Orang Miskin Dilarang Nambah Anak


Sumir betul langkah salah satu gubernur di wilayah timur akhir pekan ini. Melihat angka stunting 48% dan angka kemiskinan sebesar 27% pada salah satu kabupaten di wilayah pimpinannya, ia buru-buru menggerakkan seluruh petugas medis dan kepala desa agar melarang masyarakat miskin menambah jumlah anak.

Aparatur perangkat daerah dan lembaga gereja pun diarahkan untuk mengendalikan pertambahan penduduk pada keluarga miskin termasuk kelahiran dari keluarga tanpa pernikahan yang sah. Sementara bupati daerah tersebut sedang konsentrasi pada bidang wisata, tetap diminta hingga boleh memberi sanksi kepada yang masih mau menambah anak dan menekankan penggunaan alat kontrasepsi.

Problem kemiskinan dan stunting yang saling berkaitan ini harus dipandang sebagai masalah sistemik. Sistem kapitalisme adalah biang dari semua kerusakan. Dalam bidang kesehatan, perlu dievaluasi adanya fenomena ibu hamil yang sedikit ke bidan atau fasilitas kesehatan, apakah karena berhadapan dengan mekanisme BPJS Kesehatan yang tidak sederhana dan memalak rakyat, rendahnya kualitas pelayanan atau rendahnya responsibilitas tenaga kesehatan. Karena ibu-ibu tersebut cenderung mengadukan kehamilannya hanya pada dukun beranak dan tim doa, menyebabkan pengetahuan akan gizi janin tidak memadai.

Dalam ekonomi, perlu dipastikan akses keluarga miskin terhadap pangan bergizi, seberapa besar peluang lapangan kerja bagi para suami (karena tingkat pengangguran terbuka juga meningkat) dan bagaimana upaya pemerintahnya mewujudkan kesejahteraan tanpa inflasi dan kesehatan penuh jaminan. Terlebih jika selama ini pertanian masih tergantung dengan musim penghujan, migas Blok Kolbano sudah dikangkangi perusahaan asing, budidaya kerang musti bersaing dengan perusahaan besar, rakyat sendiri mendapat remah recehnya pun tidak. Nampaknya pemerintah daerah jelas akan kewalahan juga, karena ini problem sistemik, yang mana pemerintah pusatnya juga masih betah dengan sistem kapitalisme, semua urusan serba dikapitalisasi, meminggirkan kaum marginal di pelosok negeri.

Apapun alasan dibalik kebijakan ini, melarang memiliki atau menambah anak bukanlah solusi. Anak laki-laki adalah ayah masa depan, anak perempuan adalah ibu masa depan. Jumlah mereka yang merajai bonus demografi tak dapat kita bendung. Justru jumlah yang banyak adalah anugerah sumber daya manusia. Maka akan menjadi bom waktu jika tidak dari sekarang, mengontrol kualitasnya, bukan mengontrol jumlahnya. Ini terkait erat dengan ideologi yang diadopsi negara dan konsep kepemimpinan.

Terbukti pada masa Kekhalifahan Islam yang menaungi berbagai suku dan agama dalam tiga belas abad atas sepertiga daratan dunia. Ideologi Islam dan kepemimpinan khalifah memberikan kemudahan bagi tiap keluarga dalam hal menambah keturunan dan memastikan kualitasnya. Seiring itu tugas khalifah lah yang juga harus menambah ekstra ri’ayah (pengurusan) yang harus diterima tiap jiwa yang lahir ke dunia. Khalifah Umar bin Khattab ra dan istri bahkan pernah ikut menyambut kelahiran penduduk barunya di ujung kota, bahkan mendoakan khusus dan memberikan santunan makanan pokok serta santunan masa menyusui, pada yang dhuafa atau berkecukupan, apapun agamanya. Kemudian beranjak dewasa dimudahkan aksesnya pada pendidikan dan pekerjaan.

 

Mary McAleese (Presiden ke-8 Irlandia) adalah seorang anggota Delegasi Gereja Katolik Episkopal untuk Forum Irlandia Baru pada 1984 dan anggota delegasi Gereja Katolik ke North Commission on Contentious Parades pada 1996. Ketika mengingat musibah kelaparan di Irlandia yang menyebabkan 1 juta penduduknya meninggal dunia pada tahun 1847 (The Great Famine). Mary McAleese berkata dalam siaran persnya, “Sultan Ottoman (Khilafah Utsmani) mengirimkan tiga buah kapal, yang penuh dengan bahan makanan, melalui pelabuhan-pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa Irlandia tidak pernah melupakan inisiatif kemurahan hati ini.”.

Berbeda kondisi saat ini, Indonesia gemah ripah loh jinawe, musti merefleksi firman Allah SWT pada terjemahan surah An Nahl ayat 112 yang berbunyi “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.”. Nikmat Allah SWT yang diingkari oleh manusia menyebabkan kelaparan salah satunya karena abai terhadap ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya dan berpihak pada aturan yang datang dari selain-Nya seperti kapitalisme, demokrasi dan sekulerisme.

Sementara itu ada pula anjuran dalam agama Islam untuk memiliki anak dan berjumlah banyak tanpa takut kelaparan dan kemiskinan karena ada sistem besar dalam Islam yang menjadi rahmat bagi umat manusia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya jumlah kalian) dihadapan umat-umat lain (pada hari kiamat nanti).”. Anjuran ini dibarengi dengan kebijakan ideologis khas Islam. Secara holistik (kaaffah), semua bidang baik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain berasas pada wahyu Allah Subhanahu wata’ala tanpa diskriminasi. Juga tanpa ampun pada imperalisme dan cara licik kapitalisme atas rakyatnya seperti saat ini yang kita bersama alami. Semoga ini segera berakhir.[]

Oleh : Zawanah Filzatun Nafisah

(Mahasiswi Uniol 4.0 Diponorogo)

Link Berita:

https://www.gatra.com/detail/news/469127/kesehatan/tekan-kemiskinan-laiskodat-melarang-orang-miskin-beranak

http://www.sergap.id/gubernur-larang-keluarga-miskin-punya-anak-lagi-intim-harus-pakai-kondom/

Post a Comment

0 Comments