AGAMA MENJADI MUSUH TERBESAR PANCASILA:Inilah Pemikiran yang A-history!

Quote:
"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," papar Yudian Kepala BPIP yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

Sebagai umat beragama, yang kebetulah saya memilih Islam sebagai agama saya, saya merasa tersinggung dengan ucapan nahkoda BPIP ini. Bagaimana tidak, dia menyebut agama sebagai musuh terbesae Pancasila. Berani-berani dia menyebut begitu. 

Apakah ia belum memahami sejarah bagaimana Pancasila diusulkan, dibicarakan, dirumuskan hingga tetapkan sebagai dasar negara Indonesia, khususnya dalam Jakarta Charter dan kemudian tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Perjalanan panjang itu hendaknya membuka mata, telinga dan hati setiap insan Indonesia bahwa hubungan negara dan agama itu sangat erat meski kita mendeklarasikan diri bukan sebagai negara agama. 

Lihatlah, bagaimana para pendiri bangsa ini sangat memperhatikan peran agama dalam mengatur sistem pemerintahan negara hingga sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan semula di Piagam Jakarta sila pertama itu berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan apa yang kita temui dalam batang tubuh UUD NRI 1945?

Dalam Pasal 29 ayat 1 disebutkan: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang  Maha Esa. Apa arti semua ini? Apa mata, telinga dan hati kita tidak mampu menerima sinyal yang sangat kuat ini sehingga seolah kita buta, tuli dan mati rasa terhadap makna sejarah yang telah terpampang di hadapan kita. Ataukah kita memang berusaha untuk menjadi manusia yang "micek", "mbudheg", dan "landhep dengkul pangrasane" (mati rasa hati)?

Lihatlah, sebenarnya bila kita mau berpikir lanthip (cerdas, mustanir) seharusnya kita insan Pancasila itu sadar bahwa sila pertama menjadi dasar pokok bagaimana mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kehidupan mondial internasional. Pelaksanaan sila pertama ini antara lain diwujudkan dengan beragama. Jadi memang insan Pancasila itu wajib beragam secara moral.

Apakah kewajiban moral itu mutlak? Bagi orang yang paham filsafat, kewajiban moral itu sesungguhnya lebih berat dan lebih tinggi dari kewajiban hukum. Kewajiban moral itu bersifat imperatif kategoris, yakni perintah yang tidak dapat ditawar atau sering juga dikatakan sebagai precept, sedangkan kewajiban hukum itu disebut sebagai imperatif hipotetis, yakni perintah yang bersyarat saja. 

Jadi, jangan dikira perintah untuk beragama itu perintah yang remeh dan abal-abal sehingga beragama atau tidak seolah tidak  diperdulikan oleh insan yang mengaku Pancasilais itu. Apakah cukup meneriakkan slogan "Aku Pancasila" tetapi secara konkret seseorang tidak beragama bahkan memusuhi agama atau setidaknya menempatkan agama sebagai musuh terbesar Pancasila.

Nalar sehatnya di mana bila seseorang memiliki pemikiran seperti ini, sedangkan orang itu tinggal berdiam diri di negara hukum yang rechtsidee-nya adalah Pancasila. Atau jangan-jangan seseorang itu pun tidak memahami bagaimana hukum dibentuk di awal negara modern muncul hingga pembentukan hukum di negara yang berdasar  Pancasila ini?

Prinsip negara hukum (Rule of Law) pada awalnya diarahkan untuk melindungi kepentingan para pemilik modal dan sekaligus penguasa dalam arti sedapat mungkin untuk mempertahankan, menyelamatkan investasi dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang legal. 

Alasan adanya hukum adalah untuk menjamin agar kekuasaan berganti, dialihkan secara teratur, terarah sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah akibat adanya perebutan kekuasaan, misalnya melalui kudeta. ROL memiliki jenis yang berlapis, mulai dari ROL yang paling tipis (the thinnest ROL) yakni ketika hukum hanya dipakai oleh penguasa sebagai tameng (alat legitimasi) kekuasaan, ROL dengan human right dignity hingga ROL yang paling tebal (the thickest ROL) yakni ROL yang berorientasi pada social welfare

Apa pun nama ROL, tampaknya belum mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia yang membentuk Negara Hukum Transendental (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945) dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. ROL dalam konsepsi Barat cenderung sekular, tidak melibatkan “campur tangan” kekuasaan ilahi melalui kitab suci yang telah diturunkan kepada umat manusia. 

Sementara itu diektahui bersama bahwa hukum di Indonesia itu dibangun dan dikembangkan berbasis dan bersumber pada 3 bahan, yakni hukum adat, hukum modern dan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan terori pembentukan hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aqunias yang menyatakan bahwa human law itu dibentuk bersumber dari devine law  (Kitab Suci) dan natural law (Moral dan Ethic). Berdasarkan teori ini saya berani menyimpulkan bahwa kitab suci di atas konstitusi.

Oleh karena ROL konsep Barat tidak akan pernah mencukupi kebutuhan umat untuk mencapai tujuan Nasional-nya maka ditawarkan model negara hukum dalam perspektif Islam sebagai sumber referensi pembentukan negara hukum baru yang mampu menjamin terwujudnya tujuan nasional. Negara hukum dalam perspektif Islam ini menjamin terwujudnya 8 tujuan bernegara hukum, yakni: 

1. Menjaga Agama (Hifdzud Diin).
2. Menjaga Jiwa (Hifdzun Nafs). 
3. Menjaga Akal (Hifdzul Aqli). 
4. Menjaga Keturunan (Hifdzul Nasl). 
5. Menjaga Harta (Hifdzul Maal). 
6. Menjaga Kehormatan (Hifdzul karamah). 
7. Menjaga Keamanan (Hifdzul amn). 
8. Menjaga Negara (Hifdzud Daulah). 

Dalam hal ini, saya pun mengamini apa yang dikatakan oleh Prof. Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa: THERE IS NO LAW WITHOUT MORALITY AND THERE IS NO MORALITY WITHOUT RELIGION. Dengan demikian hukum di negara hukum tidak akan tegak tanpa moralitas, dan moralitas tidak bisa berdiri tanpa agama, sehingga perbuatan dholim dalam penegakan hukum dihindari, misalnya menegakkan hukum dengan prinsip SSK (Suka-Suka Kami). SSK adalah simbol yang menunjukkan bahwa negara tidak dijalankan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan kekuasaan.

Lihatlah, bagaimana seorang Samuel Huntington juga menemukan bagaimana peran agama dalam jatuh bangunnya sebuah peradaban. Pada titik tertentu ia menyatakan bahwa religion is most defining the civilization. Sejarah  yang  panjang  memang  ditandai  oleh  benturan-benturan antar  peradaban.

Tetapi  ada  kecenderungan  sekarang  bahwa  yang menonjol  adalah  antaretnis,  meskipun  masing-masing  etnis  berada dalam  satu  peradaban  yang  sama.  Perbedaan  peradaban,  terutama yang  menyangkut  masalah  agama,  tidak  sepenuhnya  menimbulkan benturan,  karena  pada  masing-masing  agama  yang  berbeda  itu terdapat  unsur-unsur  universal  yang  dapat  menyatukan  perbedaan. 

Interaksi  antar  individu  atau  antar  kelompok  yang  beda  peradaban, tidak sepenuhnya  menimbulkan  konflik,  malah  justru  dapat menciptakan  suatu  kondisi  yang  memungkinkan  bagi  akomodasi  antar peradaban.  Kemajuan  dalam  bidang  komunikasi  yang  menghasilkan kedekatan  dan  persamaan  pandangan,  membuktikan  adanya  hubungan saling  ketergantungan ketimbang  permusuhan.   Tesis  Huntington tentang benturan peradaban  yang  kontroversial  lebih  berperan  sebagai provokator  politik  yang  membawa  dunia  pada  kondisi  saling berbenturan.  

Dengan mendasarkan pada  pendekatan teoritis  yang  baru, diharapkan  para  intelektual  generasi  berikutnya  dapat  “melampaui” tesis  tersebut,  dan  menciptakan  teori  yang  lebih  membawa  pada perdamaian  dan  keselamatan  dunia.  Dialog  antarperadaban  (dialogue of civilizations) sebagai  alternatif  nampaknya  layak  untuk dipertimbangkan  daripada  prediksi  Huntington  tentang  benturan antarperadaban (clash of  civilizations). 

Pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah agama berbenturan dengan Pancasila? Dalam hal ini kita sebagai manusia Indonesia harus memahami Relasi Agama dan Pancasila.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945---ada juga yg menyebut UUD2002----, kita negara hukum, bila ada persoalan hukum sebaiknya ditempuh dengan cara berhukum yang baik. Tunjukkan bahwa negara ini benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dialog penting untuk dilakukan, untuk saling bertabayun dan mengambil cara terbaik. Negara bertugas merangkul bukan memukul.

Logika yang seharusnya diutamakan adalah penempatan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur. Bukan sosok yang disembah laksana berhala. Cobalah sesekali diperinci satu per satu, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, apakah ada sifat nilai itu yang universal? Lalu kita uji apakah nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan Islam? Jawabnya tentu tidak. Islam secara agama itu luas seperti sistem hidup dan kehidupan. Secara historis maka terbukti bahwa Pancasila itu sebagai hadiah agung umat Islam karena telah legowo menerima Pancasila sebagai ideologi berbangsa padahal semula umat Islam itu menghendaki dasar negara adalah agama Islam

Jadi berdasar logika ini mana mungkin umat Islam hendak membunuh "anak peradaban"-nya sendiri dalam kehidupan bermuamalah. Persoalan umat Islam meyakini dan oleh karenanya mendakwahkan ajaran Islam ke tengah umat Islam sendiri adalah bukan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dipersekusi apalagi ditindas. Yang penting dalam penyebaran pokok peradaban Islam itu tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan. Tidak ada paparan  radikalisme. Hal ini dijamin oleh konstitusi kita khususnya dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 E. Lalu mengapa "pengusung" dan pengguna sistem pemerintahan Islam dikejar dan distempeli anti NKRI dan Pancasila? Ini negara demokrasi bukan? Keragaman atau pluralisme harus dijunjung tinggi bukan? Mengapa karena memang para penggiat Agama Islam tidak bermaksud memporak-porandakan nilai-nilai Pancasila. Kita bisa menemukan titik potong di antara keduanya, misalnya persoalan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai contoh misalnya, dalam ajaran agama Islam, Tuhan yang diyakini oleh umat Islam adalah Allah. Dan di dalam QS. Al Ikhlash ayat 1 jelas berbunyi: Qul huwa Allahu Ahad, yang berarti Katakanlah bahwa Allah itu Ahad (Esa). Dalam pengertian yang lebih dalam maka Alloh adalah satu-satunya ilah yang pantas disembah.
Dengan demikian, sangatlah tidak tepat apabila dikatakan Islam akan mengganti ideologi Pancasila dan apalagi menjadikan Pancasila sebagai musuh Agama Islam. Lalu, mengapa justru muncul statemen yang sebaliknya bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila? Menurut saya, statemen semacam ini harus dilawan dengan terus mengedukasi umat dan rakyat bahwa Agama apa pun termasuk Islam tidak memusuhi Pancasila dan bila ada yang terus menerus melabelkan agama sebagai musuh Pancasila berarti kita patut menaruh rasa "curigation" bahwa boleh jadi Pancasila yang diusung itu telah dimaknai secara Marxisme-Leninisme yang berarti Pancasila telah terindikasi dan terpapar paham komunisme yang menempatkan agama sebagai racun.[]

Oleh Prof Suteki
Pakar Hukum dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar