Honorer, Beban Untuk Negara?



Pemerintah melalui Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyebut bahwa anggaran Pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. Pasalnya, setiap kegiatan rekrutmen tenaga honorer tidak diimbangi dengan perencanaan penganggaran yang baik. Terutama, dikatakan Tjahjo di Pemerintah daerah (Pemda). 

Dia menyebut kehadiran tenaga honorer lebih banyak di pemda dan biasanya tidak direncanakan dengan penganggaran yang baik, sehingga banyak kepala daerah yang meminta anggaran gaji tenaga honorer dipenuhi oleh pusat. “Kalau daerah masih menggunakan honorer silakan, tapi pakai dana APBD, jangan pakai pusat. Semuanya harus jelas anggarannya,” lanjut Tjahjo (25/01/20).

Nampaknya, Pemerintah lupa bahwa keberadaan tenaga honorer pada mulanya adalah untuk mengurangi pengangguran dan sekaligus Pemerintah memperoleh tenaga yang mau dibayar murah. Dan faktanya memang demikian, gaji honorer jauh dari kata layak. Contohnya guru honorer, Tak sedikit dari para guru honorer yang memperoleh gaji rendah. Di Sragen, gaji guru honorer sekitar Rp 650 ribu perbulan (13/04/19). 

Di Sumedang bahkan terdapat seorang guru honorer yang hanya menerima gaji Rp 300 ribu perbulan (03/05/19). Sementara itu di Kabupaten Sumba Timur, banyak guru honorer yang sudah mengabdi lama namun hanya diberi honor Rp 300 ribu perbulan. Bahkan ada yang hanya menerima Rp 50 ribu perbulan. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumba Timur Yusuf Wulawanja “Jangankan Rp 300 ribu perbulan. Honor dengan Rp 50 ribu perbulan juga masih ada, tetapi paling hanya sekitar satu atau dua orang saja” (23/02/18).
  
Bisa dibayangkan dengan gaji yang tak seberapa, para guru honorer pun mendapat beban tugas yang sama dengan ASN, yakni jam kerja yang sama, bahkan di akhir pekan seringkali tak ada libur bagi para guru di beberapa sekolah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk rapat mengevaluasi kegiatan mengajar guru pada hari-hari sebelumnya, belum lagi guru harus membuat metode ajar yang tepat bagi siswa-siswanya. Semua ini bukanlah tugas yang mudah, bekerja untuk mencerdaskan generasi meski hanya sedikit upah yang dididapat. 

Lantas Pemerintah dengan mudahnya menyebut mereka sebagai beban untuk negara? Tak tahukah Pemerintah bahwa untuk gaji yang tak seberapa itu, para honorer terutama ibu-ibu harus rela melepas pengasuhan anaknya. Harusnya Pemerintah bersyukur di tengah makin mahalnya biaya hidup masih ada orang-orang yang mau mengabdikan hidupnya untuk negara meski mendapat gaji yang rendah. 

Ini adalah sebuah cara pandang yang keliru, dimana Pemerintah nampak sedang menghitung untung dan rugi dalam mengurus rakyat. Ibaratnya jika dirasa tenaga rakyat bisa digantikan robot yang dapat dibayar lebih rendah dari tenaga manusia maka dianggapnya tenaga honorer sebagai beban. Cara yang demikian jauh dari menyejahterakan rakyat. 

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan Daulah Islam dalam jaminan kesejahteraan rakyatnya. Dimana tak ada perbedaan perlakuan antara rakyat yang bekerja sebagai ASN atau tidak, sebab keduanya tetap mendapat hak yang sama dari Daulah. Bahkan dalam merekrut pekerja, Islam tak mengenal istilah honorer sebab mereka direkrut untuk kebutuhan riil negara dalam menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan. 

Di samping itu, Daulah juga menjamin pekerjaan bagi setiap warga negara yang wajib bekerja. Hal ini dilakukan agar kebutuhan primer pada masing-masing keluarga dapat terpenuhi, terkecuali dalam kondisi tertentu dimana orang yang wajib memberi nafkah tak mampu lagi untuk bekerja maka Daulah wajib menanggung nafkahnya.

Sementara itu, dalam menggaji para pekerja akan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sehingga bukan tentang siapa yang lebih tinggi pendidikannya lantas gajinya lebih besar atau sebaliknya yang pendidikan tak terlampau tinggi, meski memiliki skill yang bagus dalam pekerjaannya lantas gajinya lebih rendah. Bukan itu standar kelayakan gaji yang diterima, melainkan seberapa besar beban kerja yang dilakukan, maka perolehan gaji akan menyesuaikan dengan hal tersebut.

Sementara itu, untuk menggaji para pekerja diambil dari kas negara. Namun, jika kas negara tak mencukupi, maka ditarik pajak kepada rakyat yang memiliki kekayaan lebih secara temporal. Disaat yang sama, karena lapangan kerja terbuka lebar, maka menjadi ASN bukanlah satu-satunya yang dikejar masyarakat demi mendapat beragam jaminan hidup yang layak dan tunjangan di hari tua. Mengapa bisa demikian? Seperti yang dibahas di atas, meski bukan ASN, kesejahteraan adalah hak untuk semua rakyat.[]

Oleh Sri Wahyuni

Posting Komentar

0 Komentar