Rasulullah Suri Tauladan Umat Muslim

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad Saw haram hukumnya. Ia menegaskan hal itu pada Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu ( 25/1).  

Menurut Mahfud, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad Saw sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya karena dibimbing langsung oleh Allah Swt. 

Menteri Pertahanan pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mempertanyakan, setelah Nabi Muhammad Saw sendiri, adakah umat Islam yang bisa memerankan ketiga-tiganya seperti Nabi Muhammad? Menurut dia, umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Oleh karena itulah, menurut dia, dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad.

Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia ini menawarkan konsep negara islami, bukan negara Islam. Di dalam negara islami, yang ditekankan adalah nilai-nilai Islam, dipraktikkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Sementara bentuknya bermacam-macam; seperti Malaysia berbentuk kerajaan, dan Indonesia republik.

Menurut dia apa yang dilakukan negara-negara Islam dengan bentuk negara berbeda-beda, tidak melanggar ajaran Islam. Pasalnya, di dalam Al-Qur’an tidak menetapkan sama sekali bentuk negara yang harus dijalankan. Apa yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia sama-sama benarnya.  

Pernyataan Mahfud MD ini sungguh tidak masuk dilogika, karena sudah jelas bahwa Nabi Muhammad Saw telah mencontohkan secara lengkap melalui sunahnya termasuk di dalamnya tentang aspek pemerintahan dan masalah-masalah baru juga dapat diselesaikan dengan al-quran,  as-sunah, ijmak sahabat dan Qiyas. 

Sehingga ini sangat berbahaya karena bisa merusak iman umat muslim, pasalnya ketika kita melogikakan dengan sesuatu yang sama seperti Nabi Muhammad telah wafat, maka ajaran Islam sudah tidak perlud iikuti lagi. Berarti seperti hukum sholat,  menutup aurat yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw itu akan menjadi haram. 

Padahal, sudah jelas sebagai seorang muslim kita wajib menjadikan baginda Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan dalam setiap aspek  kehidupan termasuk juga dalam aspek pemerintahan. Rosulullah adalah suri tauladan yang baik, yang mana dari sifat, prilaku, tutur kata, perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah adalah pedoman atau sumber hukum bagi umat muslim, tak terkecuali juga dalam urusan politik. 

Beliau adalah sosok yang ideal, karena keberhasilannya dalam aspek bernegara tak dapat diragukan lagi, seperti yang dicatat dalam buku 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah (Michael H.  Hart) dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengruh di dunia. 


Menurut Imam al-Qarrafi (684) dalam salah satu karyanya, Anwar al-Buruq Fi Anwa'i al-Furuk mengatakan, ada tiga peranan yang dilakukan secara bersamaan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu: pengemban dakwah sebagai risalah Islam, sebagai kepala negara dan sebagai hakim setiap sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Sistem pemerintahan atau politik yang diwariskan Nabi Muhammad Saw adalah Khilafah,  yang mana Khilafah dipimpin atau dijalankan oleh seorang Khalifah yang diangkat atau dipilih oleh umat. Dan seorang Khalifah harus memerintah dengan Islam. Menerapkan Syariah Islam di tengah-tengah umat dan sumber hukumnya harus dari al-quran dan as-sunah merupakan suatu kewajiban pasti.

Dengan adanya penerapan syariah Islam ini, maka kesejahtraan umat akan tercapai karena seorang Khalifah harus menjamin kebutuhan umatnya yaitu sandang,  pangan,  papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. 

Dan kita bisa mengoreksi seorang Khilafah ketika telah menyimpang dari hukum Islam, karena Khalifah adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Ketika telah terbukti bahwa Khalifah telah melakukan kesalahan, maka langsung diadili di Mahkamah Mazhalim yang merupakan bagian dari stuktur Khilafah. 

Sampai sini kita bisa melihat bahwa sistem Isam  yaitu khilafah sungguh telah terbukti menjanjikan sebuah kesejahtraan untuk umat dan terhindar dari kepentingan politik seperti korupsi yang dilakukan di sistem demokrasi ini.[]

Oleh  SITI NUR AFIA,Amd.,farm 

Posting Komentar

0 Komentar