Soal Natuna, Indonesia Tak Punya Posisi Tawar



Konflik seputar batas baik darat maupun laut, sering berulang dialami negeri ini. Bahkan berakhir dengan kalahnya argumentasi hukum Indonesia di Mahkamah Internasional. Sangat disayangkan misalnya Tahun 2002 pulau Sipadan dan pulau Ligitan yang kaya hasil laut akhirnya keduanya dimiliki Malaysia berdasarkan okupasi perdata atau siapa yang lebih baik dalam pengelolaan.

Juga tak lupa di tahun yang sama Timur Leste yang kaya Uranium telah memisahkan diri dan diakui internasional atas dasar jejak pendapat atau referendum. Saat ini, singgungan soal blok ambalat, pulau sebatik dan pulau natuna pun masih sering terdengar. 

Namun awal tahun 2020 Indonesia berhadapan dengan negara besar yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pulau Natuna yang masuk Provinsi Kepulauan Riau, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)-nya didatangi (lagi) kapal China Coast Guard yang menggiring kapal para nelayan China. Aktivitas yang tergolong IUU Fishing (Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing). Walaupun ada upaya pengusiran, hingga tulisan ini dibuat pun belum berhasil terusir. Rezim tak berani menindaklanjuti saran menteri KKP agar ditenggelamkan. 

Tidak sedikitpun pernyataan Menlu RI dan upaya pengusiran tadi menggetarkan klaim RRT atas Laut China Selatan dengan Nine Dash Line sejak tahun 1947 tersebut. Bahkan Jubir Kemenlu RRT mengelak tuduhan bahwa mereka melanggar kesepakatan Internasional dan akan terus mewujudkan impiannya dengan menentang negara manapun, organisasi atau individu, yang menggunakan arbitrase tidak sah yang merugikan China.  

Mengapakah RRT begitu percaya diri? Menurut Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), setelah survey terhadap pengaruh negara-negara yang berdiplomasi dengan Indonesia pertengahan tahun 2019, didapati bahwa China adalah satu dari 3 yang paling berpengaruh baik dari segi politik, ekonomi, teknologi, pendidikan dan pariwisata. 

Bahkan lembaga pimpinan Dino Patti Djalal mantan wamen luar negeri RI tersebut mengatakan bahwa di tahun 2030, China mampu menyalip kedigdayaan amerika dalam bidang ekonomi di Indonesia. Apalagi telah ada wacana dedolarisasi dan makin alotnya perang dagang.  Keunggulan yang ‘ditakuti’ juga diantaranya penguasaan RRT atas siber, kecerdasan buatan, antariksa dan inovasi teknologi. Dan atas keunggulan itulah, Indonesia sudah amat tergantung pada RRT. Indonesia tak akan mampu meruntuhkan kepercayaan diri RRT. 

Mengapakah RRT begitu bersikukuh dengan pendiriannya? Indonesia diikat dalam proyek BRI (Belt and Road Initiative) RRT yang terdiri dari Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim. BRI berbentuk turnkey project, dengan perhitungan yang gegabah, infrastuktur Indonesia terancam tergadaikan. 

Dengan bujukan China soal simbol persahabatan di jembatan Suramadu dan Bendungan Jatigede, BRI ditandatangani dan mengalirlah investasi China pada projek jalan tol dan pelabuhan di Indonesia. Nyatanya, PT Waskita harus kejar setoran 20 triliyun pada kuartal ke 4 untuk tol yang konsesinya hingga Tahun 2056 ini. 

Desember lalu sudah lepas 40% divestasi, untuk 2 ruas tol yakni Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono-Kediri kepada perusahaan Hongkong. Tidakkah dirasakan proyek tol ini sebagai jebakan, Indonesia jadi amat didikte RRT dengan BRI. Atas ketergantungan hutang pembangunan, Indonesia tak akan mampu membujuk ke-bersikukuh-an RRT. 

Mengapakah Indonesia akan sangat tergantung pada RRT? Dengan mudahnya e-commerce via taobao group alibaba atau shoopee dan Lazada melayani pesanan pelanggan online Indonesia akan kebutuhan produk China, menambah besar peluang lakunya dagangan China. 

Menurut BPS, 29,31 % Produk China paling membanjiri pasar Indonesia di tahun 2019, didominasi produk elektronik. Atas ketergantungan berbelanja produk China, Indonesia tak akan mampu memutus kerjasama diplomatik dengan RRT. 

Sekalipun, RRT telah terbukti telah menjajah perekonomian dan perpolitikan tanah air dengan neoimperialisme dan telah nyata menjadi ancaman bagi muslim Uighur dengan proyek deradikalisasi, Indonesia tidak akan pernah bisa lagi ‘menegasi’ RRT dalam hal apapun, seurgen apapun. 

Tidak punya posisi tawar dalam bentuk apapun. Ditambah isu ormas besar di Indonesia yang mendapatkan upeti atas diamnya terhadap nasib muslim disana. Serta serempaknya penguasa negeri ini bersikap penuh persahabatan terhadap RRT. Natuna kali ini, tanpa pembelaan, tanpa peperangan, tanpa pemikiran cemerlang, mungkin juga bisa tergadaikan.[]

Oleh Zawanah Filzatun Nafisah
(Mahasiswi Universitas Online 4.0 Diponorogo) 

Posting Komentar

0 Komentar