Pemberantasan Korupsi Payah, Bagaimana Nasib KPK?


Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan penanganan perkara korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di sebut payah. Penilaian ICW ditanggapi oleh Jubir KPK Ali Fikri, bahwa pemilaian tersebut kurang pas mengingat KPK terus berusaha melakukan sejumlah pengembangan kasus dan penahanan tersangka korupsi. Bukti keseriusan ini bisa dilihat dari penetapan tersangka Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan 14 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). 
https://news.detik.com/berita/d-4890636/respons-kpk-soal-icw-sebut-penanganan-korupsi-sekarang-payah

 KPK adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi. Sejak dilantiknya Dewan pengawas KPK dan Komisioner KPK jilid V periode 2019-2024, sejumlah kalangan dan masyarakat menggantungkan harapan besar kepada kepemimpinan KPK yang baru dalam pemberantasan korupsi yang semakin massif terjadi. Inilah yang menjadi tantangan berat bagi KPK yang baru, jika mampu maka akan di apresiasi dan diacungin jempol dan jika tidak KPK akan menuai banyak kritis seperti halnya yang dilakukan oleh ICW.

Kritik dari ICW tentu beralasan, karena sampai saat ini kinerja KPK hanya mampu menuntaskan permasalahan korupsi skala kecil, tetapi untuk kasus korupsi yang skala besar hingga melibatkan para pejabat pemerintahan, sulit bagi KPK untuk menyentuhnya. Terbukti pada kasus Century, BLBI dan E-KTP yang sampai saat ini belum terungkap siapa saja yang terlibat didalamnya. Ini menunjukkan bahwa upaya KPK untuk memberantas korupsi terkesan tebang pilih. 

KPK memang mempunyai kewenangan untuk menangkap siapa saja yang melakukan tindak pindak korupsi, namun faktanya KPK tidak leluasa menjalankan tugasnya, jika berbenturan dengan kepentingan negara dan pejabatnya. 

Hal ini di tunjukkan dari pernyataan yang disampaikan  oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Megawati Soekarnoputri yang menghendaki pembubaran KPK, yang menilai KPK sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga ad hoc (bersifat sementara) dan mengakhiri perannya di Indonesia, tegasnya.

Adanya upaya mengaborsi peran KPK dengan UU KPK yang baru, semakin mengerdilkan peran KPK untuk memberantas korupsi. Seperti terlihat dalam pasal 21 ayat 4 yang memangkas kewenangan KPK hanya boleh mengambil alih penyidikan kasus korupsi yang di tangani oleh polisi dan jaksa. Dengan adanya KPK saja, kasus korupsi di negara ini tidak pernah tuntas, apalagi jika tidak ada KPK tentu saja korupsi menjadi wabah penyakit yang menular yang akan menghantarkan negara ini pada kehancuran. 

Korupsi memang menjadi masalah sistemik bangsa ini, artinya keberadaan korupsi adalah buah penerapan sistem batil yang memisahkan aturan agama dari kehidupan (sekulerisme) Walaupun ada KPK namun masalah korupsi tetap merajalela di negeri ini. Justru keberadaan KPK menjadi momok bagi penguasa yang mengakibatkan penguasa dan para pejabatnya tidak leluasa mengambil kekayaan rakyat untuk kepentingan mereka, tanpa memperdulikan rakyat menjadi korban dari apa yang dilakukan oleh penguasa dan para pejabatnya.

Permasalahan korupsi tidak akan pernah tuntas, jika sekulerisme yang merupakan anak kandung dari kapitalisme yang menjadi rujukannya. Karena sistem kehidupan ini memberikan hak kepada manusia untuk membuat undang-undang. Padahal hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas, jika manusia membuat hukum yang terjadi adalah permasalahan bangsa ini akan semakin bertambah dan tidak kunjung terselesaikan.

Perlu sistem yang shohih untuk menuntaskan masalah korupsi hingga keakarnya. Sistem shohih itu adalah sistem Islam yang memiliki aturan yang komprehensif dalam menuntaskan semua permasalahan kehidupan manusia. Sistem Islam yang berasal dari Sang pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini terbukti selama 1300 tahun telah di terapkan secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyyah.

Adapun mekanisme yang dilakukan oleh sistem Islam untuk memberantas korupsi. Pertama, dengan menerapkan sistem penggajian yang layak, agar aparat pemerintah bekerja sebaik-baiknya. Hal itu sulit dilakukan jika gaji yang mereka tidak mencukupi.  

Kedua larangan menerima hadiah dan suap, karena hadiah dan suap yang diberikan oleh seserang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu.  

Ketiga perhitungan kekayaan bagi para pejabat, sebagai cara efektif mencegah aparat berbuat curang.  

Keempat teladan pemimpin, pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpindalam sebuah negara menjadikan takwa sebagai landasan melaksanakan tugasnya.  Dan kelima memberikan hukuman setimpal agar orang takut menerima resiko yang akan mencelakai dirinya. Hukuman ini berfungsi sebagai efek jera yang membuat orang kapok melakukan korupsi.

Demikianlah mekanisme Islam dalam memberantas korupsi hingga tuntas, yang  hanya bisa di terapkan dalam sistem khilafah. Bersegeralah Indonesia untuk menerapkan Islam Kaffah, agar dapat membawa umat kepada keberkahan dan kesejahteraan.[]

Oleh : Siti Rima Sarinah
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar