Bahaya Besar Investasi Asing dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru


Indonesia, terlebih Kalimantan sebagai wadah ibu kota baru, dengan segala potensinya. Baik SDA maupun SDM-nya jelas membuat para kapital 'ngiler' ingin memasang perangkap kapitalnya di negeri ini. Pembangunan ibu kota baru menjadi pintu kehormatan bagi mereka untuk merealisasikan hasrat penjajahan.

Tak perlu mengemis atau memasang strategi apapun. Justru kepala negara negeri inilah yang menggelar karpet merah untuk mereka. Hal ini disampaikan Pak Presiden saat jadi pembicara kunci di forum internasional bertajuk Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW), Senin (13/1) lalu.

Terang saja ini kesempatan emas bagi para investor. Adu cepat, Softbank yang merupakan raksasa telekomunikasi dan media asal Jepang pun segera menawarkan diri. Tak tanggung-tanggung mereka siap menanamkan investasinya hingga miliaran dolar. Dan pastinya banyak perusahaan lain juga akan memanfaatkan peluang ini.

Bahaya Mengintai

Sebagaimana yang diperingatkan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Feri Firdaus, jangan sampai investasi asing justru akan menjadi tiket bagi negara lain menyetir negeri ini. Dan jelas sulit dihindari jika investasi itu benar-benar terjadi. 'No Free Lunc' merupakan prinsip kapitalis saat ini. 

Jelas, pasti ada yang diincar oleh para investor saat memutuskan menanamkan modalnya di negeri ini. Jika dalam pembangunan fasilitas umum, maka jelas semua akan bernayar dan ini akan memberatkan kehidupan masyarakat.

Bayangkan saja jika jalan raya, bandara, pelabuhan atau fasilitas umum lainnya dibangun bukan dari dana sendiri. Otomatis sang pembuatnya/pemilik modalnya menginginkan keuntungan dari sana. 

Entah sifatnya timbal balik langsung berupa tarif penggunaan bagi siapa saja yang memanfaatkan bangunan tersebut. Atau ada permintaan lain dari mereka kepada negara kita. Semisal perizinan ekploitasi SDA atau yang lainnya. Apapun jua bentuknya tetaplah akan membuat negeri ini tak lagi leluasa hidup di negerinya sendiri. 

Lebih parah lagi apa yang dikhawatirkan ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi. Bahwa pemerintah jangan sampai gegabah membiarkan adanya motif politik para investor. 

Diantaranya masalah teknologi komunikasi yang seharusnya privasi. Jika diserahkan pada investor Asing, jelas akan menjadi jalan negara Asing tersebut mengakses informasi intelijen. Jika rahasia luar dalam sebuah negeri sudah berada di tangan negara lain. Apa lagi yang menjadi kekuatan sebuah negara? 

Dua hal inilah yang menjadi pokok kedaulatan negara adalah kemandirian pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kerahasiaan masalah dalam negeri. Menyerahkan keduanya pada Asing sama saja menyerahkan kartu As dan tinggal menunggu pengumuman kekalahan. Naudzubillah. 

Mencontoh Pembangunan Negara Rasulullah

Dalam Islam, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Saat itu Rasulullah membangun Mesjid Nabawi sebagai pusat pemerintahan daulah Islam pertama. 

Sebagaimana yang tertera dalam siroh tentang betapa sederhananya bangunan Mesjid Nabawi saat itu. Beliau memilih membangun sesuai kemampuan. Hanya berdinding batu dengan alas tanah sebagai tempat shalat berjamaah sekaligus mengurus seluruh urusan negara. 

Meski demikian beliau tak melalaikan kewajiban sebagai penguasa yang harus mengayomi warga negaranya. Salah satu sisi mesjid dijadikan sebagai penampungan warga Madinah yang tunawiswa.

Artinya Rasulullah berusaha memberikan hak-hak rakyat semampu yang negara bisa. Tanpa sama sekali terpikir mencari pinjaman. Apalagi sampai menyerahkan pembangunannya pada pihak swasta yang pastinya akan menarik keuntungan atas setiap bantuan yang diberikan.

Buat apa semua serba canggih tetapi justru tidak bisa dinikmati rakyat kecuali yang berduit saja. Terlebih jika malah membuat kedaulatan negara tergadai di tangan para investor. Jelas ini kebijakan yang tidak bijak sama sekali. 

Adapun masalah kerahasiaan negara, juga perkara vital yang harus dijaga. Berita-berita kenegaraan tak boleh sembarangan dipublikasi apalagi sampai bocor. Rasulullah saw sangat menekankan hal ini. 

Sebagaimana saat melakukan futuhat Mekah. "Sungguh, tidak ada kabar sama sekali bagi orang-orang Qurays. Karena itu, tidak ada kabar bagi mereka tentang Rasulullah saw, dan mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Beliau." (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak) 

Jangankan ke pihak luar (Asing) kadangkala Rasulullah saw pun merahasiakan sesuatu dari para sahabatnya. Sebagaimana penuturan Abu Salmah yang diriwayatkan Ibn Abi Syaibah, bahwa Rasulullah berkata pada Aisyah, "Siapkanlah bekal untukku dan dan jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun..." 

Hal ini disepakati para sahabat dalam sebuah hadist, "Tidak pernah Rasulullah saw ingin berperang kecuali Beliau menutupinya dari orang lain sampai (kecuali) Perang Tabuk itu... " (HR. Bukhari dan Muslim)

Inilah salah satu kunci kesuksesan negara yang dibangun Rasulullah. Hingga hanya dalam kurun waktu singkat, berawal dari negara yang sangat sederhana mampu menjadi negara adidaya. Tak perlu waktu kama untuk menaklukan jazirah Arab. Bahkan mengalahkan Romawi yang saat itu menjadi salah satu negara yang paling diperhitungkan dunia. 

Tak Harus Membangun Ibu Kota Baru

Hal di atas adalah jika memang negara dalam keadaan darurat yang harus membangun ibukota baru. Sementara kondisi Indonesia, belum ada perkara darurat yang mengharuskannya pindah ibukota sekarang juga. 

Sudah banyak pakar yang berbicara bahwa solusi masalah Jakarta tak harus dengan memindahkan ibu kota. Namun entah kenapa penguasa tetap nekat memilih pindah. Padahal keuangan negara sedang sekarat. Hingga akhirnya mengundang Asing untuk pembangunannya. 

Apakah ini sebuah kesalahan perhitungan semata ataukan sebuah sengaja? Yang pasti, memaksakan membangun ibu kota baru dengan pembiayaan pihak Asing sangatlah berbahaya. Bukan main-main, kedaulatan bangsa lah yang jadi taruhannya.

Oleh: Umi Diwanti (Aktivis Muslimah Kalsel, Pengasuh MQ. Khadijah Al-Kubro)

Posting Komentar

0 Komentar