Masih Layakkah BPIP Dipertahankan?


Syahdan, bak halilintar menyambar perkampungan kaum beragama di siang bolong. Pernyataan Kepala Badan Pembinaa Ideologi Pancasila sungguh melukai perasaan umat beragama termasuk umat Islam yang peka terhadap segala bentuk pensitaan terhadap agamanya. 

Baik diberita online maupun di video rekaman wawancara sangat jelas bahwa Kepala  BPIP menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Saya juga sudah mencoba mengkritiknya sebagai tanda tidak sependapat dengan pernyataan itu melalui artikel singkat di akun FB saya dengan judul: Musuh Terbesar Pancasila adalah Agama: Inilah Pemikiran yang A-history. 

Hati saya gelisah, dan marah mengetahui pernyataan seperti itu karena selama 24 tahun saya mengajar Pancasila dan Filsafat Pancasila di UNDIP saya tidak pernah menyatakan hal serupa bahkan saya selalu menyandingkan keduanya untuk saling mengisi dan bersifat  kongruen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan mondial. Sebenarnya kampus, pesantren serta masjid sudah cukup bisa sebagai wahana mendesiminasikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara Indonesia, tidak perlu lembaga lagi seperti BPIP ini.

Di awal pembentukan BPIP, saya sempat meragukan fungsi badan ini untuk secara efektif membumikan Pancasila. Saya tanyakan: "Sudah tepatkah pendirian kembali lembaga kenegaraan penguatan Pancasila, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 55/2018 dibentuk pula Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM-PIB)?"

Dalam kaitan ini, saya berpendapat---seperti pula saya lontarkan di Indonesia Lawyers Club (ILC) tanggal 5 Juni 2018----tidak setuju dengan pembentukan BPIP yang identik dengan BP7 sewaktu Orde Baru. Kalau dulu BP7 punya "andhahan"  (bawahan di setiap propinsi), boleh diduga BPIP juga punya andhahan di setiap kampus di seluruh Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya perintah menteri agar kampus membentuk UKM Pembinaan Ideologi Bangsa. 

Buat apa semua itu? Kalau soal Ideologi Pancasila itu sudah final, mengapa kita terus mengusiknya? Bukankah lebih baik bicara soal Implementasinya di bidang politkk, ekonomi, sosial, dna budaya? Dengan kata lain secara murni dan konsekuen pemerintah negara mesti memberikan contoh teladan tentang penerapan ideologi Pancasila.

Di awal pembentukannya, waktu itu Saya berpendapat bahwa, pembentukan BPIP tidak akan mampu memberi solusi "belum diterapkannya" Pancasila dalam ke-4 Bidang Kehidupan (BK), yaitu khususnya mengenai Kedudukan dan Fungsi Pancasila yang bisa beragam tergantung dimanfaatkan dalam bidang kehidupan apa. Empat Bidang Kehidupan (BK) yang diatur, yaitu:

1. BK Bermasyarakat, sebagai WAY OF LIFE
2. BK Berbangsa, sebagai IDEOLOGI BANGSA
3. BK Bernegara, sebagai DASAR NEGARA
4. BK Mondial, internasional, sebagai THE MARGIN OF APPRECIATION.

Lebih jauh bahkan saya berpendapat bahwa boleh jadi lembaga ini akhirnya hanya akan menjadi lembaga "stamping and labeling" terhadap pikiran, sikap dan tindakan orang-orang yang berada dalam posisi dianggap "lawan pemerintah". Dugaan itu ada kemungkinan benar ketika Pemerintah kemudian membentuk TAHU (Tim Asistensi Hukum) yang diprakarsai oleh Menkopolhukam, dan di dalamnya juga ada "wakil" dari BPIP. Realitasnya, akan teruji dengan berjalannya waktu.

Demikian pula pendirian UKM-PIB, akan "muspro" (mubadzir). Mengapa? Karena yang dibutuhkan mahasiswa itu bukan "cekokan" gagasan yang "ndakik-ndakik" utopis tetapi miskin implementasi. Terkait dengan suatu ideologi, yang dibutuhkan mahasiswa adalah penerjemahan dalam realitas pada ke-4 Bidang Kehidupan. Saya seringkali "nangis bathin" ketika sedang mengajarkan dan mendesiminasikan nilai Pancasila kepada para mahasiswa. 

Mengapa? Karena kita miskin contoh teladan. Coba anda tanyakan: mana contoh politik Pancasila, demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila, Budaya Pancasila? Mana? Mana? Tunjukkan kepada saya! Justru yang terpampang di hadapan kita adalah: politik liberal, ekonomi liberal, demokrasi liberal, budaya liberal bukan?

Secara kurikulum sebenarnya cukup bila pembinaan ideologi Pancasila itu masuk ke dalam mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Budi Pekerti. Pancasila harus kita pahami secara intelektual keilmuan bukan secara indoktrinasi yang sudah terbukti kegagalannya ketika dilaksanakan pada era Orde Baru. 

Pendirian UKM-PIB pun tidak akan meleset prediksi saya yakni hanya akan berakhir menjadi unit untuk "mengawasi" pikiran, sikap dan tindakan mahasiswa yang harusnya merdeka menjadi "caged" terkungkung oleh mantra-mantra indoktrinasi. 

Mari kita buktikan bahwa ideologi Pancasila itu sudah selesai sehingga yang terpenting adalah: bukti penerapan nilai dasarnya, sebaliknya bukan menjadi racun yang merusak pikiran, sikap dan tindakan mahasiswa akibat terpenjara oleh indoktrinasi tentang ideologi bangsa yang miskin contoh peradabannya. Jika dipaksakan untuk tetap ada, UKM-PIB tidak boleh menjadi badan legitimasi kampus untuk memberangus, bahkan mempersekusi pemikiran warganya yang sebenarnya harus berkarakter radikal, Ramah Terdidik dan Berakal. Karakter inilah yang akan mampu mengantarkan kesuksesan kampus yg bertugas meruhanikan ilmu pengetahuan.

Jadi Saudaraku, hendaknya kita tidak mempertentangkan begitu saja sesuatu yg memang tidak sekufu, tidak apple to apple. Banyak ideologi yang melahirkan sistem teknis tertentu. Lebih baik kita memahami ideologi secara benar sebelum menerima atau menolak hal-hal yang bersifat teknikal sistem.

Mungkin Anda memiliki pandangan, pendapat yang berbeda dengan saya.  Silahkan berpendapat secara merdeka. Tapi yang jelas, semakin kemari ternyata terkesan  kiprah BPIP dalam pandangan saya justru kontraproduktif dengan tujuan lembaga didirikan. Dulu sempat banyak dikritik adanya begawan BPIP yang menyatakan bahwa ia tidak percaya adanya akherat karena yang menyampaikannya sendiri belum pernah melihatnya sendiri, hingga ada semacam kesimpulan bahwa akherat itu hanyalah ramalan. 

Kini malah Kepala BPIP Judian Wahyudi menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Bagaimana pemikiran sesat dan berpotensi memecah belah bangsa ini terlontar oleh seorang pembesar BPIP yang seharusnya membuat suasana tidak gaduh.

Jangankan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dan agama, pernyataan Kepala BPIP itu justru akan membumihanguskan nilai-nilai Pancasila yang kita agungkan. Saya berani mengatakan bahwa bila pernyataan itu benar adanya maka Pancasila yang diusung BPIP ini dapat diduga telah terpapar oleh paham radikal komunisme atau marxisme-leninisme yang menempatkan agama sebagai racun. Kalau demikian, maka ada satu pertanyaan akhir saya:  "Layakkah BPIP ini kita pertahankan keberadaannya?"[]

Oleh Prof Suteki
Pakar Hukum dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar