Mengentaskan Kemiskinan Secara Total, Antara Angka dan Realita


Isu kemiskinan terus menjadi hal menarik yang ramai dibicarakan hingga saat ini. Bagaimana tidak, salah satu indikator suatu negara bisa dikatakan berhasil atau tidak adalah dengan melihat seberapa besar negara tersebut mampu mengatasi masalah kemiskinan di negerinya.

Baru–baru ini, angka kemiskinan di Indonesia dikatakan mengalami penurunan. Pasalnya, angka kemiskinan nasional per-September 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Januari lalu mencapai angka 9,22%. Persentase ini menurun sebesar 0,19 persen dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56% sedangkan pedesaan mengalami penurunan sebesar 12,60%. (DetikNews.com, 29/01/2020). Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, disampaikan pula bahwa indikator kemiskinan lainnya juga mengalami perbaikan dari periode Maret 2019-September 2019.

Disisi lain, Bank Dunia merilis laporan bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class" pada akhir pekan lalu (30/1). Dalam riset itu, 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin (katadata. co. id, 02/02/2020). Artinya 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang layak. Alhasil, mereka rentan kembali miskin.

Dari sini kita bisa melihat bahwa problem kemiskinan di negeri ini nyatanya belum bisa benar-benar diselesaikan dengan tuntas. Tampak sekali bahwa upaya penurunan angka kemiskinan lebih banyak mengotak-atik angka melalui pembuatan standarisasi/ukuran saja, bukan menghilangkan kondisi miskin secara nyata. Seperti yang kita tahu, bahwa angka-angka tersebut diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS setiap Maret dan September. Susenas ini dilakukan melalui metode wawancara langsung terhadap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dengan pengisian kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran.

Tentu saja jika survei hanya dilakukan dengan sampel, maka jelas hal itu tidak bisa menggambarkan kondisi riil di lapangan. Apalagi telah jelas, saat ini terdapat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan kian tampak, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Inilah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Para ahli pun mengakui bahwa masalah kemiskinan ini adalah kondisi laten akibat dari  penerapan sistem kapitalisme. Sulit rasanya untuk bisa mengentaskan kemiskinan secara total.

Hal ini berbeda dengan Islam yang menilai kemiskinan bukan dari besarnya pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak. 

Adapun cara Islam dalam mengentaskan kemiskinan adalah pertama, secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233). Rasulullah saw. juga bersabda: "Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain (HR ath-Thabarani).

Jika seseorang dalam kondisi miskin, ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai Zat Pemberi rezeki. Haram bagi dia berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah SWT.

Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar)."

Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda:" Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad)."

Rasulullah saw ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah, beliau menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Demikian juga, saat menjadi Amirul Mukminin, Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.

Dengan demikian, satu-satunya cara untuk bisa mengentaskan kemiskinan secara total adalah dengan meninggalkan sistem ekonomi kapitalis, dan beralih pada sistem Islam. Sudah saatnya kita kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT. Hanya syariah-Nya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Syariah akan menjadi rahmat bagi mereka (Lihat: QS al-Anbiya’ [21]: 107). Waallahu a'am bis-shawab. []

Oleh: Latifatul Hidayah, S. Pd

 

Posting Komentar

0 Komentar