Atasi Stunting, Where is going?


  Amanat presiden untuk menurunkan angka stunting dari 27% menjadi 14% pada Tahun 2024, adalah pekerjaan rumah besar yang harus diwujudkan jajarannya. Meskipun menilai target ini sangat emosional, namun Wakil Presiden ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kantor TNP2K, Jakarta, Selasa (11/2) tetap memerintahkan para menterinya untuk bekerja keras mencapai target yang sudah ditentukan. 
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200211201816-255-473768/maruf-amin-menurunkan-angka-stunting-bukan-pekerjaan-mudah

  Stunting adalah kondisi kekurangan gizi yang mengakibatkan tubuh kerdil. Bukan hanya itu, ada penelitian yang melaporkan terjadinya penurunan fungsi otak mengiringi stunting. Kondisi malnutrisi ini sangat erat kaitannya dengan dua hal. Pertama, pemahaman tentang gizi. Kedua, daya jangkau terhadap makanan bergizi. Maka jamak kita ketahui bahwa edukasi dan penyediaan suplemen serta makanan pendamping menjadi fokus upaya berbagai pihak untuk mengatasi stunting. 

  Apakah ini menyelesaikan masalah? Tidak. Karena saat ini tanggung jawab utama pemenuhan gizi berada pada pundak keluarga. Dan area ini masih diselimuti dengan persoalan tak terpecahkan, yakni kemiskinan. Sehingga daya jangkau terhadap makanan bergizi menjadi absurd. Dan negara tidak akan pernah bisa mengentaskan kemiskinan selama masih terus menyusuri titi bobrok kapitalisme neoliberal. Karena sistem ini meniscayakan negara tak punya pemasukan yang mapan untuk mengamankan rakyat dari kemiskinan. Kemudian biaya hidup menjadi tinggi akibat negara meliberalisasi pengurusan hajat hidup rakyat dan menerapkan prinsip bisnis dalam memberikan layanan bagi rakyat. 

Poin Penting

  Sumber daya alam yang melimpah ruah diserahkan kepada asing untuk dikelola atas nama investasi yang diklaim menjadi pendapatan negara. Padahal sudah bertahun-tahun negara ini membuka pintu untuk investasi asing. Tapi kian longgarnya kran investasi tidak berbanding lurus dengan penyusutan kemiskinan. Kecuali apabila kita menurunkan indikator untuk menilai kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara terus didorong untuk berhutang dan menggiatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Subsidi untuk rakyat dicabut. Karena dituding tidak tepat sasaran dan membangkitkan kemalasan. 

  Pemerintah yang diacungi jempol oleh lembaga-lembaga barat adalah pemerintah wirausaha. Reinventing Government namanya kalau meminjam istilah Paman Sam. Pemerintah menjual layanan, rakyat sebagai pembelinya. Meminjam pepatah aceh ‘hana peng hana inong’. Tak ada uang tak ada istri. Maka kalau pendapatan minimalis, kita hanya bisa menikmati layanan publik seadanya. Itupun harus berbekal surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang. 

  Kesehatan memakai KIS-BPJS yang dibayarkan pemerintah, namun layanannya membuat perasaan terisak. Listrik masih boleh menggunakan tarif bersubsidi, tapi terbatas hanya 2 ampere. Sehingga setrika dan mesin pompa air pun harus hidup bergantian. BBM juga meskipun harganya sulit untuk diharapkan turun, tetapi rakyat tetap akan membeli. Karena tetap lebih ekonomis menggunakan sepeda motor milik pribadi daripada mengandalkan angkutan umum yang sering tidak merata jangkauannya. 

  Menyekolahkan anak di sekolah negeri yang bermutu belum tentu bisa, karena jumlah sekolah yang demikian terbatas. Melirik ke sekolah swasta favorit, bagai hendak mengecat langit. Dapat bertahan di sekolah negeri pinggiran plus menyediakan segala kebutuhan untuk buku tulis, pakaian, dan sepatu serta jajan saja sudah alhamdulillah. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mungkin hanya bisa menjadi mimpi. Meskipun diberikan Bidikmisi (Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi) juga belum tentu sanggup. Karena biaya kuliah juga pastilah tetap besar.  Apalagi jumlah yang beruntung mendapatkan Bidikmisi juga terbatas sekali di setiap perguruan tinggi negeri. 

  Belum lagi harga bahan pangan yang sering meroket. Sulit untuk memenuhi menu germas, program Kemenkes, yang kalau dahulu namanya menu 4 sehat 5 sempurna. Sementara yang murah dan available adalah mi instan yang gizinya masih dipertanyakan. Ditambah lagi sekarang perekonomian lebih sulit. Lapangan kerja semakin sempit dengan pemberian izin masuk bagi tenaga kerja asing dalam bingkai kesepakatan investasi. 

Muhasabah

  Walhasil mimpi pengentasan stunting ibarat pungguk merindukan bulan, jika negara kita masih bertahan menggantungkan asa pada solusi tambal sulam ala sistem kapitalisme neoliberal. Kemiskinan tidak akan pernah beranjak. Justru bisa semakin menanjak. 

  Namun demikian, haram bagi setiap muslim untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus membaca pesan Allah di balik semua masalah ini. Yaitu tidak lain adalah agar kita semua kembali ke jalan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Thaha ayat 124. Kita perlu mendorong terwujudnya keshalehan individu yang sadar tanggung jawabnya di hadapan Allah tentang nafkah dan pemeliharaan keluarganya. Termasuk di dalamnya tanggung jawab pemenuhan gizi keluarga. Dan memuhasabahi negara untuk mengambil tanggung jawab pengentasan kemiskinan dan pemeliharaan generasi melalui:

Pertama, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dengan memastikan ketersediaan lapangan kerja yang halal. Kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki, bukan perempuan. Bila ada laki-laki yang tidak mampu, maka walinya wajib menafkahi. Jika walinya tidak mampu juga, maka negara akan mengambil alih tanggung jawab penafkahan. Sehingga perempuan tetap dapat menjalankan kewajibannya menjadi ibu dan pengurus rumah tangga, termasuk di dalamnya pengurusan gizi dirinya dan keluarga. 

Kedua, menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam sehingga memiliki postur keuangan yang kuat untuk menyediakan layanan hajat hidup rakyat secara gratis, atau minimal murah. Dalam hal ini negara bukan menganut prinsip untung rugi dalam mengurusi rakyat, tapi memang benar-benar mengurusi dalam arti yang sesungguhnya sebagai bagian dari perintah Allah kepada pemimpin. Sehingga beban rakyat tidak seberat ketika hidup dalam sistem kapitalisme neoliberal. 

Ketiga, menjalankan politik luar negeri Islam yang tidak tunduk kepada negara kafir harbi muharriban fi’lan berikut lembaga yang dimotorinya. Sehingga negara terbebas dari nasehat-nasehat bulus dari serigala berbulu domba. Yang alih-alih memberi solusi, justru membuat negara semakin terpuruk. 

Demikian sebagian pembahasan solusi Islam dalam pengentasan kemiskinan yang insya Allah nanti akan berimbas kepada pengentasan stunting. Tampak bahwa penerapan Islam secara kaffah insya Allah akan mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan yang mendera. Dan Islam tidak dapat diterapkan secara sempurna kecuali dalam bingkai negara Khilafah Islamiyah. Untuk itu penting bagi kita semua untuk mempelajari lebih dalam tentang apa itu khilafah. Agar kita tidak gagal paham, sehingga salah dalam bersikap. Jangan justru kita memusuhi sumber solusi, tapi menggelantungi dahan lapuk yang berpotensi mencelakai diri.[]

Oleh Ummu Afkar (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Post a Comment

0 Comments