Penguasaan Asing Dibalik Hak Konsesi Bandara Komodo


  Pemerintah telah meneken perjanjian dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo. Konsorsium Cinta Airport Flores (CAF) yang terdiri dari Cardig Aero Service dan Changi Airports International akan mengelola bandara di Labuan Bajo, Flores, NTT ini. Cardig sebagai perusahaan swasta nasional memiliki 80% dari total saham dan selebihnya Changi hanya 20%. Konsorsium ini akan melakukan investasi sebesar Rp. 1,23 triliun dengan biaya operasional Rp. 5,7 triliun selama 25 tahun atau sampai 2044. Usai penandatanganan KPBU Bandara Komodo, CAF akan menyelesaikan beberapa dokumen keuangan untuk selanjutnya bisa mengelola bandara pada bulan Mei. Sambil menunggu hal tersebut, Kemenhub akan melakukan renovasi landas pacu atau runway agar bandara ini siap melayani penerbangan internasional. (https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4890704/bukan-dijual-bandara-komodo-dikelola-swasta)

  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan Bandara Komodo tidak dijual melainkan hanya dikelolakan kepada swasta, berupa hak konsesi selama 25 tahun. Pemerintah berdalih bahwa hal ini akan menghemat APBN karena pemerintah tak lagi mengeluarkan dana untuk mengelola Bandara Komodo. Dan dana yang seharusnya dialokasikan untuk Bandara Komodo, bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah lain, seperti pembangunan pelabuhan di Papua, Sulut dan sebagainya.

  Langkah pemerintah ini semakin menegaskan cengkeraman asing tidak akan surut/berkurang, namun akan semakin menampakkan eksistensinya, bahkan semakin kuat. Indonesia memang menganut ideologi Kapitalis (Kapitalisme) yang meniadakan atau mengurangi campur tangan negara dalam mengelola negeri ini. Rakyat diminta untuk bisa mandiri memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam masalah transportasi. 
 
  Pengelolaan atas transportasi dan segala derivatnya dilemparkan kepada swasta yang pastinya masih memandang untung rugi atas pelayanan yang diberikannya. Pemerintah melempar tanggung jawabnya sebagai pengatur urusan rakyat kepada swasta. Di sisi yang lain, pemerintah terus memeras rakyat dengan berbagai macam pajak. Belum lagi biaya hidup yang semakin tinggi karena untuk mendapatkan pelayanan harus menguras isi kantong lebih banyak karena ‘swastanisasi’ layanan publik. Rakyat itu sudah jatuh tertimpa tangga. Lagi-lagi pemerintah selalu meminta pengertian rakyatnya dengan berbagai macam dalih. Inilah sejatinya Kapitalisme, yang akan memenangkan pemilik modal dengan mengorbankan rakyat, meski rakyat adalah pemilik sah negeri ini.

  Dalam Islam, transportasi adalah salah satu layanan publik yang harus diberikan penguasa kepada rakyatnya. Alat transportasi maupun sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran maupun kemudahan rakyat untuk mengakses transportasi. Temasuk dalam hal ini adalah jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain, disamping alat transportasi yang layak. Maka penguasa harus menyediakan semua itu dengan gratis atau dengan harga murah. Negara yang harus menyediakannya dan tidak melimpahkan tanggung jawab itu kepada swasta.

  Penguasa tidak boleh memberikan akses pelayanan transportasi kepada swasta apalagi asing. Karena transportasi menjadi ‘barang’ vital untuk menunjang kelancaran dan kemudahan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tidaklah layak penguasa membiarkan swasta ataupun asing untuk menguasai negeri melalui penguasaan layanan vital, termasuk bandara.
Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman (TQS. An-Nisa’ [4]: 141).

  Dalam Islam juga dikenal tiga kepemilikan yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Bandara, jalan pelabuhan dan lain-lain adalah termasuk kepemilikan umum yang individu maupun negara tidak boleh menguasainya. Maka negara berkewajiban untuk mengelola bandara, jalan, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya, tidak menyerahkannya kepada individu, swasta bahkan asing, dengan alasan atau dalih apa pun.   

  Lantas bagaimana, penguasa akan memberikan pelayanan publik kepada rakyat yang menjadi tanggung jawabnya? Lagi-lagi Islam dengan sempurna mengaturnya. Yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya untuk bisa mendapatkan dana sehingga bisa memberikan layanan yang gratis bahkan murah kepada rakyat, termasuk menyediakan fasilitas umum berupa akses jalan, bandara, pelabuhan dan lain-lain.

Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang dan api (HR. Abu Dawud).
Negaralah yang akan mengelola tiga hal di atas untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan publik dengan gratis atau murah. Wallahu a’lam[]

Oleh: Siti Maftukhah, SE. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Post a Comment

0 Comments