Subsidi Terus Dicabut, Negara Terpapar Kapitalisme Akut


Para petani negeri ini tampaknya harus berhitung ulang untuk membeli pupuk selama 2020. Bagaimana tidak, pemerintah telah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi secara nasional. Tidak tanggung-tanggung, pengurangan ini mencapai 50%. Pengurangan subsidi pupuk ini berdasarkan keputusan Kementan serta Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan tentang Alokasi & Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsi.

Jawa Timur tak luput dari kebijakan ini. Di Kabupaten Blitar misalnya, pupuk bersubsidi berkurang puluhan ribu ton. Sebelumnya, tahun 2019, alokasi pupuk bersubsidi mencapai 116.200 ton. Sedangkan tahun ini hanya 53.624 ton. (mayangkaranews.com, 20/1/2020) Demikian pula di Tuban, Madiun, dan berbagai daerah di Jatim lainnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban, Darmadin Noor meminta agar para petani lebih mengoptimalkan pemanfaatan pupuk organik atau pupuk kandang. (bloktuban.com, 17/1/2020) Padahal nyatanya pupuk organik pun harganya juga tidak murah. Banyak petani yang tidak bisa nyetok sendiri dengan beberapa sebab. Baik alasan tempat ataupun kesibukan lain. Dan lagi, meskipun ramah lingkungan, pupuk organik dinilai lambat dalam menyuburkan tanaman. Sehingga para petani tetap lebih cenderung menggunakan pupuk non organik supaya panen berlimpah.

Kasi Saprodi Permodalan Pemasaran Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Blitar, Herman Widiono mengatakan, menurunnya alokasi pupuk subsidi ini tentu berdampak bagi petani, di antaranya harus membeli pupuk non subsidi jika pupuk subsidi tidak bisa memenuhi kebutuhan.(mayangkaranews.com, 20/1/2020) Tak bisa dipungkiri, hal itu pasti akan memberatkan para petani. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin justru setuju dengan kenaikan ini. Dia mengatakan, penyediaan subsidi pupuk hanya menimbulkan kegaduhan di lapangan. Pasalnya, setiap tahun ketika akan ada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu timbul kegaduhan. 

Di samping itu pupuk bersubsidi dianggap memanjakan petani. “Sudah sering petani dimanjakan subsidi, tapi tidak ada peningkatan produksi. Saya selaku pimpinan Komisi IV DPR mendesak pemerintah mencabut subsidi pupuk,” ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini yang mendapatkan pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya evaluasi. (sindonews.com, 6/2/2020)

Pernyataan ini sangat menggelitik. Memudahkan petani lokal dengan berbagai bantuan (layanan) yang memadai adalah tanggung jawab negara. Sebab, hasil dari pertanian ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi persediaan pangan masyarakat. Maka tidak selayaknya seorang pejabat negara yang notabenenya pelayan rakyat mengatakan demikian. Tepatkah seorang pelayan menganggap bahwa pelayanannya itu terlalu memanjakan tuannya?

Lalu, manja dari sisi mana? Nyatanya, petani seringkali justru merugi. Biaya produksi tak sebanding dengan harga jual hasil tani. Padahal, itu masih menggunakan pupuk bersubsidi. Bagaimana jika pupuk subsidi dikurangi? Tentu biaya produksi akan melambung tinggi. Jangankan untung, modal saja tidak kembali.  Hal itu tak lepas dari permainan harga oleh para mafia. Belum lagi jika keran impor dibuka. Mati kutu lah petani Indonesia. Sebab, hancurnya harga jual produksi mereka ada di depan mata. 

Selanjutnya, jika dikatakan pencabutan subsidi pupuk tidak berkorelasi dengan meningkatnya produksi tani, ingin meningkatkan seperti apa lagi? Selama ini hasil pertanian melimpah dan cukup untuk ketersediaan pangan negara. Akhir 2019 lalu misalnya, Mentan Amran Sulaiman mengatakan stok beras di gudang beras Bulog (GBB) Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan melimpah. Bahkan gudang tidak cukup untuk menampung beras lagi, sehingga harus sewa gudang untuk menampung produksi pangan kita. Dia mengatakan stok pangan nasional aman. (tempo.co, 30/9/2019) Dari tahun ke tahun stok pangan nasional banyak dan melimpah, dan tidak perlu impor. Namun negara justru impor ugal-ugalan. 

/Polemik Subsidi Terus Terjadi di Rezim Korporatokrasi/

Begitu nelangsanya kehidupan rakyat, khususnya para petani di sistem kapitalisme sekuler. Mirisnya, pencabutan subsidi tidak hanya terjadi pada pupuk tani. Pencabutan subsidi gas LPG, subsidi listrik, subsidi untuk pelajar tunanetra, juga untuk guru honorer pun sudah direncanakan. Begitu pula aliran gaji untuk pensiunan, terancam akan dihentikan karena dianggap memberatkan APBN. 

Inilah kezaliman rezim yang terpapar kapitalisme sekuler akut. Layak jika ada yang menyebut rezim semacam ini sebagai rezim korporatokrasi. Berbagai aliran dana untuk rakyat dikurangi bahkan disetop. Sedangkan untuk para pengusaha besar (korporasi) mereka alirkan begitu deras. Sebagaimana yang dilansir cnnindonesia.com pada 2018 lalu, di tengah pengurangan subsidi untuk rakyat, negara malah menyuntik subsidi mega untuk para konglomerat. Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun. (cnnindonesia.com, 17/1/2018) 

Ini jelas menunjukkan negara bukan bekerja untuk melayani rakyat, tapi untuk melayani para korporasi. Hubungan penguasa dengan rakyat tidak dianggap sebagai pelayan yang melayani tuannya namun negara justru menjadikan rakyat sebagai pasar dimana para pengusaha berebut mencari keuntungan. Subsidi hanya dimunculkan sekedar untuk meredam gejolak di masyarakat, bukan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberi layanan dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat. 

/Islam Solusi Masalah Subsidi/

Pandangan khas Islam berbeda dengan kapitalisme. Islam memandang kebutuhan asasi warga negara bukan saja meliputi kebutuhan dasar individu seperti papan, sandang dan pangan. Kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang bersifat komunal pun termasuk kebutuhan dasar (community primary needs) yang harus dipenuhi oleh negara.

Ini karena negara dalam Islam adalah penanggung jawab urusan rakyat (riayah syu’unil ummah). Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari-Muslim)

Negara Islam bertanggung jawab untuk memampukan setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar individu (papan, sandang, pangan) dengan mekanisme tidak langsung, yakni kewajiban bekerja bagi laki-laki (kepala keluarga). Maknanya, negara diberi tugas oleh syariat untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas dan iklim usaha yang kondusif.

Negara tidak sebatas wajib membuka lapangan pekerjaan, bahkan negara juga wajib menyediakan sarana dan prasarana, modal usaha yang diambilkan dari baitulmal. Modal diberikan cuma-cuma tanpa harus dikembalikan dengan sistem pinjaman ribawi.

Pemberian harta (subsidi) kepada rakyat tanpa kompensasi ini bisa diberikan berupa lahan pertanian, benih dan bibit, modal uang, harta yang langsung dimanfaatkan seperti sarana produksi traktor, mesin bubut, sarana perdagangan lapak di pasar dan sebagainya.

Bagi warga negara yang belum cukup keterampilan (termasuk dalam aspek pertanian) maka negara menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan sampai mereka memiliki skill yang cukup untuk bekerja, tanpa dibatasi waktu tertentu. Semuanya diberikan secara gratis tanpa pungutan. Tidak boleh ada laki-laki yang sebenarnya mampu tapi dibiarkan menjadi pengangguran. 

Dengan tidak adanya pengangguran, semua laki-laki bekerja, maka kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungan nafkah mereka dapat terpenuhi. Maka perempuan, anak-anak, lansia, orang berkebutuhan khusus tidak perlu untuk dipaksa bekerja memenuhi kebutuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapat tanggungan nafkah. 

Hukum tanggungan ini dapat beralih kepada kerabat (QS. Al Baqarah 233), bahkan berpindah kepada negara bila kepala keluarga dan kerabat yang ada tidak mampu bekerja karena keterbatasan/cacat fisik maupun pemikiran (idiot, gila), atau sudah bekerja namun tidak mencukupi untuk nafkah keluarga. Negara langsung memenuhi kebutuhan keluarga tersebut diambilkan dari baitulmal yang berasal dari pos zakat, pos harta milik umum, atau pos yang lain.

Tanggung jawab negara ini untuk seluruh warga negara Muslim dan kafir dzimmi. Kaya maupun miskin, semuanya mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan berbagai fasilitas umum dengan mudah. Sehingga tidak terjadi kasus subsidi salah sasaran sebagaimana yang diduga terjadi pada pupuk bersubsidi saat ini. Sebab semua berhak mendapatkan pupuk ini. 

Perlu ditekankan di sini bahwa negara seperti itu tidak akan muncul dalam sistem kapitalisme sekuler. Negara yang melayani rakyat atas dasar kewajibannya sebagai raa'in (pelayan) hanya terjadi pada negara Islam. Negara Islam ini dikenal dengan Daulah Khilafah ala minhanjjin nubuwwah.[]

Oleh: Kholila Ulin Ni'ma
Analis Mutiara Umat



Post a Comment

0 Comments