Toleransi Islam Bukan Basa Basi


Sejak memasuki bangku sekolah, kita sudah mulai diperkenalkan dengan konsep hidup berdampingan dengan umat-umat beragama lain, menjaga kerukunan dan saling menghormati. Baik dalam penataran P4 maupun mata pelajaran seperti PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), yang mengajarkan tri kerukunan umat beragama yaitu meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. 

Semuanya tentu dimaksudkan untuk memahamkan generasi yang merupakan bagian dari masyarakat terhadap aturan kehidupan bermasyarakat yang beragam baik suku, budaya, ras dan agama. Kendati sudah dilakukan upaya edukasi demikian, nyatanya masih ada saja peristiwa yang tidak sejalan dengan norma-norma kerukunan antar umat beragama. Sebut saja aksi perusakan Musala Agape di Minahasa Utara Sulawesi Utara yang beberapa waktu lalu memicu reaksi keras Umat Islam. 

Tentu kasus ini tak bisa dianggap remeh, karena sudah melukai perasaan Umat Islam. Pemerintah sebagai pihak pengayom masyarakat harus mampu mengusut dan mengadili pelaku perusakan tersebut. Jangan sampai pula, pemerintah berbeda sikap dalam kasus yang sama. 

Misalnya saat terjadi penyerangan di Gereja Katolik Santa Lidwina Sleman Yogyakarta, Presiden Jokowi mengatakan tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di Indonesia. Sedangkan mengenai kasus perusakan musala di Minahasa Utara, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan perusakan tempat ibadah jika dibanding dengan jumlah tempat ibadah di Indonesia memiliki rasio yang sangat kecil.

Kasus perusakan tempat ibadah ini bukan satu-satunya bentuk intoleransi yang pernah terjadi di Negeri ini. Beberapa waktu lalu terjadi pula pelembaran batu oleh sekelompok orang pada Masjid al Amin di jalan Belibis Medan.
Imparsial menemukan adanya 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sejak November 2018 hingga November 2019. 

Mayoritas kasus intoleransi tersebut yakni pelarangan ibadah. "Setidaknya Ada 31 kasus yang kami monitoring melalui media, pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama atau intoleransi di Indonesia, bentuk beragam yang paling banyak dan dominan adalah pelarangan atau pembubaran ritual pengajian ceramah atau pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan, ada 12 kasus," kata Koordinator Program Penelitian Imparsial Ardimanto Adiputra. 

Padahal, negara ini telah mengadopsi dan menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi memiliki asas kebebasan beragama harusnya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam beribadah. Negara ini juga mengakui keberadaan agama, mendirikan tempat ibadah merupakan salah satu hak umat dalam menjalankan agamanya. Namun faktanya, ketika umat Islam menjadi minoritas di sebuah daerah, yang terjadi demikian adanya. Padahal tempat ibadah merupakan kebutuhan mutlak umat yang beragama.

Keberagaman dalam beragama adalah sesuatu hal yang lumrah dalam kehidupan. 

Bahkan keragaman ini diakui dalam Islam dimana tidak ada ajaran yang memaksakan seseorang untuk masuk ke dalam Islam.

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS. Al Baqarah: 256).

Begitu pula dalam sejarahnya, Islam telah diterapkan dalam masyarakat yang selalu majemuk. Tak pernah sekalipun sejak jaman Rasulullah menjadi kepala negara, Islam menjadi satu-satunya agama yang dipeluk. Tetapi masyarakat masih ada yang memeluk Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya, mereka hidup dengan rukun dan berdampingan. 

Agama-agama selain Islam tersebut diperlakukan sebagaimana adanya yaitu agama spiritual atau agama ritual. Bahkan untuk urusan tempat ibadah maupun kenyamanan beribadah hampir tak pernah ada masalah. Masing-masing agama diberikan fasilitas beribadah sesuai kebutuhan. 

Hak sebagai warga negara juga dipenuhi sama dengan yang muslim.
Keadilan dalam seluruh bidang publik baik sosial maupun ekonomi, mambuat tidak ada kecemburuan antara warga muslim dan non muslim. hal inilah yang membuat warga non-muslim menjadi senang berada dalam naungan daulah khilafah yang notabene menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan dan seluruh hal publik.


Oleh: Ratna Mufidah, SE

Posting Komentar

0 Komentar