Ilusi Toleransi dan Kerukunan Beragama dalam Sistem Demokrasi


Kerukunan umat beragama kembali terusik oleh sebuah aksi perusakan terhadap Masjid Al Hidayah yang berada di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu malam (29/1/2020). Tak khayal aksi tersebut memicu reaksi keras umat Islam tak hanya umat Islam yang berada di Sulut, tapi juga umat Islam di Poso Sulawesi Tengah dan beberapa kota lainnya di Sulawesi.

Seperti yang tampak dalam unggahan video yang beredar di youtube yang dipublish melalui media (indopolitika.com) yang menggambarkan kejadian membanjirnya umat muslim mendatangi Masjid Al HidayahRibuan umat Islam berdatangan ke Masjid Al Hidayah. Tak hanya dari kota-kota sekitar Sulut, tapi juga dari Poso, Sulawesi Tengah dan beberapa kota lainnya di Sulawesi. 

Hal tersebut juga menuai tanggapan keras dari Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Tengku Zulkarnain. “Baru saja masjid al Amin di Jln Belibis Medan DILEMPARI Orang, semuanya bukan Orang Islam. Sudah ditangkap Polisi. Sekarang di Menado Musholla dihancurkan. Semua pelaku juga bukan Orang Islam. Mau mereka APA?,” tulis Tengku Zulkarnain di akun Twitternya, Kamis (30/1). Ia meminta polisi segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku pengrusakan Mushalla di Minahasa Utara.

Diketahui sebelumnya aksi yang tidak pantas terhadap rumah ibadah juga dilakukan di Masjid di Sumut, tepatnya di Jalan Belibis, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dilempari batu pada Jumat malam (26/1) lalu.

Kapolrestabes Medan, Kombes Johnny Eddizon Isir memberikan penjelasan terkait insiden kerusuhan berujung penyerangan Masjid Al Amin di Jalan Belibis, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Johnny menjelaskan, pelemparan masjid bermula dari keributan antar kelompok (pojoksatu.id)

Banyaknya kasus perusakan rumah ibadah adalah bukti bahwa masih lemahnya pembangunan kerukunan umat beragama di negeri ini, slogan-slogan yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan mencintai keberagaman tak ubahnya hanya slogan pemanis semata. Karena pada praktiknya berbagai konflik kerap bermunculan di antara umat yang berbeda agama. Dan perungsakan rumah Ibadah umat Muslim ini merupakan salah satu contoh yang teramat nyata. Adapun sebab terjadinya pengrusakan Mushalla tersebut yakni dipicu terkait surat perizinan dan persyaratan resmi pendirian tempat ibadah (Mushalla). 

Indonesia sendiri punya catatan panjang soal kebebasan mendirikan dan memiliki rumah ibadah, khususnya bagi umat agama minoritas. Imparsial mencatat ada 31 kasus pelanggaran terhadap hak KKB di Indonesia dalam setahun terakhir. Sebanyak 11 di antaranya merupakan perusakan terhadap rumah ibadah.

Namun sayang masalah ini tidak mendapat respon yang serius dari pemerintah, melalui komentar atau tanggapan langsung melalui Kementeria Agama Fachrul Razi soal kasus perusakan mushalla di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut) tersebut. Dilansir dari (rmol.id) Fachrul menyatakan perusakan tempat ibadah jika dibanding dengan jumlah tempat ibadah di Indonesia memiliki rasio yang sangat kecil. "Sebetulnya kasus yang ada, kita bandingkan lah ya, rumah ibadah di Indonesia ada berapa juta sih? Kalau ada kasus 1-2 itu kan sangat kecil," kata Fachrul di Kota Bogor, Kamis (30/1).

Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo menilai apa yang dikatakan Fachru tidak tepat. Kata dia, komentar semacam itu bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang menggaungkan untuk membangun radikalisme. "Nggak pantas Menag bicara seperti itu, katanya mau libas radikalisme. Lha kasus Minahasa ini adalah "the real radicalsm"," ujar Anton kepada redaksi, Sabtu (1/2).

Pengurus MUI Pusat ini menyebutkan, bahwa Fachrul sebagai menteri agama harus bisa menyejukkan suasana. Bukan malah memancik percikan radikalisme menjadi semakin besar. "Karena itu, sekecil apapun percikan api radikal intoleran harus dipadamkan .Jangan malah dikompori dengan kata-kata konyol," pungkasnya. (Rmol.id)

Dari sini cukup membuktikan bahwa slogan toleransi yang digadang-gadang mampu menyelaraskan hubungan antar umat beragama tampak hanya ilusi dan baru sebatas angan-angan dalam teori semata karena pada faktanya justru keberagaman yang ada tampak dipenuhi dengan tindakan-tindakan intoleran. Praktik-praktik Intoleransi justru kian intens menghiasi keberagaman masyarakat dan umat beragama di negeri ini. Dan ironisnya ketika kata intoleransi dan sebutan radikal kini cenderung hanya disematkan pada kaum muslim sebagai pemeluk agama mayoritas yang teguh menggenggam idealisme keislamannya sebagai hamba Allah dan seorang mukmin.

Mengapa bisa demikian? Karena dalam penerapan sistem demokrasi yang ada, yang sering tampak adalah cenderung lebih berkonsentrasi menegakkan pembelaan berlebihan terhadap warga minoritas, yang justru berpotensial memunculkan tirani dan egoisme minoritas termasuk dalam sikap beragama. hingga tindakan-tindakan intoleran pada Islam dan kaum muslim justru semakin marak terjadi.

Sebagai contoh, tuduhan miring kerap pemerintah arahkan terhadap individu atau kelompok muslim yang sedang berdakwah menyuarakan penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. maka stigma radikal, Intoleran, ekstrimis, anti Pancasila serta segudang stempel negatif lainnya serta merta akan disematkan kepada mereka. Namun ketika ada berbagai kasus pelecehan masjid hingga pengrusakan Mushalla yang dilakukan oleh oknum-oknum dari non-muslim seperti ini, pemerintah tampak cenderung menunjukkan sikap  santai dan biasa saja. Padahal dengan adanya perlakuan yang berbeda demikian dapat berpotensi memunculkan sebuah sekat dan pertikaian bahkan permusuhan antara umat Islam dan pemeluknya agama lainnya. 

Inilah bentuk sebuah kegagalan sistem sekuler demokrasi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang hakiki, sistem demokrasi yang berazaskan sekulerisme begitu rentan menimbulkan konflik dan perpecahan antar umat beragama. Hubungan yang terjalin antara masyarakat dipenuhi oleh ikatan-ikatan yang lemah dan hanya didasari suatu kepentingan sesaat semata yang kerap menimbulkan berbagai polemik dan ketidakadilan.

Namun berbeda dengan Islam, Islam memiliki sistem yang khas yang tidak dimiliki oleh Ideologi lain. Islam menjadikan akidah sebagai azas bagi seluruh bentuk hubungan yang dilakukan oleh kaum muslim, dan dengan azas tersebut dijadikan sebagai standar dalam melakukan perbuatan. Maka pantas saja jika Islam pun berhasil dengan baik dalam mengatur keberagaman serta menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Dalam banyak kisah sejarah agungnya, Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Hal tersebut dapat disaksikan melalui bagaimana Rasulullah SAW maupun para Khalifah setelah kepemimpinannya dalam mempraktikannya dalam kehidupan individu, masyarakat dan bernegara. Sebagaimana kisah dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin al-Khaththab saat melakukan pembebasan Baitul Maqdis, Palestina. Pada saat itu Khalifah Umar menandatangani perjanjian damai dengan Pendeta Sofranius yang merupakan pemimpin umat Nasrani dengan memberikan jaminan kepada warga non-muslim agar tetap bebas memeluk agama dan keyakinan mereka. Umat kristiani tidak dipaksa untuk memeluk Islam dan tidak dihalangi untuk mendirikan tempat ibadah maupun beraktivitas beribadah sesuai keyakinannya, mereka hanya diharuskan membayar jizyah sebagai bentuk ketundukan dan jaminan perlindungan oleh pemerintahan Islam.

 
Begitu juga bisa kita lihat bagaimana toleransi yang tunjukan oleh Islam pada masa Kekhilafahan Utsmani.  Hal ini sampai diakui kebenarannya oleh seorang orientalis Inggris, T.W. Arnold yang berkata, “The treatment of their Christian subjects by the Ottoman emperors—at least for two centuries after their conquest of Greece—exhibits a toleration such as was at that time quite unknown in the rest of Europe(Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Turki Utsmani—selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani—telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa).” Ia pun mencatat bahwa keadilan Khalifah Islam sampai membuat warga Kristen penduduk Syam lebih memilih hidup di bawah kekuasaan Khalifah Islam dibanding dipimpin oleh Kaisar Romawi walau sama-sama Kristen. (The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, hlm. 1).

Melalui deretan fakta sejarah tersebut maka cukuplah mampu sebagai bukti nyata bagaimana Islam ketika diterapkan dalam sebuah institusi pemerintahan yang mampu mengayomi perbedaan dan keberagaman. Karena perbedaan hakikatnya adalah sunnatullah, baik perbedaan etnis, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, maupun agama di antara umat manusia. Negara pun memberikan kebebasan dan jaminan kepada warga non-muslim, untuk mengatur sendiri segala hal dalam urusan makanan, minuman, pakaian, pernikahan, perceraian maupun aktivitas beribadah sesuai keyakinan agama mereka dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara.

 
Demikianlah sebuah gambaran bagaimana indahnya toleransi yang diajarkan oleh Islam untuk mengatur pluralitas atau keberagaman yang ada, tanpa adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Antara pemeluk agama satu dan lainnya dapat hidup dengan rukun dan tentram tanpa ada konflik dan pertikaian. Maka sungguh tidak perlu lagi ada alasan serta kekhawatiran yang perlu ditakutkan dengan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, karena dengannya akan tercipta kedamaian dan keberkahan karena Islam telah benar-benar mampu menjadi rahmat bagi semesta alam. Wallahu a'lam bishshawwab.

Oleh: Liza Burhan (Analis Mutiara Umat)

Posting Komentar

0 Komentar