Aroma Asing Pembangunan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan bukan sekedar wacana. Walaupun mendapat pertentangan dari berbagai pihak namun presiden masih mempertahankan keputusannya dan menunjukkan progres perancangan pembangunan ibu kota baru. Hal ini nampak jelas usai tersebar luas berita tentang 3 tokoh asing yang ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru.

Saat ini, pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Targetnya, semua proses ini akan tuntas pada 2045. Untuk menuju ke situ, dibentuklah dewan pengarah yang akan memberi nasehat ke pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Mohammed bin Zayed (MBZ) akan menjadi Ketua Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota Baru. Adapun Masayoshi dan Tony Blair menjadi anggotanya (tempo.co).
 
Menurut presiden dewan pengarah pembangunan ibu kota yang terpilih memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota. Namun kehadiran dewan pengarah ini patut dibaca sebagai tanda kuatnya intervensi asing di negeri ini. Bahkan MBZ sendiri memastikan negaranya sudah menyiapkan dana US$ 22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia. Menjadi permakluman bersama bahwa dalam politik demokrasi, investasi adalah alat untuk mengintervensi kebijakan politik maupun ekonomi suatu negara.

Hal ini juga tidak terlepas dari asas manfaat yang melekat kuat dalam seluruh aspek kehidupan. Simbiosis mutualisme yang diharapkan. Asing memberikan bantuan, Indonesia membalas budi. Faktanya asas "tolong-menolong" yang diagungkan itu berakhir dengan membentuk 2 kubu yakni mangsa dan pemangsa. Indonesia ataukah asing mangsanya? Kita bisa memastikan yang mana mangsanya.

Patutnya kita belajar dari pengalaman. Sebagaimana investasi Cina selalu bermuara pada penguasaan aset-aset strategis, penjajahan ekonomi dan politik berupa pemasokan bahan, konsultan, pimpinan proyek hingga pelaksana proyek harus berasal dari negara penginvest. Bahkan negara kehilangan kedaulatan ketika perairan Natuna dicaplok.

Keterlibatan asing semakin mengokohkan ekonomi neolib di negeri ini. Pemindahan ibu kota menampakkan adanya kepentingan para pemilik modal. Bahkan Lembaga Pengawas Aparatur Negara menegaskan  dengan gamblang, pemindahan ibu kota ada kaitannya dengan proyek OBOR Cina. Pada aspek geopolitik dan geostrategis Kalimantan sebagai salah satu pulau terbesar di dunia dengan potensi SDA berlimpah. Memegang kendali atas wilayah yang strategis dan kaya akan SDA sekaligus pusat pemerintahan sama halnya memegang kendali penuh atas suatu negara. Inilah yang dibaca dengan jelas oleh asing. 
 
Kebijakan pemerintah yang semakin kapitalistik dan condong pada kepentingan asing akhirnya menjadikan Indonesia semakin terpuruk dan terjajah secara ekonomi dan politik. 

Untuk menghentikan hegemoni asing tidak ada jalan lain kecuali dengan menghentikan rezim kapitalis ini. Lalu diganti dengan pemimpin  amanah yang menjalankan syariat Islam secara kaffah termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam.

Investasi dan hutang ribawi tidak akan diambil sebagai solusi ekonomi. Namun negara akan mengelola aset-aset milik negara dan umum lalu menggunakannya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Begitulah Islam, penerapan syari'atnya akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Wallahu'alam bishshawab

Oleh: Fety Andriani S.Si (Muslimah Peduli Generasi)

Posting Komentar

0 Komentar