Mewujudkan Kesejahteraan Buruh dengan RUU Omnibus Law, Mungkinkah?


Sebagaimana diberitakan bahwa buruh di Kabupaten Asahan yang tergabung dalam konfederasi serikat buruh sejahtera Indonesian (K SBSI) menolak rencana undang undang Omnibus cipta lapangan kerja, karena dinilai akan berdampak buruk dengan buruh. Permintaan penolakan UU  yang dinilai memiskinkan buruh tersebut dilakukan KSBSI dihadapan anggota DPRD Asahan. Mereka meminta anggota DPRD Asahan dan pemerintah menolak UU tersebut.

" Kami minta Bupati Asahan dan DPRD untuk menolak pasal pasal Omnibus Law dan diminta selesaikan kasus Ketenagakerajaan di perusahaan," sebut koordinator aksi, Rahmad, Senin (20/1/2020).(Sumutantaranews.com)

 

Wacana omnibus law merupakan komitmen presiden untuk menghilangkan regulasi yang panjang dan berbelit - belit. Harapannya dengan omnibus law bisa meningkatkan investasi. Menurut presiden iklim investasi yang kondusif dan meningkat akan memicu pertumbuhan ekonomi bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan tingginya produksi berdampak pada besarnya penyerapan akan kebutuhan tenaga kerja. Namun benarkah demikian??

Yang ada Nasib buruh akan semakin jauh dari sejahtera. Hal ini dikarenakan , RUU Omnibus Law  ini pada dasarnya adalah kebijakan yang berpotensi memuluskan jalan dan menganak-emaskan para investor serta pengusaha. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, Pemerintah akan merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Di antaranya soal pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sectoral.

Dengan menelaah berbagai kebijakan yang di revisi tersebut, maka sangat memungkinkan regulasi ini tidak akan menguntungkan para buruh.Karena negara berperan hanya sebagai fasilitator dan regulator, yang berlepas tangan dari tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup buruh serta menyerahkan nasib buruh pada mekanisme pasar. Kebijakan seperti ini tentu berpotensi merugikan kaum buruh karena negara lebih mengutamakan investor dan pengusaha, dibanding mewujudkan harapan kaum buruh untuk menuju sejahtera.

Apalagi Kalau melihat nilai investasi asing di Indonesia lebih besar dibanding investasi domestik. Pola berpikir yang selalu dikembangkan adalah kemajuan pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar. Membuka kran investasi dalam rangka mendapat dana yang besar. Sektor SDA masih menjadi primadona lahan investasi.

 

Investasi asing yang paling besar di sektor listrik, gas dan air. Posisi kedua di sektor perumahan, kawasan industri dan perumahan. Selanjutnya disusul oleh sektor pertambangan, transportasi, telekomunikasi dan lainnya. Artinya, keberpihakan regulasi omnibus law kepada pengusaha masih sangat besar. Hal demikian diperkuat dengan RUU ketenagakerjaan dalam Omnibus Law.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, RUU ketenagakerjaan berpotensi merugikan buruh. Di antaranya terletak pada adanya pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA kasar, jam kerja fleksibel dan upah bulanan yang diubah menjadi upah per jam (www.teropongsenayan.com, 27 Desember 2019).Oleh karena itu, KSPI menolak RUU ketenagakerjaan dalam draft omnibus law.

Memang spirit dari Omnibus Law tersebut merupakan menghilangkan hambatan regulasi bagi investasi. Sedangkan investasi asing akan mempersyaratkan hal - hal yang harus disepakati. China termasuk investor terbesar di Indonesia. 


China tertarik berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik dan pembangunan smelter yang padat karya. Konsekwensinya, tenaga kerja dari China membanjiri Indonesia. Tentunya RUU ketenagakerjaan dengan poin pembebasan TKA buruh kasar sangatlah tidak memihak rakyat yang masih terbelit kemiskinan.


Yang paling berbahaya dari investasi asing berupa bahaya secara ideologis. Asing bisa mempengaruhi kebijakan - kebijakan politik, pemerintahan dan ekonomi pemerintah Indonesia. Bukti dalam hal ini, Menkopolhukam yang menegaskan bahwa pemerintah RI tidak mau ikut campur urusan dalam negeri China. Pemerintah RI menjadi lupa akan falsafah ideologinya sendiri yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama bahwa penjajahan itu tidak berperikeadilan dan berperikemanusiaan.


Sedangkan dari aspek investasi domestik. Tentunya draf omnibus law yang dibahas tertutup yang hanya melibatkan pengusaha dan DPR akan mudah untuk disahkan. Sedangkan anggota DPR yang notabenenya 74 persen berasal dari partai pendukung pemerintah. 


Jadi omnibus law memberikan ruang yang luas bagi pengusaha. Sebuah ruang untuk memperkuat praktek dan cengkeraman oligarki kekuasaan. Padahal semestinya sektor-sektor vital sebagaimana amanat UUD 1945 dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa. maka sudah dipastikan omnibus law ini hanya menguntungkan pengusaha bukan para pekerja.


Berbeda dengan Islam Semua kebijakan termasuk tentang  upah berdasar pada akidah Islam, semata-mata melaksanakan perintah Allah Swt untuk meraih pahala dan ridho Allah Swt. Sistem upah dalam Khilafah, adil dan menyejahterakan. Islam memposisikan kontrak kerja sebagai akad jasa dengan adanya suatu kompensasi. 


Kompensasi ini disebut upah. Besarnya upah bisa diklasifikasikan menjadi dua yakni upah yang telah ditentukan (ket: berdasar kesepakatan pemberi kerja dan pekerja) dan upah yang sepadan (ditentukan oleh orang/lembaga yang ahli menetapkan upah, misalnya lembaga profesi tertentu) yang belum disebutkan sebelumnya.. (Syeikh Taqiyuddin An Nabhani, Sistem Ekonomi Di Dalam Islam, hal. 101-102).

Jika ada sengketa antara pemberi kerja dan pekerja terkait upah, maka pengadilan atau negaralah yang berhak menentukan ahli pengupahan untuk mereka. Mekanisme ini akan mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dizalimi.

Dalam kapitalisme, upah didasarkan pada biaya hidup minimum (UMR/UMK), akibatnya kehidupan finansial buruh selalu di level minimum, tak kunjung sejahtera. Indonesia silau dengan kondisi di negara Barat yang menerapkan konsep upah minimum dan para buruh di sana seolah sejahtera. Bahkan, skema upah per jam sudah lama dipraktikkan. 

Padahal apa yang diperoleh oleh pekerja di sana adalah sebatas standar hidupnya yang paling minim. Akan tetapi, tingginya taraf hidup masyarakat Eropa dan Amerika menjadikan upah minimum yang diperoleh seolah tinggi jika dibandingkan dengan taraf hidup kita di negara dunia ketiga (sumber: Sistem Ekonomi di Dalam Islam, An Nabhani).

Islam memisahkan antara upah dengan kebutuhan hidup. Terpenuhinya kebutuhan dasar adalah tanggung jawab negara pada seluruh rakyatnya. Bukan kewajiban pemberi kerja pada pekerja. Negara dalam konsep Islam, yakni Khilafah, menjamin semua kebutuhan dasar rakyatnya. 

Karenanya, sudah saatnya kita kembali kepada aturan yg haq yaitu syari'at Islam secara kaffah, karena dengannya para buruh dan semua elemen rakyat dapat sejahtera dengan mengembalikan peran negara sebagai ra`in yang akan melayani rakyatnya dan mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bisshawab.[]


Oleh: Fitriani,S.Hi

(Aktivis Muslimah Ideologis di Deli Serdang)

 

 

 

 

Post a Comment

0 Comments