Antara Kufur Nikmat dan Kegagalan Sistem

Pertumbuhan ekonomi 5,02 %, Presiden Jokowi menilai hal ini sebagai kondisi yang patut disyukuri alias jangan kufur nikmat. Menurutnya capaian Indonesia masih lebih dibanding negara-negara lain. 

Berbanding terbalik dengan pernyataan Jokowi, menurut Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, persoalannya bukan masalah kufur nikmat atau tidak, melainkan ancaman yang bisa ditimbulkan jika ekonomi tumbuhnya segitu-gitu saja alias stagnan. Dia menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi 5% artinya lapangan kerja yang tercipta tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah 3 juta jiwa setiap tahun. “Kalau kita hanya bisa tumbuh sekitar 5% maka kita hanya bisa menyerap  (tenaga kerja) kisaran 1.250.000 jiwa setiap tahun dengan asumsi setiap pertumbuhan ekonomi 1% bisa menciptakan lapangan kerja sekitar 250.000,” jelasnya. Artinya jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan di kisaran 5%, ada sekitar 1.750.000 pengangguran baru setiap tahun (09/02/20).

Tanggapan serupa disampaikan oleh Dewan penasehat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono, dirinya menilai pertumbuhan ekonomi dalam negeri rendah disebabkan faktor domestik yang meliputi: inkonsistensi regulasi, upah minimum yang berbeda-beda di setiap daerah, fluktuasi bahan pokok, dan energi, pungutan liar, korupsi serta kerusakan infrastruktur. 

Selain itu, menurutnya harga gas di Indonesia masih tingi sehingga harga pupuk mahal. Akibatnya, harga komoditas pertanian dan perkebunan sebagai sumber pangan terus naik, seperti harga jagung Indonesia yang termasuk paling mahal di dunia (10/02/20). 

Menganggap kufur nikmat terhadap kritik rakyat atas kondisi perekonomian negeri sesungguhnya bukan tanggapan yang tepat. Betapa tidak, berbagai kenaikan tarif layanan publik yang diikuti dengan naiknya berbagai jenis kebutuhan pokok, sementara penghasilan tak seberapa dipaksa harus cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tadi. 

Bagaimana mungkin rakyat dalam hal ini diminta bersyukur, meski Badan Pusat Statisttik (BPS) telah mengumumkan kenaikan upah buruh tani per hari pada september 2019 sebesar 1,02% (yakni dari Rp 53.873 menjadi Rp 54.424), upah buruh bangunan per hari naik 0,49% (yaitu dari Rp 88.637 menjadi 89.072), namun jika dihitung-hitung untuk penuhi kebutuhan hidup yang bukan hanya soal makan, namun ada beban listrik, kebutuhan BBM, Biaya anak sekolah, dan sederet biaya yang harus dibayar, tentu ini jauh dari kata cukup. 

Belum lagi adanya persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tentu ini semakin membuat rakyat gusar. Sehingga jelas bahwa munculnya statement agar rakyat tak kufur nikmat dalam konteks ini sangat tidak tepat. Sebab, pangkal masalahnya justru ada pada rezim yang gagal dalam pembangunan ekonomi. 

Fakta membuktikan akibat kran impor dibuka lebar justru banyak perusahaan seperti: Krakatau Steel yang akhirnya tumbang akibat serbuan baja dari Tiongkok, ratusan retail terpaksa tutup akibat tak mampu bersaing dengan produk impor yang mematok harga di bawah standar. 

Dampak dari hal tersebut membuat banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya, sehingga makin bertambahlah angka penggangguran di negeri ini. Sementara itu bagaimana dengan ratusan atau bahkan ribuan pengangguran dapat melanjutkan hidup, apakah dengan membuka usaha sendiri? Lantas dari mana mereka mendapatkan modal? Melalui kredit Bank? Dimana rakyat harus mengembalikan dengan berlipat-lipat mahalnya. Inikah kondisi rakyat yang diminta harus bersyukur? 

Dengan berbagai fakta mandegnya perekonomian, harusnya bisa menuntun pada sebuah kesadaran bahwa terdapat kesalahan dalam pengelolaan ekonomi negeri ini, dimana kesalahan tersebut sifatnya sistemik yang diakibatkan oleh pemberlakuan ekonomi kapitalisme. 

Dimana sistem ini memberikan kebebasan pada setiap individu untuk mengatur ekonominya masing-masing termasuk dalam hal kepemilikan berikut cara memperolehnya. Sehingga jangan heran bila Sumber Daya Alam (SDA) seperti air, minyak bumi, emas, batu bara, dsb dapat dikuasai oleh individu, swasta atau perusahaan asing. 

Bukan hanya itu, dalam pelaksanaannya ekonomi kapitalisme senantiasa ramah pada investor namun abai terhadap urusan rakyat. Dalam banyak kasus sering dijumpai pembangunan suatu pusat perbelanjaan, hotel, jalan tol, bandara berdiri di atas lahan produktif dimana si pemilik tak menghendaki untuk menjualnya. 

Namun akibat desakan akhirnya terpaksa dijual dengan harga murah. Lebih buruk lagi dampak dari pengelolaan SDA yang diserahkan pada swasta atau asing mengakibatkan beredarnya harta hanya pada orang-orang kaya saja, sehingga kesenjangan antara si miskin dan kaya semakin terlihat. 

Dengan demikian butuh adanya perubahan kebijakan yang menyeluruh atas problem tersebut. Dimana perubahan ini tak mungkin dapat dilakukan selama kapitalisme masih menjadi sandaran dalam penetapan kebijakan. Sebab jelas munculnya berbagai problematika tadi adalah buah dari penerapan kapitalisme, sehingga butuh adanya kebijakan baru yang mampu mensolusi. 

Dalam hal ini adalah Islam, dimana pengaturan ekonomi dijalankan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir orang. Islam melarang kepemilikan umum seperti SDA untuk dikelola individu, swasta maupun asing. Sehingga negaralah pihak yang harus mengelolanya. Sebab hasilnya akan menjadi milik Baitul Mal (kas negara) yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada umat melalui pendidikan, kesehatan dan berbagai fasilitas lain yang dapat dinikmati secara gratis. 

Bahkan negara pun wajib menanggung kebutuhan mendasar individu yang mencakup sandang, pangan, dan papan apabila individu yang bersangkutan benar-benar tidak mampu memenuhinya atau ketiadaan kerabat yang dapat membantunya. Sementara bagi mereka yang memiliki kemampuan bekerja, maka negara mewajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Meski demikian, negara tak berlepas tangan, tetapi menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tak memilikinya. 

Sulitnya kehidupan hari ini adalah negara benar-benar berlepas tangan dalam pengelolaan ekonomi, sehingga kita dapati rakyat kecil semakin tertindas sementara pemilik modal semakin berjaya. Dengan demikian, berharap kemuliaan benar-benar terwujud yakni terpenuhinya kebutuhan mendasar individu, maka tak ada jalan lain kecuali ditempuh dengan jalan Islam.[]

Posting Komentar

0 Komentar