Bangun Bandara Butuh Peran Total Negara


Pembangunan bandara Kolaka Utara makin menjadi perbincangan. Betapa tidak, pembangunan bandara yang diprediksi memakan waktu 2 sampai 3 tahun ini direncanakan mulai dikerjakan awal tahun 2020 dengan anggaran yang fantastis.

Dilansir dalam Kolaka Utara, Detiksultra.Com – Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan (RIP), total anggaran yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) untuk pembangunan bandara sebesar Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kolaka Utara, Ir. Djunus, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara menyebabkan Pemkab Kolut intens membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar mendapat suntikan dana dari kementerian terkait.

“Kalau kita lihat besarnya anggaran yang dibutuhkan, maka dana Pemda tidak akan mampu sehingga kita berharap sepenuhnya mudah-mudahan kementerian bisa membantu kita. Saat ini, Pak Bupati intens membangun komunikasi di pusat dalam rangka secepatnya mewujudkan pembangunan bandara,” kata Djunus kepada Detiksultra.com, Selasa (9/9/2019).

Pembangunan Bandara Kolaka Utara, yang direncanakan pembebasan lahannya di tahun 2019 ini sebanyak 15 Milyar Rupiah tersebut mulai terealisasi, namun untuk pembangunan lokasi, pemerintah daerah Kolaka Utara mencari donatur untuk pembangunan bandara tersebut. Seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Kolaka Utara H.Abbas,SE beberapa waktu lalu, bahwa dirinya baru saja berkunjung di sejumlah calon donatur untuk mencari donatur pembangunan lokasi bandara Kolaka Utara,”saya bersama pak Sekda telah mendatangi beberapa donatur yang siap membantu pembangunan bandara Kolaka Utara,”ujarnya.

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa, ada beberapa donatur yang sudah siap membantu, namun dari pihak Pemda belum menentukan donatur yang nantinya akan membantu pembangunan bandara,”sementara kami pertimbangkan beberapa donatur yang akan membantu,”tuturnya.

Wabup menambahkan bahwa untuk pembebasan lokasi bandara yang ada di desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha tersebut berasal dari APBD, untuk pembangunan lokasi pemerintah sementara mencari donatur. Sementara untuk pembangunan fisik bandara nantinya berasal dari kementerian perhubungan.

“Untuk APBD tahun ini kita anggarkan untuk pembebasan lahan, sementara untuk pembangunan fisik bandara nanti seperti gedunganya bantuan dari kementerian perhubungan, Insyaallah tahun 2022 nanti bisa terealisasi,”Tandasnya.

Kapitalisme, Meminimkan Peran Negara 
Persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur termasuk di dalamnya infrastruktur transportasi tidaklah akan menjadi masalah ketika sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara adalah sistem ekonomi Islam. 

Sistem ekonomi Islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya sehingga mampu membangun infrastuktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dengan pengelolaan kekayaan umum (milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan negara (milkiyyah daulah) yang benar berdasarkan Islam, menjadikan sebuah negara mampu membiayai penyelenggaraan negara tanpa harus ngutang, termasuk untuk membangun infrastruktur transportasinya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi yang kapitalistik seperti sekarang ini yang berujung dan bertumpu pada investor swasta sehingga tidak hanya sibuk memikirkan berapa besar investasi yang diperlukan, dari mana asalnya tapi juga harus berpikir keras bagaimana mengembalikan investasi bahkan menangguk keuntungan dari proyek tersebut. 

Sistem ekonomi kapitalistik tidak berprinsip bahwa pengadaan infrastruktur negara adalah bagian dari pelaksanaan akan  kewajiban negara dalam melakukan pelayanan (ri'ayah) terhadap rakyatnya. Karenanya, sistem ekonomi kapitalistik ini bukan hanya sistem ekonomi yang salah, bahkan ini adalah sistem yang rusak, akibat masih diterapkannya sistem kapitalismeyang menjadi akar permasalahan negeri ini.  

Khilafah, Bertanggungjawab Dalam Pembangunan 

Pembangunan Infrastruktur adalah hal penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan bagi rakyatnya, termasuk pembangunan bandara. Karena itu, Khilafah wajib membangun insfrastruktur yang baik, bagus dan merata ke pelosok negeri. Dasarnya adalah kaidah, “Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib (Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib).

Menjadikan rakyat sejahtera wajib atas Khalifah. Kesejahteraan tidak akan muncul jika tidak terpenuhi sarana dan prasarana menuju kesejahtearaan. Salah satunya adalah infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena itu adanya infrastruktur yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri menjadi wajib hukumnya. 

Kewajiban ini harus diwujudkan oleh Khalifah. Berbagai proyek tersebut direalisasikan mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan menghabiskan anggaran negara dengan jumlah besar seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khathab.

Dengan demikian, ada empat poin penting pembangunan infrastruktur publik dalam Islam. 

Pertama, dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah tanggungjawab negara, bukan sebagai ajang mencari keuntungan atau ajang untuk melancarkan hubungan diplomatik dengan negara lain. 

Prinsip ini sangat berbeda dengan pola pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalistik yang menjadikan proyek infrastruktur sebagai ajang mencari keuntungan atau arena untuk kepentingan politik semata.

Kedua, sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah membahas secara rinci dan tuntas masalah kepemilikan [milkiyyah], pengeloaan kepemilikan [tasharruf], termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat [tauzi'] juga memastikan berjalannya politik ekonomi [siyasah iqtishadiyyah] dengan benar. 

Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelanggaraan negara. Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pada saat yang sama, ekonomi negara tumbuh dengan sehat, karena produktivitas individu yang terjaga. Dengan begitu, ketika negara mengalami situasi di mana harus membangun infrastukturnya, maka negara mempunyai banyak pilihan sumber dana karena, masalah penyelenggaraan negara dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya juga sudah selesai.

Ketiga, Rancangan Tata Kelola Ruang dan Wilayah dalam negara khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi.  Sebagai contoh, ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, dibangunlah masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan,  pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah.  Dengan demikian, warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik untuk menuntut ilmu atau bekerja karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar.

Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Hal itu sangat memungkinkan karena  kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara memang secara riil dikuasai dan dikelola oleh negara.

Jikapun Baitul Mal tidak ada dana, baik karena terkuras untuk peperangan, bencana maupun yang lain, namun proyek infrastuktur tersebut memang vital dan dibutuhkan, dalam kondisi seperti ini, negara bisa mendorong partisipasi publik untuk berinfak. 

Jika tidak cukup, maka kaum Muslim, laki-laki dan mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi. Dengan demikian jelaslah hanya Sistem Ekonomi dan Politik Islam lah yang menjamin pembangunan infrastruktur negara termasuk pembangunan bandara bagi rakyatnya, dan sistem ekonomi dan politik Islam ini hanya dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai Khilafah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin hingga khilafah utsmaniyyah.

Walhasil, dengan spirit menerapkan syariah Islam, Khalifah akan merealisasikan pembangunan insfrastruktur yang merata di seluruh negeri Islam demi kemaslahatan rakyatnya. Khalifah juga membuat perencanaan keuangan dan pembangunan. Dengan itu pembangunan yang membutuhkan dana besar dapat dengan mudah dibangun tanpa melanggar syariah Islam sedikitpun (pinjam uang ribawi, dll), juga tanpa merendahkan martabat Islam dan kaum Muslim di mata pihak investor atau swasta. WalLâhu a'lam bi ash-shawâb.[]

Oleh : Risnawati (Penulis Buku Jurus Jitu Marketing Dakwah)

Posting Komentar

0 Komentar