Banjir dan Jahatnya Pembangunan Kapitalistik


Tahun 2019 telah berlalu, dan kini tahun 2020 telah menyambut kita dengan penuh haru. Tak ingin ketinggalan, kedatangan tahun baru ini ternyata disambut ria oleh banjir yang mengejutkan seluruh rakyat Indonesia. Sungguh, Ini merupakan kado pahit diawal tahun 2020. 

Hujan deras yang terjadi sejak Selasa malam (31/12/2019) membuat wilayah Jabodetabek termasuk di Jawa Barat dan Banten terendam air di ratusan titik. Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), banjir di Jawa Barat ada 97 titik, di Jakarta ada 63 titik dan di Banten ada 9 titik. Tentunya melihat luasnya wilayah yang terdampak banjir ini bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan bencana nasional.

Dikutip dari Republika.co.id (Rabu, 01/01/2020), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan banjir di DKI Jakarta tidak hanya dipengaruhi curah hujan di wilayahnya saja, tetapi juga curah hujan di wilayah sekitarnya. Faktor infrastruktur, wilayah, topografi dan drainase juga turut mempengaruhi suatu wilayah berpotensi banjir atau tidak. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Utara, Suroto menyatakan bahwa proyek LRT dan jalan tol ibukota yang melewati Kelapa Gading telah mempersempit dan menutup tali air sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik ke saluran air yang lebih besar. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta juga menyatakan bahwa para pelaku proyek infrastruktur tersebut kurang memperhatikan drainase air. Hal ini akan menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

Berbicara masalah banjir, tentu bukan masalah baru lagi yang menimpa Indonesia. Sebab dari tahun ke tahun masalah banjir ini tak kunjung usai, lebih tepatnya menjadi tamu tahunan. Bahkan fakta Jakarta kebanjiran tidak hanya terjadi di masa pemimpin daerah yang sekarang saja. Sekitar tahun 1970’an yang lalu, almarhum Benyamin Sueb sudah menyanyikan sebuah lagu berjudul ‘Kompor Meleduk’ yang salah satu liriknya berisi ‘Jakarta kebanjiran’. 

Hal ini membuktikan bahwa sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu banjir sudah menjadi langganan di Jakarta. Lantas, mengapa sampai selama itu masalah banjir tak kunjung tersolusi? Apa sebenarnya yang menyebabkan wilayah Jakarta dan sekitarnya selalu menjadi langganan banjir? Lalu bagaimana seharusnya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir?

Jahatnya Pembangunan Kapitalistik

Ada banyak pandangan terkait penyebab meluapnya banjir di Jakarta. Namun, satu hal yang harus kita sepakati bersama adalah, fakta bahwa banjir di Jakarta tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja (insidental) melainkan berkali-kali. Ini berarti ada kesalahan secara sistemik dalam pengaturan tata kelola kota. 

Harus kita akui bahwa tata kelola kota dalam sistem kapitalisme saat ini secara terang benderang mengabaikan kepentingan rakyat, dimana setiap kebijakan hanya menguntungkan pihak korporasi. Patut kiranya kita menilik visi ekonomi yang dicanangkan oleh Jokowi. Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan dan kran investasi akan terus terbuka lebar, lebih-lebih investasi asing dan aseng.

Pembangunan infrastruktur berupa pembangungan MRT, LRT, dan ruas jalan tol begitu masif dilakukan. Padahal tidak banyak rakyat yang menggunakannya, hanya bagian kalangan kelas atas yang mampu menikmati fasilitas ini. 

Menilik dari upaya peningkatan investasi yang dilakukan dengan 2 langkah yakni proyek insfrastruktur yang masif dan penyederhanaan birokrasi pembangunan dalam investasi. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Dalam hal ini aktivitas industri akan ditingkatkan dengan jalan investasi. Dari sini bisa dimengerti kepentingan proyek insfrastruktur yang dihubungkan dengan sumber-sumber kegiatan ekonomi masyarakat. Lagi-lagi yang akan mampu bermain adalah para investor besar dan korporasi.

Demikianlah kebijakan yang beraroma kapitalisme. Dampak proyek tol yang membabi buta tentunya merugikan. Secara fisik lahan untuk tol adalah bekas pepohonan dan persawahan. 

Disamping itu tersedia sumber mata air yang mencukupi. Tatkala diubah menjadi tol, serapan air oleh pepohonan menjadi hilang. Akibatnya curah hujan yang tinggi bisa menimbulkan longsor dan banjir. Apalagi di Jakarta selain mendapat kiriman air dari Bogor khususnya kawasan Puncak, dari Bekasi dan saat yang bersamaan terjadi pasang air laut. 

Di sisi yang lain, penduduk mau tidak mau harus mencari mata pencaharian lain selain petani. Padahal ketersediaan sumber pangan bagi negara bisa disokong dari lahan persawahan yang dialihfungsikan jadi tol.

Tentunya dari kejadian banjir ini bisa diambil pelajaran penting agar bencana serupa tidak terjadi lagi di waktu mendatang. Mengenai keberadaan kota Jakarta sebagai pusat ibukota, memang sudah tidak layak. 

Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa untuk penyiapan ibukota baru tidak bisa mendadak yang ujung pembiayaannya dari utang maupun investasi. Maka, banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya tidak akan tuntas hanya dengan penyelesaian secara teknis saja. 

Harus ada usaha serius secara bersama-sama untuk mencampakkan kapitalisme. Dimana kapitalisme telah terbukti melahirkan banyak kebijakan yang hanya berpihak pada kepentingan penguasa dan pengusaha. Bahkan nilai-nilai kapitalisme telah nyata mengabaikan ekologi alam dan hajat hidup manusia. Tak heran jika kerusakan dan bencana akan terjadi secara berulang.

Kita Butuh Sistem Islam

Masalah banjir yang terjadi berulang kali tidak akan cukup jika disolusi hanya dengan perbaikan secara teknis saja, namun harus diiringi dengan adanya perubahan secara ideologis. Dengan menyadari sistem kapitalistik mufsiduna fil ardh, sedangkan pemberlakukan sistem islam akan mewujudkan khilafah fil ardh. 

Dalam sejarahnya, Islam sudah terbukti mampu menyelesaikan masalah banjir dengan pengaturan tata kelola yang tepat dengan landasan pemerintah sebagai riayah suunil ummah. 

Pembangunan insfrastruktur digunakan pada hal-hal yang mendukung kebutuhan rakyat. Yakni dengan melihat kebutuhan yang lebih mendesak dan harus segera diperbaiki, misalkan seperti fasilitas jalan penghubung yang rusak dan pembuatan jembatan yang bisa menghubungkan desa dengan kota. Ini yang perlu diperbaiki. Sedangkan pembangunan jalan tol dan rel kereta disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang paling penting adalah untuk kepentingan pertahanan negara dan terurainya macet. Itupun memperhatikan keseimbangan alam sesuai tata ruang kota. Sultan Abdul Hamid II pernah membuat jalur kereta api dalam rangka pertahanan negara dari serbuan negara kolonial saat itu. Tidak lantas pembuatan jalan tol dan kereta api semata untuk kepentingan investasi dan korporasi.

Sementara dalam pengelolaan SDA sepenuhnya dikelola oleh negara, dan tidak memberikan peluang kepada pemodal maupun korporasi yang hanya mengejar keuntungan dalam mengelola SDA dengan menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana longsor serta banjir. 

Itulah beberapa cara Islam di dalam hal menanggulangi banjir ibukota dan pembangunan insfrastruktur yang ramah lingkungan. Bukankah sistem seperti ini yang kita rindukan? Wallahu a’lam bish-shawwab.[]

Oleh. Ulfiatul Khomariah
(Founder Ideo Media, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

Posting Komentar

0 Komentar