kebolehan bahkan sebuah kewajiban bagi para pemeluknya. Inilah yang kita sebut dalam Islam: amar ma'ruf nahi munkar.  

Jadi, berdasarkan teori pembentukan hukum sebagai mana dikatakan oleh Thomas Aquinas, saya tetap berprinsip bahwa: "kitab suci di atas konstitusi".

Oleh Prof Suteki
Pakar Hukum dan Masyarakat

Post a Comment

0 Comments