Subsidi Pupuk Dicabut, Petani Bangkrut!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar pemerintah mencabut subsidi pupuk bagi petani. Anggaran subsidi yang selama ini digunakan untuk pupuk sebagai input pertanian dialihkan untuk output pertanian berupa subsidi harga komoditas pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan bahwa subsidi pupuk hanya membuat petani terlena sehingga tidak mendidik. Untuk itu, pihaknya menyarankan supaya subsidi pupuk dicabut dan dialihkan melalui subsidi harga (6/12/2020, sindonews.com).

Sebelum isu ini digulirkan,  Kementerian Pertanian (Kementan) bersama DPR resmi sepakat alokasi subsidi pupuk pada tahun 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp 26,6 triliun. Alokasi tersebut turun dibanding tahun ini sebanyak 9,55 juta ton dengan anggaran Rp 29 triliun.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa desakan terkait pencabutan subsidi pupuk sudah lama terjadi. Pasalnya anggaran yang dikeluarkan negara mencapai rata-rata Rp18-20 triliun. Hal tersebut tidak mampu mendongkrak produksi sehingga perlu di evaluasi (sindonews.com).

Jikapun ingin melakukan evaluasi terhadap hasil produksi, maka jika dilihat dari segi  budidaya pertanian tidak bisa hanya dengan mengkambing hitamkan salah satu input saja. Selain pupuk, input pertanian meliputi benih, pestisida, lahan, ketersediaan air, kesuburan tanah, alat dan mesin pertanian. Faktor lain juga mempengaruhi seperti kondisi cuaca. Jika dilihat dari sudut pandang kebijakan pemerintah,  pencabutan subsidi bukan perkara baru. Bahkan kebijakan seperti ini menjadi andalan saat situasi keuangan negara goyah.

Pemerintah Indonesia telah mencabut subsidi atas inpu-input pertanian berupa pupuk, benih maupun racun pada racun hama dan penyakit tanaman sejak tahun 1998. Hal Ini tentu saja menyebabkan turunnya produktivitas petani di karenakan naikknya harga komponen-komponen yang menunjang produksi petani. Selain itu, banyak rumah tangga petani yang beralih profesi dan meninggalkan sektor pertanian. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Diheim Biru, menyebut bahwa jumlah petani hanya tinggal sekitar 4 juta orang. Angka itu ia peroleh dari laporan angkatan kerja nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Jumlah 4 juta jelas sangat kecil dibanding seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 264 juta orang. Meskipun di awal tahun 2020 belum ada data pasti berapa jumlah petani, namun jika usulan DPR untuk mencabut subsidi pupuk diterima pemerintah, maka akan semakin banyak petani bangkrut karena biaya produksi semakin tinggi. Jika jumlah petani kian berkurang akan memunculkan kekhawatiran bahwa produksi pangan tidak akan bisa mencukupi kebutuhan pasar.

Sikap anti terhadap subsidi wajar dilakukan oleh negara yang menganut asas kapitalisme-neoliberalisme. Artinya, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. Indonesia yang telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan menandatangani perjanjian Agreement of Agriculture (AoA) harus meratifikasi perjanjian antara lain mengurangi dukungan atau pencabutan subsidi domestik.

Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, maka Islam memandang subsidi dari perspektif syariah. Negara bukan bertindak sebagai perusahaan dan rakyat sebagai konsumen. Dalam Islam hubungan negara dengan rakyat adalah hubungan orangtua dan anak. Kehadiran negara justru merawat rakyat, bukan membiarkan rakyat atau justru menelantarkan rakyat.

Dalam Islam subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang diberikan oleh negara. Subsidi dapat dianggap salah satu mekanisme yang boleh dilakukan negara, karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat yang menjadi hak Khalifah. Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani. Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) (Zallum, 2004: 104).

Keberadaan subsidi tentu akan membantu petani untuk produksi dan pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan pangan negara. Negara  tak perlu terbebani dengan hilangnya harta negara untuk subsidi, karena sistem pengelolaan harta didasarkan pada sistem ekonomi Islam yang memiliki pos-pos pemasukan serta pengeluaran yang rapi serta detail.  Salah satu pemasukan terbesar adalah pengelolaan Sumber Daya Alam oleh negara dan hasilnya untuk rakyat. Dengan pengelolaan yang proporsional serta distribusi kekayaan yang tepat akan menjadikan negara mampu memenuhi kewajibanya dalam meriayah (mengatur) kebutuhan rakyat. 

Jika Indonesia benar-benar ingin mewujudkan negeri yang agraris dan mampu untuk swasembada pertanian harus meninggalkan sistem kapitalisme-neoliberalisme dan mengambil Islam sebagai solusi mengatasi permasalahan sektor pertanian.[]

Oleh Choirummintin Wulandari

Posting Komentar

0 Komentar