Benarkah Pemerintah Semakin Represif?


Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu (7/2/2020), Faisal Basri menilai pemerintah semakin represif. Selain mengkritik soal penanganan Jiwasraya dan Omnibus Law, Faisal Basri juga mengkritik soal pemilihan rektor oleh pemerintah (dengan campur tangan Pemerintah Pusat). Hal itu dilakukan agar bisa menyingkirkan mahasiswa yang mengkritik pemerintah.

Faisal Basri mengatakan: "Kemudian juga kampus, kampus didukunglah rektor-rektor yang mendukung pemerintah supaya salah satu tugas rektor adalah mengeliminasi demonstrasi mahasiswa dan sebagainya," kata dia. Sehingga, Faisal Basri menilai bahwa pemerintah sekarang merupakan rezim yang busuk. Secara tegas ia mengatakan: "Ini saya rasa sistematis saya rasa dan ini biasanya kalau sudah begini sudah tanda-tanda kalau sudah represif seperti ini rezim semakin keropos, rezim semakin busuk gitu ya."

"Dan pilihannya serahkan pada rakyat kembali mau apa negeri ini," protesnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty). Benarkah demikian?

Saya mencoba menelisik masalah hegemoni Pemerintah ke dalam dunia kampus melalui tata cara pemilihan Rektor yang semula 100% ditentukan melalui proses pemilihan di SENAT UNIVERSITAS menjadi proses pemilihan di Senat Universitas ditambah dengan campur tangan Menteri Ristekdikti waktu itu dengan suara 35%. 

Sebelum tahun 2017, terdapat ketentuan bahwa sebelum terpilih menjadi rektor, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui oleh para bakal calon rektor sesuai Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 yaitu tahap penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh senat.

Setelah menghasilkan tiga calon, nama tersebut diajukan ke Menristekdikti, lalu menteri dan senat melakukan pemilihan dalam sidang senat. Dalam hal ini menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.

Dalam pemilihan rektor, menteri memiliki suara sebesar 35%, sementara senat memiliki porsi lebih banyak yaitu 65%. Bahkan, pernah terlontar sejak tahun 2017, mekanisme di atas rencananya akan diubah oleh pemerintah pusat. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Kamis 1 Juni 2017, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, rencana pemilihan rektor melalui Presiden. Mekanismenya tetap berada di Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), namun harus melalui pertimbangan Jokowi.

Tjahjo menjelaskan, rencana ini merupakan bagian dari integrasi keputusan politik dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Integrasi dimaksudkan untuk menguatkan ideologi Pancasila dan menghindari penyusupan paham-paham radikal ke dunia kampus.

Kemudian pada tahun 2017, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengeluarkan peraturan baru untuk mendukung kegiatan pendidikan di Tanah Air, khususnya tentang pemilihan rektor. Aturan itu berupa Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

Untuk PTN berstatus satuan kerja‎, tahap penjaringan calon rektor dilakukan oleh senat. Tahap penjaringan dan penyaringan ini dilakukan paling lambat lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor.

Pemilihan rektor dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih dan senat memiliki 65%hak suara dan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama. Calon rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya Menristekdikti menetapkan dan melantiknya sebagai rektor .

Untuk PTN berstatus Badan Hukum, pemilihan mengacu kepada statuta dan Peraturan MWA masing-masing. Pemilihan pucuk pimpinan PTN Badan Hukum dilakukan oleh MWA bersama-sama Menristekdikti selaku anggota MWA ex-officio.

Hak suara Menteri selaku anggota MWA 35% dari suara MWA yang hadir dan MWA memiliki 65% hak suara dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Calon pemimpin PTN Badan Hukum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik oleh MWA sebagai pemimpim/rektor PTN Badan Hukum.

Berdasarkan peraturan hukum yang telah disebutkan di atas, terbukti bahwa campur tangan Pemerintah Pusat dalam pemilihan rektor sangat besar. Beberapa kali terjadi perbedaan antara kemauan grass root senat universitas dan MWA yang berbeda dengan kemauan Pemerintah Pusat (Menteri). Porsi 35% suara menteri mampu mengalahkan calon rektor yang mendapat suara mayoritas di senat universitas atau MWA sekalipun. Bahkan, calon yang memperoleh suara di senat universitas atau MWA terkecil pun apabila menteri memberikan 35% suaranya, maka calon rektor itu akhirnya mendapat suara terbanyak dan akan dilantik menjadi Rektor. 

Apakah hal di atas  termasuk cara Pemerintah Pusat "menghegemoni" kampus dengan dalih koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Kampus untuk menangkal gerakan-gerakan kritisisme dan yang dikategorikan "radikalisme" yang lebih bermakna politis dari pada hukum? Kalau benar demikian, maka saya kira tidak salah pernyataan Faisal Basri yang menegaskan bahwa melalui tata cara pemilihan rektor macam itu dapat dinilai bahwa pemerintah kini makin represif, khususnya dalam membungkam kritisisme kampus dan mengeliminasi gerakan demonstrasi mahasiswa kritis.

Dunia kampus tampaknya tidak juga menolak hegemoni Pemerintah Pusat pada Dunia Kampus yang nota bene bebas dari pengaruh politik rezim yang berkuasa. Kampus adalah tempat meruhanikan ilmu pengetahuan bukan arena perebutan kekuasaan dan pengaruh politik. Setali tiga uang, gayung pun bersambut dengan fakta adanya perguruan tinggi yang berlomba-lomba menganugerahkan "kehormatannya" kepada penguasa-penguasa baik pada level legislatif, eksekutif maupun yudikatif dengan istilah gelar kehormatan apakah itu dalam bentuk jenjang pendidikan doktor kehormatan (honoris causa) maupun jenjang kepangkatan profesor tidak tetap. 

Apakah penganugerahan "kehormatan" itu dapat dinilai sebagai strategi membangun negeri ataukah membangun pencitraan diri? Ataukah Dunia Kampus sengaja menyerahkan lehernya untuk dijerat dan disembelih otonomi keilmuannya? Ataukan ini sebagai upaya penyelamatan diri kalau-kalau pimpinan kampus itu terjerat masalah hukum tertentu, baik yang sudah maupun yang akan terjadi nanti? Saya pun tidak berhasil mengumpulkan jawaban yang tepat atas semua pertanyaan yang saya ajukan ini. Waktu pulalah yang akan membuktikan semuanya dan jawaban itu sebenarnya mungkin sudah ada di hati sanubari Anda semuanya.[]

Oleh Prof Suteki
Pakar Hukum dan Masyarakat

Post a Comment

0 Comments