Katanya Kritik Hak Berdemokrasi?


Netizen yang diduga menghina walikota Surabaya telah tertangkap. Polisi menyebut pelaku merupakan seorang perempuan. Hal tersebut diakui oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Sandi Nugroho saat dihubungi detikcom, Sabtu (1/2/2020).(detik.news. Sabtu 01/02/2020)

Terlalu sulit dipercaya dengan kasus yang satu ini. Cuitan seorang perempuan membuat dirinya harus berurusan dengan pihak aparat kepolisian dan ditangkap di rumahnya. Sungguh memilukan kondisi hukum di negeri ini. Semakin hari terlihat semakin tidak berpihak pada rakyat namun pada pejabat. Lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Pertama, kasus pengangkapan ujaran kebencian (hate speech) bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Kasus pertama yang dianggap hate speech adalah kasus Buni yani yang mengunduh ucapaan kotor Ahok menghina Alqur’an. Kemudian ada Jonru Gimting yang yang dituduh menyebar hoax. Dan masih ada beberapa kasus lagi. Sejak terbitnya UU ITE tentang ujaran kebencian, maka bagi siapapun yang memberikan cuitan kepada penguasa yang dianggap mengandung ujaran kebencian/ketidaksukaan/kritik maka akan dikenakan UU ITE. Wah? Berarti rakyat tidak boleh mengoreksi kebijakan penguasanya dong? Kalau pemimpin salah harus tetap didiamkankah? Bagaimana jika mereka akan membawa pada jurang kehancuran?

Kedua, anehnya lagi, kenapa kasus cuitan selalu mengenai oran-orang yang tidak punya “power”? Baik secara materi maupun orang dalam (OD). Jika dilihat cuitan-cuitan para elit politik yang bersebarangan dengan partai penguasa atau koalisi, banyak yang cuitan dan komentarnya jauh lebih pedas dan terkesan ujaran kebencian secara nyata. 

Namun kenapa mereka sulit diproses atau tidak ditangkap? Kalaupun ada yang demo minta ditangkap, malah diacuhkan dan kesannya dilambat-lambatkan. Berapa kali Sukmawati mengucapkan ujaran kebencian terhadap ajaran Islam? Nusron Wahid, Ade Armando, Abu Janda, Denny siregar? Meski sudah jadi trending topic untuk menangkap mereka, bahkan demo akbar, tetap saja aparat kepolisian diam. Tetapi giliran elit penguasa di kritik, ada segerombolan demo mengatasnamakan rakyat, secepat kilat akan ditangkap.

Ketiga, wajah hukum yang kian suram semakin memperlihatkan kemana arah keberpihakannya. Sangat tajam ke bawah dan luar biasa tumpul ke atas. Dimana jargon “freedom of speech” yang dijunjung para pegiat demokrasi? Masa sih bu Risma tersinggung dengan kritikan satu orang? Sebagai pemimpin, harusnya Bu Risma dan penguasa lainnya legowo dong jika dikritik rakyatnya. Karena kritik artinya peduli. 

Tapi ternyata jargon tinggal jargon dalam berdemokrasi. Faktanya, penguasa-penguasa dalam sistem demokrasi ingin memimpin bebas kritik dan nasehat. Rakyat harus terima semua kebijakan dan kinerja mereka meskipun telah kelihatan rusaknya. Harusnya para pemimpin ini sadar, tanpa rakyat mereka bukanlah apa-apa.

Kuncinya, selama hukum tidak berkeadilan, selama itu kedzaliman akan terus merajalela. Hukum akan terus hanya menjadi milik segelintir penguasa atau mereka yang punya kedekatan dengan penguasa. Rakyat hanya jadi tumbal hukum dan kebijakan yang mereka tetapkan. Giliran membuat kabijakan, atas nama rakyat, saat rakyat mengkritik, dianggap ujaran kebencian. 

Seandainya pun itu benar ujaran kebencian, hakikatnya rakyat hanya benci sikap dan aturannya. Bukan personalnya. Dal hal itu wajar. Apalagi bagi seorang muslim, cinta dan bencinya yang distandarkan kepada aturan Allah, pasti akan benci penguasa yang sok peduli tetapi sebatas pencitraan, dzalim, suka hutang riba, membiarkan narkoba, dsb. 

Tetapi karena memang demokrasi tidak punya ruang untuk pandangan Islam, maka apapun yang dianggap Islam benar, akan selalu salah dimata demokrasi. Karena pandangan Islam adalah aturan Allah, sementara pandangam demokrasi adalah hawa nafsu manusia. Bertolak belakang sekali bukan?

Dalam ajaran Islam, pemimpin itu memang harus dikontrol. Dan kewajiban rakyat melakukan muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa) jika ia lalai dan meninggalkan kewajibannya. Jadi, kritik dalam Islam agar menetapi kebenaran adalah wajib. 

Seyogyanya sebagai muslim, Bu Risma dan pemimpin lainnya berterima ksih kepada yang mengoreksinya, karena ada yang mengingatkan. Serta bersyukur kepada Allah. Tetapi ya, dasarnya bu Risma saja memimpin sudah salah dalam pandangan Islam, karena Islam mengharamkan wanita jadi pemimpin, tentunya aturan-aturan lainnya tentu berlawanan dengan Islam. 

Semoga masyarakat khususnya kaum muslimin semakin menyadari bahwa hidup di bawah naungan demokrasi kapitalis ini bukanlah sistem yang layak untuk dipertahankan dan diteruskan di masa depan. Hanya Islam lah satu-satunya sistem yang bisa jadi pertahanan dan solusi masa depan. Menerapkan syariat Islam sebagai aturan, menjadikan rakyat mampu menunaikan hak dan kewajibannya terhadap Negara dan daerahnya. Terlebih-lebih  kewajiban kepada Sang Pembuat hukum, yaitu Allah swt. Wallahu a’alam.[]

Nahdoh Fikriyyah Islam / Dosen dan Pengamat Politik

Posting Komentar

0 Komentar