2020: Menyambut Berkah, Berlindung dari Musibah


2019 telah usai. Menyisakan berbagai persoalan multidimensi yang belum terselesaikan. Masalah demi masalah justru terus berdatangan. Meningkatnya kemiskinan, menumpuknya pengangguran, hukum yang acap kali dikotori ketidakadilan, karut marutnya pendidikan, rusaknya pergaulan, serta masih banyak lagi persoalan yang terlalu panjang jika semuanya disebutkan.

Di tengah terjepitnya kondisi masyarakat ini, justru kado pahit yang mereka dapatkan. Sebagaimana dilansir oleh cnbcindonesia.com ada sejumlah kenaikan berbagai tarif di tahun ini. Di antaranya tarif listrik, tarif kesehatan yang dikelola oleh BPJS, tarif damri, tarif parkir, tidak ketinggalan tarif tol juga dinaikkan. (cnbcindonesia.com, 29/12/2019) 

Berbagai kenaikan tarif ini tak pelak membuat beban hidup rakyat semakin berat. Ditambah lagi, lapangan kerja masih sulit didapat. Ironisnya, RUU Cipta Lapangan Kerja lewat omnibus law justru digodok untuk memudahkan tenaga kerja asing masuk Indonesia. Tak bisa dihindari, masyarakat pun banyak yang menanyakan janji-janji rezim saat kampanye. Salah satu janji itu adalah mengutamakan tenaga kerja lokal dan mempersulit tenaga kerja asing. Tak sedikit yang menyinggung bahwa rezim pro rakyat kecil saat pemilu saja.

Bukan hanya itu dilema yang dihadapi para pekerja negeri ini, mereka juga harus menerima kenyataan berupa upah yang akan dihitung perjam, tak lagi perbulan. (cnbcindonesia.com, 28/12/2019) Kebijakan ini tentu merugikan para pekerja. Kebijakan semacam ini mungkin bagus untuk melecut semangat para pekerja yang malas. Namun, banyak juga yang mempertanyakan bagaimana jika si pekerja sedang sakit? Bagaimana jika tengah libur nasional dimana perusahaan tempat mereka bekerja memang sedang libur? Mereka libur bukan karena malas bekerja, tapi karena kondisi tidak memungkinkan mereka untuk hal itu. 

Para buruh pun banyak yang mengkhawatirkan bila sistem upah per jam ini diterapkan pengusaha bisa seenaknya dan secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh. Sangat mungkin buruh tidak diberi jam kerja. Sehingga dia tidak dibayar. Akibatnya total pendapatan yang didapat dalam sebulan di bawah upah minimum. 

Para buruh merencanakan demo besar-besaran mendengar kebijakan yang sedang digodok ini. Diperkirakan 100 ribu buruh akan demo di 20 provinsi Indonesia. (cnbcindonesia.com, 29/12/2019) 

Kapitalis Sekuler Memang Seperti Itu

Sekelumit fasad (kerusakan) di atas wajar terjadi di negara korporatokrasi. Negara abai terhadap nasib rakyat dan justru mendahulukan kepentingan para korporasi. Fungsi pelayanan negara untuk rakyat tak lagi diperhatikan. Yang dianggap penting adalah keuntungan segelintir penguasa. Kondisi semacam ini sebuah keniscayaan dalam negara yang menerapkan ideologi kapitalisme sekuler. 

Namun, sesuatu yang saat ini dianggap wajar itu belum tentu benar. Standar benar-salah tidak boleh disandarkan pada nafsu manusia. Sebab, jika demikian, pasti akan ada banyak orang terzalimi. Seperti yang terjadi saat ini. Allah ta'ala berfirman yang artinya: 

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Al-Ma’idah: 45)

Jadi, kondisi sempit dan terzalimi ini adalah akibat berpalingnya manusia dari hukum Allah ta'ala. 

“Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (Thaahaa: 124)

 Islam Mengembalikan Fungsi Negara Sebenarnya

Islam berpandangan bahwa kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, air bersih, energi, juga transportasi adalah hajat (kebutuhan) dasar masyarakat. Maka negara dalam Islam berfungsi sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat), yang wajib mengurusi hajat hidup publik tersebut sesuai tuntunan syara'.

Negara menjamin ketersediaan kebutuhan dasar itu secara gratis dan berkualitas, tanpa menganggapnya sebagai komoditas. Maka negara tidak menghitung untung rugi karena jaminan untuk rakyat ini memang bukan barang dagangan. Dan dalam negara Islam jaminan ini diperuntukkan tiap jiwa, bukan dihitung rata-rata per kapita. 

Ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang artinya:
"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat), dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya." (HR Ahmad, Bukhari)

Negara bertugas membantu masyarakat untuk melaksanakan ketaatannya pada Allah. Bekerja adalah wajib bagi laki-laki untuk menafkahi diri dan keluarganya. Maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan itu untuk para laki-laki. Bukan justru memudahkan pekerja asing dan mempersulit rakyat sendiri.

Negara seperti inilah yang kita butuhkan. Negara itu kita kenal dengan istilah Daulah Khilafah. Daulah Islam pernah tegak sekitar 13 abad dan diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam tahun 1924. Runtuhnya Daulah ini mengakibatkan krisis di berbagai aspek kehidupan. Allah ta'ala berfirman yang artinya: 

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS Al A'raf: 96)

Tidakkah kita menginginkan keberkahan dari langit dan bumi? Ataukah masih menunggu peringatan lagi yang bertubi-tubi? Na'udzubillah. Kita berlindung dari azab Allah berupa musibah-musibah di dunia dan siksa di akhirat.[]

Oleh: Kholila Ulin Ni'ma, M.Pd.I 
Analis Mutiara Umat

Posting Komentar

0 Komentar